Pelanggar Prokes dalam Pilkada Akan Dipantau Ketat dan Ditindak Tegas Oleh Bawaslu

Diposting pada

Persindonesia.com Jembrana – Merebahknya pandemi Covid-19 ditengah Pilkada serentak 2020 ini Bawaslu Kabupaten Jembrana bekerja ektra, selain memantau pelanggaran dalam kampanye tugas dari Bawaslu juga memantau pelanggaran terkait protokol kesehatan dalam kampanye.

Sehingga hari ini Bawaslu Jembrana mengadakan rapat koordinasi pembentukan dan mekasnisme penanganan tata cara kerja pencegahan covid 19 dan penarapan protokol kesehatan dalam Pilkada 2020, bertempat di Kantor Bawaslu Jembrana.

Teriakan Histeris Agus, Melihat Kobaran Api yang Melalap Habis Rumahnya

“Kita hari ini mengadakan rapat dengan stakholder yang terkait berkaitan dengan pembentukan pokja pencegahan Covid-19, karena bagaiman pun juga salah satu lenwenangan kami untuk mengawasi penerapan protokol kesehatan saat pemilihan nanti,” ungkap Ketua Bawaslu Jembrana Pande Made Ady Muliawan, saat dikonfirmasi oleh awak media usai rapat.

Ia melanjutkan, dalam rangka kita menyamakan persepsi ketika nanti kita dihadapan pada situasi yang tidak dikehendaki yaitu penindakan pelanggaran Prokes, jadi kita sudah membahas dengan teman-teman Pokja tentang langkah apa yang diambil dalam penindakan terhadap pelanggar protokol kesehatan dimasa kampanye terutama.

Camat Bukit Intan Natak Kampung Serap Aspirasi Masyarakat 

“Hari ini sudah kita bahas bersama dan mekanismenya seperti apa kita sudah satu bahasa mudah-mudahan kedepan kita melakukan tugas dengan baik, tetapi harapan kita tidak sampai melakukan tindakan terhadap pelanggar Prokes,” jelas Pande.

Pihaknya menghimbau kepada semua pihak untuk menerapkan Prokes terutama pada saat melakukan kegiatan kampanye sampai dengn 2 bulan kedepan ini.

Saat Yang Tepat, Buruh Bersatu Membentuk Partai Politik

“Terkait dengan laporan dugaan pelanggaran Kepala Desa Yehsumbul dan Sekdesnya memfasilitasi kegiatan kampanye paket BANGSA, kita nyatakan bukan pelanggaran karena tidak memenuhi unsur-unsur sebagaimana dimagsud dalam UU tentang pilkada maupun yang lainnya,” tutup Pande, Sub

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *