Ponton TI Apung di Demo Sekelompok Nelayan Toboali dan Warga, Kapal Isap Diminta Dibubarkan 

Diposting pada

Persindonesia.com Bangka Belitung  –Sekelompok Nelayan Toboali dan warga sekitar pesisir Pantai Toboali melakukan unjuk rasa untuk meminta pembubaran aktifitas ponton TI Apung dan hentikan operasi kapal isap di Laut Toboali.

Aksi unjuk rasa ini dipantau oleh Koramil 413 – 10/Bukit Intan saat melaksanakan monitoring kegiatan, yang dilakukan oleh Nelayan Toboali dan warga sekitar pesisir Pantai Toboali bertempat di pintu masuk Mapolda Kepulauan Bangka Belitung Jalan Komplek Perkantoran Gubenur No.14, Air Itam, Bukit Intan, Kota Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung  Senin (05/10/2020) sekira pukul 13.30 WIB.

Adapun personil Jajaran Koramil 413 – 10/ Bukit Intan yang diterjun dalam kegiatan monitoring aksi unjuk rasa yaitu Serma U.Marwasbi, Sertu Arpandi , Sertu Burmansah ,dan Serda Yulianto.

Pantauan awak media, pendemo membawa beberapa karton bertuliskan ‘Jangan Hancurkan Laut Kami’. ‘Masih Adakah Pemimpin Yang Baik Di Babel’, ‘Negara Punya Kuasa Tetapi Mafia Merajalela’, ‘La Banyak Yang Ngisi E’, ‘Masyarakat Basel Kek Nyungkur’, ‘Yo..Waa Jangan Kenek Perut Ikak Jika Kekayaan Alam Dikuasai Oleh Negara Tolong Buktikan Bahwa Negara Kita Masih Berbentuk NKRI’, Penegak Hukum Mati Karena Koordinasi’, ‘Penegak Hukum Mati Karena Uang Bendera dan Uang Koordinasi’, ‘Nelayan Basel Menolak Pertambangan Di Laut’, ‘Hidup Nelayan Basel’,

Diketahui aksi unjuk rasa di koordinator oleh Joni Zuhri ,April dan Abdullah dengan tuntutan meminta pembubaran aktifitas ponton TI Apung dan hentikan operasi kapal isap di Laut Toboali serta tangkap dan Adili oknum yang membekingi aktivitas tersebut.

Kedatangan masa aksi unjuk rasa di terima AKBP Fadly Dir Shabara Polda Babel di dampingi Kapolresta Pangkalpinang AKBP Tris Lesmana Zeviansyah.

Joni Zuhri dalam orasinya mengatakan, Ada uang koordinasi sebesar 12 juta agar pihak Kepolisian mengusut, kalo ada pembiaran dari aparat hukum dan sebanyak 400 an unit yang beroperasi, itu ada indikasi terkait pungli dengan rincian setiap ponton yang masuk harus setor 5 juta dan uang 7 juta untuk kordinasi,

“Dan kami minta pihak Polda Kepulauan Bangka Belitung dapat mengusut permasalahan tersebut,dan di tindak tegas,” Harap Joni Zuhri.

Sementara orasi dilanjutkan oleh Abdullah yang isinya agar Kapolda dapat mengusut serta menegakkan aturan hukumnya kepada siapa saja yang terlibat dalam aktivitas pertambangan tersebut,baik milik oknum pejabat maupun masyarakat sipil.

April perwakilan dari nelayan pesisir juga menjelaskan, bahwa kita sudah menyampaikan jauh-jauh hari ke Polres Bangka Selatan dan ke PT Timah tentang permasalahan IUP karna setiap ada pertambangan yang masuk pasti terjadi gejolak.

“Katanya untuk kemakmuran rakyat buktinya ada pungli, bayar bendera dan lain lain,” ujar April.

Ia berharap kepada Polda tindak pungli tersebut,kita tunggu waktu dua minggu, kita sadar masa pandemi ini untuk menghindari kerumunan , tetapi apa boleh buat kami harus melakukan Aksi Unjuk rasa untuk kepentingan masyarakat Nelayan,

Sementara itu Karoops Polda Babel Kombespol S.Manurung menyampaikan, bahwa terkait surat saudara sudah kami terima dan kami akan mengadakan operasi pada tanggal 5 -10 perlu saya jelaskan terkait PIP, kami akan menghalau dan mengusir PIP yang tidak memiliki izin, akan kami perintahkan untuk kembali ke daerahnya masing-masing.

“Kewenangan kami hanya sebatas mengusir, untuk masalah legalitas itu PT Timah dan nantinya kami akan berkoordinasi dengan Gubernur,” ucapnya.

Lanjut Manurung, kita ketahui di masa pandemi ini semua ekonomi terhenti dan sesuai maklumat Kapolri tidak ada kerumunan masyarakat untuk menghindari C19, terkait uang pungli uang kordinasi uang keamanan apabila ada keterlibatan oknum Polri akan saya libas dan saya proses.

“Provost cari informasi keterlibatan oknum anggota Polres Bangka Selatan yang terlibat di perairan Toboali, nantinya kita cek satu persatu kapal, apabila tidak ada dokumen kita akan tarik dan kita usir dari perairan tersebut, jadi nantinya tidak ada lagi yang beroperasi Ilegal,” tegas Manurung.

Pihaknya juga akan berkoordinasi dengan PT timah untuk jumlah SKT yang beroperasi di sana,apa yang di sampaikan Bapak,April, Abdullah berikan kami nama orangnya jangan perlu takut, “kita akan tindak lanjuti, Aparat negara tidak berhenti menghalau tindak kejahatan,” kata Manurung.

Sementara itu Riyan selaku Kanit Operasi PT Timah mengatakan, Ini bukti keseriusan PT Timah dan Polda untuk penertiban dan pendataan terhadap PIP di Laut Suka Damai Tobuali, “terus terang rencana tadi kami bersama-sama Polda untuk melaksanakan penertiban PIP tersebut, mengingat bapak-bapak untuk datang kesini, jadi kegiatan kami di undur tanggal 5-10 Oktober 2020,” terangnya.

Dari pantauan aksi unjuk rasa berjumlah kurang lebih 200 orang masa aksi setelah menyampaikan orasi sebanyak 11 orang perwakilan di terima oleh Kapolda Kepulauan Bangka Belitung Irjen Pol Drs Anang Sayrif Hidayat diantaranya Roy Martin, Abdullah, Joni zuhri, Amril, Sainudin, April, Hairudin, Chandr, Robi, Zainal dan Ardi.

Dan 11 orang perwakilan pengunjuk rasa diterima oleh Karoops Polda Babel Kombespol S.Manurung di dampingi Dirintel Polda Babel Kombespol Daniel Tobing ,Kabid Humas Kombespol Maladi ,Ditpolair Polda Babel M.Zainul ,Dir Shabara Polda Babel AKBP Fadly ,dan Kanit Operasi PT Timah.(Ale)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *