IB Susrama: Pemerintah Tidak Boleh Ada Diskriminasi Baik Sekolah Swasta dan Negeri

    0
    142

    Persindonesia.com Jembrana – Disini tidak boleh ada diskriminasi, baik yang swasta dan negeri, saya kira pemerintah daerah berkewajiban untuk mengayomi semua puhak tidak boleh ada pilih-pilih.

    Hal tersebut diungkapkan oleh DPRD Jembrana Komisi I IB Susrama saat Kunjungan kerja dan tatap muka langsung dengan Yayasan Putra Jembrana, para guru, alumni dan para wali murid. Bertempat di SMP Nasional 1 Negara Banjar Menega, Kelurahan Dauhwaru, Jembrana. Senin 05 Oktober 2020

    Kunjungan kerja DPRD Komisi I ini menyikapi prihal sistem zonasi yang sangat merugikan sekolah swasta di Jembrana terutama SMP Nasional 1 Negara. Diketahui IB Susrama juga merupakan alumni dari SMPN 1 Negara dimana dulunya antara SMPN 1 Negara dan SMP Nasional 1 Negara menjadi satu guru pengajar, layaknya sekolah kakak beradik.

    Kapolres Pimpin Penyerbuan Ke Markas Subdenpom IX/3-2 Jembrana

    Dihadapan DPRD Komisi I Ketua Yayasan I Made Oka Aryadi mengutarakan keluh kesahnya selama mengurus sekolah SMP Nasional yang dia pimpin, “biarpun begini, keadaan kami dengan murid hanya 5 orang kami tetap mengajar dikarenakan peraturan pemerintah wajib belajar 9 tahun tetap kami jalankan,” ucapnya.

    Ia juga menyoroti sistem PBBD di Jembrana tidak dijalankan dengan benar dan tentunya sangat berdampak kepada kami apalagi sekarang dalam suasana pandemi Covid-19 sebagian sekolah negeri berlomba-lomba mencari murid untuk belajar during.

    “Yang aneh lagi kenapa sekolah negeri yang sudah barang tentu mengikuti peraturan PBBD menambah romble sekolah, kebijakan-kebijakan seperti ini sangat merugikan sekolah swasta, kalau terus ini dilakukan kami di sekolah swasta akan kemungkinan tutup dikarenakan tidak dapat murid,” ucapnya.

    Forkopimda Bangli Hadiri Upacara Virtual Hut Ke 75 TNI

    Aryadi juga menjelaskan, saya mendengar dalam rapat Menteri Pendidikan dengan DPR RI kemarin bahwa pencairan dan BOS untuk sekolah itu dilaksanakan tanpa menghitung jumlah siswa murid tapi dengan aturan-aturan baru, kami mohon kepada bapak dewan, kebijakan ini bisa dilaksanakan.

    Sementara Kepala Sekolah SMP Nasional 1 Negara Ni Luh Sumarini mengutarakan, jika terus seperti ini kebijakan dari pemerintah dan sekolah swasta tutup dikarenakan tidak dapat murid, murid-murit yang secara akademis kurang kemana lagi mereka dibawa, contoh diskriminasi dari sekolah negeri dikatakan sekolah kami dibilang tutup pada hal kami tetap buka walau pun muridnya hanya 4 orang,

    “Salah seorang wali murid yang ada disini menuturkan atas informasi seperti itu mereka terpaksa menyekolahkan anaknya di sekolah SLB dikarenakan tidak dapat sekolah di negeri dan atas informasi masyarakat bapak dari anak yang secara akademis kurang langsung memindahkan anaknya kesini kita membina disini,” keluhnya.

    Kue Ulang Tahun dari Polres Badung, Di Sambut Rasa Haru Oleh Pabum TNI Letkol inf Dewa Ketut Darmada

    Ia melanjutkan, tentang bantuan dana BOS, untuk dana bos sudah informasi di group MKKS dikatakan bahwa jumlah dana BOS sekarang tidak dihitung dari jumlah murid itu merupakan angin segar bagi kami walau pun wacana itu sudah dari dulu tapi belum terealisasi sampai sekarang,

    “Harapan kami semoga bapak bisa membantu kami di sekolah swasta agar wacana tersebut bisa terealisasi, dengan wacana seperti ini bisa mensejahtrakan para guru juga dan untuk operasional sekolah juga, dimohonkan dana BOS bisa dijalankan jangan hanya cuma angin segar saja, kami para guru sangat kewalahan masalah dana biarpun kami mengajar siswa hanya 5 orang, kami tetap bersemangat mengajar,” ungkapnya.

    Dalam hal ini Ketua Yayasan juga meminta bantuan terkait sekolah SMP Nasional 1 Negara sudah perlu perbaikan dan juga dimohonkan bantuan biaya untuk upacara piodalan di sekolah untuk bisa diperjuangkan.

    Widiastra: Selain APK, Baliho Atau Sepanduk Yang Lainnya Harap Dibersihkan

    Menanggapi persoalan yang begitu serius yang dialami Sekolah swasta terutama SMP Nasonal 1 Negara yang juga dihadiri oleh para guru dan kepala sekolah SMP Nasional Brangbang dan SMP Nasional Moding, ditanggapi langsung oleh Anggota DPRD Komisi I IB Susrama.

    Ia menjelaskan, akan membawa aspirasi ini agar terlaksana kedepan, ini tanggung jawab saya dibidang pendidikan, berawal kami akan ajak duduk bareng antara Kadis Pendidikan dengan sekolah swasta,

    “Sebenarnya dalam konsep mencerdaskan kehidupan bangsa bahwa semua pihak bertanggung jawab, tidak hanya kepada guru saja dan pemerintah daerah saja jadi termasuk juga warga masyarakat yang mempunyai anak untuk disekolahkan, dan semua pihak yang terlibat dalam bidang pendidikan sama-sama peduli dalam rangka untuk mencerdaskan kehidupan bangsa ini.

    Made Suryani, Dibangunnya Jogging Track Buat Kita Semangat Berolahraga

    Susrama melanjutkan, kalau semua sudah perduli, saya kira tidak lama lagi untuk perbaikan SDM di Indonesia terutama di kabupaten kota segera terwujud. Disini tidak boleh ada diskriminasi, baik yang swasta dan negeri, saya kira pemerintah daerah berkewajiban untuk mengayomi semua phak tidak boleh ada pilih-pilih.

    “Terkait penerimaan siswa baru di tahun 2021-2022, karena menjadi acuan tidak adanya diskriminasi, nantinya sistem zona bukan untuk sekedar zona di sekolah negeri saja, melainkan zona itu ketika anak-anak sesuai dengan zonanya tidak bisa diterima sesuai kuota di sekolah negeri dan juga diterapkan di sekolah swasta,” jelasnya.

    Lanjut Susrama, bagi anak murid yang tidak bisa diterima di sekolah negeri sesuai zonanya, tapi dia masuk zonanya di sekolah swasta, kenapa mereka tidak mau masuk ke sekolah swasta, saya kira sekolah swasta akan bertanggung jawab untuk mencerdasakan anak-anak di Kabupaten Jembrana ini.

    Tim Tindak Ops Mantap Praja Agung 2020 Beri Pengamanan Disejumlah Tempat.

    “Mari kita bersama-sama memperbaiki kalau memang sekolah swasta kekurangan sarana dan prasarana menjadi tanggung jawab pemerintah daerah untuk memfasilitasi membantu, supaya taraf penerimaan kecerdasan anak-anak di Jembrana ini supaya sama,” pungkanya

    Lebih jelasnya Susrama mengatakan, ketika kita sudah menyamakan semua antara negeri dan swasta saya kira orang tua murid akan enjoy aja anaknya sekolah di swasta. Semua pihak bertanggung jawab terhadap perbaikan SDM di Kabupaten Jembrana, pemerintah daerah menjadi berkewajiban juga untuk membantu tidak hanya kepada sekolah negeri sekolah swasta pun juga dibantu lewat penganggaran di pemerintah daerah.

    Tanggapan dari Ketua Yayasan, untuk tindak lanjut dari pada bapak dewan, kita mengharapkan supaya beliau betul-betul untuk bisa menindaklanjuti aspirasi kami, sekaligus nanti sesuai janji itu akan diadakan hearing dengan pihak swasta dengan yang terkait tentang permasalahan PBBD, sedangkan untuk bantuan kita jelas susul dengan proposal terkait bangunan sekolah ini. (Sub)

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here