Oknum BPD Karang Segar Diduga Pungli Terhadap Warga Untuk Pembuatan e-KTP

    0
    21

    Persindonesia.com Bekasi – Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Adminduk), e-KTP berlaku seumur hidup, dan pengurusannya tidak dipungut biaya alias gratis.

    Pengurusan akta kelahiran dan pengurusan akta kematian juga gratis, sementara selanjutnya tentang Pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2006 telah diubah dengan UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 23 Mei 2019.

    Mengacu pada UU dan peraturan yang ada, dan sudah ditetapkan seharusnya menjadi tolak ukur para penyelenggara dan pengawas pemerintahan baik ditingkat Desa, Kecamatan, Daerah maupun Pusat sehingga tidak menjadi beban bagi masyarakat untuk mendapatkan identitas diri mereka, ditambah lagi dengan situasi Covid-19 dimana keberadaan seseorang sangat diperlukan manakala bantuan sosial digulirkan berdasarkan DTKS yang diajukan.

    Tekan Penyebaran Covid-19, Gugus Tugas Embaloh Hulu Sosialisasikan Peraturan Bupati

    Persoalan penyimpangan yang dilakukan atas ulah oknum anggota BPD Desa Karang Segar, Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi.

    Oknum berinisial Y yang diduga mempersulit pembuatan e-KTP dan KK, termasuk juga mengutip biaya pembuatannya sebesar Rp 700 ribu rupiah, dari keluarga korban Omi dan Yanti warga Kampung Segaran Rt 001/006, Desa Karang Segar, Kecamatan Pebayuran,(08/09/2020).

    Persoalan tersebut dijumpai Awak Media saat berkunjung ke Desa Karang Segar, Kecamatan Pebayuran, dimana pihak Rt 001 sedang melaporkan pada Kepala Desa tentang adanya penyimpangan yang dilakukan oknum Y pada warganya tertkait pembuatan E-KTP dan KK.

    Pembagian Masker Serentak dan Deklarasi Terapkan Prokes Kepada Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Jembrana

    Kepala Desa M.Asdi merasa kaget dan terenyuh dengan adanya laporan dari pihak RT yang menyampaikan aduan korban di saat awak dilokasi bersamaan pada, rabu (08/09/2020) di kantor desa.” Saya akan mencoba berkordinasi dengan Ketua BPD agar mengecek kebenaran, itu yang di lakukan oleh oknum tersebut,” ujar Kades.

    Ketua BPD Kampus saat berhasil dijumpai awak media di Kp Rengas pada (08/09/2020). Terkait akan hal itu juga merasa kaget dan melalui telephon Celluler Ketua BPD menghubungi anggotanya Berinisial Y.

    Selanjutnya dalam percakapan tersebut Y mengakui telah menerima uang sebesar Rp 700 ribu rupiah dari keluarga Omi dan Yanti untuk kepengurusan KTP dan KK yang diterimanya sebelum Covid-19 melanda, dan dengan berdalih Covid-19 tersebut Y mengatakan sampai saat ini tertunda kepengurusannya, lalu Y diakhir pembicaraan meyakinkan Ketua BPD akan segera menyelesaikannya dengan segera.

    Subsidi Kuota Pembelajaran Daring Pelajar dan Mahasiswa Hingga Desember 2020

    Kemudian terkait persoalan tersebut, diungkapkan Yanti istri Omi saat awak media menyambangi kediamannya pada kamis, (09/09/2020).

    “Saya sudah kasih uang untuk pembuatan KTP dan KK bocah, tujuh ratus ribu, sudah lama juga sebelum covid. Itu tujuh ratus ribu sudah dibayar lunas ngasih uang, saya bareng sama anak saya, tujuh ratus ribu itu bener, dikasih sebelum kopid, ia minta pengadu gek bocah kita kasian, ora ada KT, ini bener, ya alloh ngapain bohong da, anu toyangnya, nti saya bel gek,” ungkap Yanti istri Omi penuh harap.

    Ketua DPC AWI (Aliansi Wartawan Indonesia) Kab.Bekasi, Irwan A ,saat dimintakan tanggapannya terkait kutipan pembuatan e-KTP dan KK pada (09/09/2020), menegaskan bahwa, PP Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan UU 23 Tahun 2006 telah diubah dengan UU 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan,” tegasnya.

    Panen Raya dan Hasil Ubinan Padi Lahan Sawah KT Obah Nanga Pintas

    Irwan melanjutkan, itu diberlakukan setelah diundangkan oleh Menkumham Yasonna H. Laoly pada tanggal 24 Mei 2019 di Jakarta dan ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102…dalam muatannya pun sudah dijelaskan dengan detil bahwa itu No Pay Alias Free (Gratis).

    “Yang sangat disayangkan bukan hanya nominal yang besar, namun disaat Covid-19 menerjang inikan semua orang sedang pada susah. Pemerintah Pusat berupaya memberikan Bansos Covid-19 pada Masyarakat melalui DTKS yang diserahkan Desa pada Pemda yang selanjutnya dikirim data tersebut ke Pemerintah Pusat untuk disalurkan berdasarkan data yang diterima,” jelasnya

    lanjut Irwan, kalau seperti yang dialami P Omi sekeluarga, bagaimana mereka mau dapat bantuan Covid, kalau datanya saja tidak diproses pembuatannya dan kalau memang benar seperti itu, itu Oknum BPD yang berkelakuan seperti itu selain mengutip juga mempersulit pembuatan KTP dan KK bisa juga di sebut ” Kucing Kurap ” atau ” Kadal Buntung “.

    Kalbar Wajib Bermasker Untuk Menekan Laju Covid-19

    “Pihak Desa maupun Ketua BPD Karang Segar harus segera menindak oknum tersebut, sebab itu secara tidak langsung mempermalukan kinerja Desa Karang Segar berikut Kinerja BPD nya, dan kalau tidak ada penindakan yang dilakukan Desa maupun BPD, patut diduga ada persengkongkolan dalam melakukan tindak kejahatan, dan kami dari AWI (Aliansi Wartawan Indonesia) yang akan menindak lanjutinya, begitulah Kura-kura,” pungkas Irwan. (…)

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here