Made Sudiada: Masyarakat Yang Tidak Pakai Masker Denda 100 Ribu Rupiah

    0
    275

    Persindonesia.com Jembrana – Untuk penegakan regulasi sesuai dengan pasal 11, dan bagi pelanggar yang tidak pakai masker akan kena denda sebesar 100 ribu rupiah yang dilakukan oleh Satpol PP, jika ada orang yang tidak memakak masker dan tidak membayar dalam pelanggaran tersebut akan ditahan dan diberitakan selama 7 hari, untuk membuat efek jera.

    Hal tersebut diutarakan pads saat Rapat koordinasi terkait menindaklanjuti peraturan Bupati Jembrana Nomor : 36 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 oleh Sekda Jembrana I Made Sudiada, S.H, M.H. Rabu, 02 September 2020.

    Rapat yang di gelar Sekretariat Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Corona Virus Disease Kab. Jembrana, Jl. Merak, Kel. Dauhwaru, Kec/Kab. Jembrana, dihadiri juga oleh Kapolres Jembrana AKBP I Ketut Gede Adi Wibawa, SIK, Dandim 1617 Jembrana diwakili Pasi Inteldim 1617/Jembrana dan seluruh OPD Kabupaten Jembrana.

    Sementara Ruang Rawat Inap Puskesmas Pengambengan Ditutup

    Juga terlihat dalam acara tersebut Dansubdenpom IX/3-2 Negara Kapten Cpm. Doni Kristian S.H

    “Menindaklanjuti peraturan Gubernur dan peraturan Bupati Jembrana, terkait peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19, agar disepakati bersama terhadap sangsi bagi yang tidak pakai masker,” ungkap Sekda I Made Sudiada, S.H, M.H,

    Ia melanjutkan, sebelumnya yang tidak pakai masker tidak ada saksi sosial bagi pelanggar. Untuk pelaksanaan penegakan hukum dilaksanakan secara serentak pada tanggal 7 September 2020.

    “Untuk penegakan regulasi sesuai dengan pasal 11, dan bagi pelanggar yang tidak pakai masker akan kena denda sebesar Rp. 100.00 yang dilakukan oleh Satpol PP, jika ada orang yang tidak memakak masker dan tidak membayar dalam pelanggaran tersebut akan ditahan dan diberitakan selama 7 hari, untuk membuat efek jera,” jelas Sudiasa.

    KPU Kabupaten Jembrana Membuka Pendaftaran Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Jembrana 2020

    Lebih jelasnya Sudiada menjelaskan, hasil dsri pada uang denda tersebut bagi yang kena sanksi sebesar 100 ribu rupiah masuk ke kas daerah. Untuk sanksi bagi pengelolaan usaha yang melayani orang kita harus bikin jadwal kegiatan untuk melakukan sidak, dan yang perlu kita sidak yang tidak sesuai dengan protokol Kesehatan.

    Ditempat yang sama Kapolres Jembrana AKBP I Ketut Gede Adi Wibawa, SIK, menambahkan, apabila orang yang melanggar tidak mau bayar dan tidak membawa KTP, agar menahan motornya, dan orang tersebut disuruh mengambil KTP kerumah, serta bisa juga menghubungi Kepala Desa atau Lurah asal orang tersebut.

    “Untuk pelaksanaan penegakan hukum tanggal 7 September 2020, masih ada waktu 5 hari, kita harus gencar melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat tidak kaget,” ucapnya.

    Gede Adi menambahkan, untuk saat ini peningkatan Positif Covid-19 sekarang cukup banyak, dan masyarakat banyak yang mengabaikan protokol kesehatan, untuk itu kita harus melakukan penertiban kembali terhadap masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan dengan cara melakukan patroli rutinitas dengan melibatkan Instansi terkait.

    Ditinggal Jenguk Orang Tua, Rumahnya Hangus Dihajar Si Jago Merah

    “Sebelum dilaksanakan penegakan sangsi tanggal 7 September 2020 kita mempunyai waktu masih 5 hari, untuk itu kita agar melakukan penerapan sangsi sosial bagi orang yang tidak memakai masker, seperti disuruh menyapu dll dan di publikasikan,” imbuh Gede Adi.

    Selain itu Kabag Hukum dan Ham Kab. Jembrana I Ketut Armita S.H S.Mi mengatakan, bagi pelanggar orang yang tidak pakai masker tidak ada kena sangsi sosial dan kena sansi denda sebesar 100 ribu rupiah.

    “Untuk pengusaha apabila tidak sesuai protokol kesehatan seperti tidak ada tempat cuci tangan/Sanitizer dan tidak pengecekan suhu tubuh akan di kenakan sangsi denda sebesar 1 juta rupiah,” katanya.

    Kabar Gembira, Pasien Covid-19 Sembuh Sebanyak 18 Orang Boleh Pulang

    Dikesempatan yang sama Dansubdenpom IX/3-2 Negara Kapten Cpm. Doni Kristian SH juga mengatakan, terkait surat edaran orang yang masuk Bali lewat Pelabuhan Gilimanuk dihimbau wajib membawa surat hasil Rapid Test Non reaktif agar dalam melaksanakan tugas di Pos Gilimanuk tidak salah langkah.

    “Untuk masyarakat yang melakukan kegiatan agama, temuan dilapangan masih banyak juga yang tidak memakai masker, ini juga menjadi perhatian khusus dan nantinya kembali di himbau agar masyarakat kembali memperhatikan protokol kesehatan Covid-19,” tutup Kapten Doni. (Sub)

     

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here