Program Kesetaraan 2019 Bondowoso Di Duga Sarat Korupsi Dan Mal Administrasi

    0
    16

    BONDOWOSO, PersIndonesia – Dari Dasar PerMenKeu RI Nomor 48/PMK-07/2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik (BOP) Pendidikan Kesetaraan untuk Kabupaten Bondowoso pada tahun 2019 mendapatkan anggaran sebesar Rp. 17.551.400.000,00.

    Dimana masing – masing dialokasikan ke PKBM sesuai dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bondowoso Nomor : 421.9/2359/430.9.9/2018.

    Dengan rincian untuk Paket A Peserta wajib belajar sebesar Rp. 1.300.000,00. Paket B Peserta wajib belajar Rp. 1.500.000,00 dan Paket C Peserta wajib belajar sebesar Rp. 1.800.000,00.

    Dalam hal ini, Tim SatGasNas (Satuan Tugas Nasional) Tipikor dan Mafia Hukum Jawa Timur bersama Ketua JPKP Nasional DPC Bondowoso, Mohammad Agam Hafidiyanto,SH menyampaikan bahwa ” Dari hasil Investigasi Bersama Tim kami, menemukan beberapa kejanggalan baik dari segi jumlah penerimaan dana berdasarkan data dapodik namun dilapangan kenyataannya jumlah Peserta Wajib Belajar tidak sesuai dengan data sehingga kami menduga adanya Mal Administrasi yang dilakukan secara masif untuk menentukan jumlah data dapodik yang tidak sesuai dengan data lapangan dan kami menduga ada indikasi tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama sama yang dikoordinir oleh oknum yang paham benar memainkan program kesetaraan ini,

    Mohammad Agam sangat membenarkan apa yang disampaikan Ketua DPC Bara Jp Bondowoso dikutip dari berita media Sigap88 (23/07/2020) https://sigap88.co/pendidikan-kesetaraan-2019-di-bondowoso-diduga-sarat-korupsi/

    dimana Bang Juned menyampaikan, diketemukan adanya suatu dugaan indikasi kerugian negara yang dilakukan secara terstruktur dan sistimatis dan Indikasi kerugian negara tersebut dimainkan dari Dapodik Siswa yang diajukan dalam program kesetaraan. Dimana antara jumlah yang diajukan dengan jumlah wajib belajar yang mengikuti ujian selisih sangat jauh, Sehingga dari satu item itu kami menduga dan menyimpulkan bahwa telah terjadi suatu mark up data yang mengakibatkan adanya kerugian negara dalam pelaksanaan kesetaraan 2019,” (23/07/2020)

    Untuk langkah selanjutnya ” Kami memiliki data dan beberapa rekaman yang cukup untuk membuktikan adanya dugaan mal administrasi yang dilakukan secara masif dan terstruktur yang diduga sarat korupsi, inshaa Allah data dan rekaman di kami untuk memperkuat pelaporan Ketua Bara JP, akan kami segera serahkan ke Bang Juned dan sudah kami konfirm semalam” tutur Mohammad Agam ( Prayetno)

    Krida Radio Live

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here