Banyuwangi, Persindonesia.com – Pemerintah terkesan lambat menanggapi permasalahan penanganan menimpa anak, yang menimpa salah satu bocah berusia 8 tahun divonis Menderita Global Developmental Delay (GDD) atau keterlambatan sensorik, motorik, maupun intelektual,
Hal tersebut dinyatakan oleh Tim Reaksi Cepat Perlindungan Perempuan Dan Anak Banyuwangi ( TRC PPA ) dan dengan tegas meminta pemerintah setius menangani hal tersebut.
Penerapat Himbauan Protokol Kesehatan Berjalan dengan Baik
Diketahui AH adalah anak dari Khotijah yang tak lain ibu dari AH ini berprofesi sebagai buruh pabrik dan memiliki penghasilan tidak pasti nominalnya. AH mengidap GDD sejak umur 40 hari, hingga kini berusia 8 tahun tidak pernah tersentuh bantuan oleh Pemerintah Desa maupun Pemerintah Daerah yang membidanginya
Khotijah mengaku anak sulung nya itu terlahir normal,namun menginjak usia 40 hari,Aril menderita Demam dan Diare berkepanjangan,ketika itu dirinya membawa sang buah hati ke Rumah Sakit Al Huda untuk berobat.
Setiap Tempat Sudah Rentan Menjadi Klaster Covid-19
Di rumah sakit ini, Aril mendapat perawatan intensif dan di rawat inap, namun menurut Khotijah, kondisi kesehatan anak nya saat itu tidak menunjuk kan perubahan, setelah beberapa hari di rawat,ibu dua anak tersebut mengambil keputusan untuk melarikan putra sulung nya ke Rumah Sakit dr. Soetomo Surabaya.
“Aril ini lahir nya normal,keadaan nya juga sehat, ketika habis ‘selapan’ (40 hari perhitungan orang jawa,red) tiba-tiba suhu tubuh nya panas dan muntaber” Kenang Khotijah kejadian 8 tahun silam.
Rapat Koordinasi Kampanya Damai dan Kreteria Tahapan Kampanye dimasa Covid-19
Saat itu sempat rawat inap di rumah sakit Al Huda Genteng, namun tidak ada perubahan, lalu saya bawa ke Surabaya ( dr.Soetomo ). Anak saya ini hanya bisa berbaring, tidak bisa berbicara maupun melihat, bahkan untuk miring saja tidak bisa,satu-satu nya yang bisa dia lakukan hanya mendengar dan menangis, imbuhnya
Veri Kurniawan, Ketua Korda TRC PPA Banyuwangi memaparkan pada awak media, saya harap pemerintahan, baik Desa maupun Daerah yang membidangi segera turun tangan.
Koalisi Tunda Pilkada 2020 Sulawesi Selatan Serukan Penundaan Pilkada Rawan Covid 19
“Saya harap pemerintahan, baik Desa maupun Daerah yang membidangi segera turun tangan. Ini persoalan anak, dimana anak juga memiliki hak untuk hidup layak,” jelasnya.
Pihaknya berharap, pemerintah Desa maupun Daerah bisa menjadi sahabat bagi rakyat yang memang anak nya mengalami permasalahan baik secara psikis maupun fisik. Saya yakin anggaran untuk dialokasikan di penanganan anak itu ada dari Pemerintah Pusat.
“Jangan sampai ada pandangan bahwa Pemerintahan ( Pemerintah Desa atau Pemerintah Daerah ) hanya berpangku tangan menunggu adanya laporan atau harus dikritisi terlebih dahulu,” tegasnya.
Koalisi Tunda Pilkada 2020 Sulawesi Selatan Serukan Penundaan Pilkada Rawan Covid 19
Lebih jelasnya Veri mengatakan, saya berharap rekan rekan media ikut mengawal kaitan persoalan anak yang ada di Bumi Blambangan ini. Karena peran rekan media sangat besar dan efektif, imbuhnya
ABADI
