Jakarta, Persindonesia.com – Wabah Covid-19 diprediksi belum sepenuhnya mereda di tahun depan. Menyikapi potensi itu, Kementerian Sosial (Kemensos) menyatakan masih melanjutkan penyaluran bantuan sosial tunai (BST) untuk mengurangi beban ekonomi masyarakat yang terdampak pandemi.
“BST akan dilanjutkan selama enam bulan yakni dalam periode Januari-Juni 2021. Sasaran program akan meliputi 34 provinsi atau seluruh provinsi di Indonesia, jadi termasuk DKI Jakarta,” kata Mensos Juliari P Batubara dalam keterangan resmi yang dikutip ArahKata, Senin (2/11/2020).
Pemkab Badung Bersama TN-Polri Gelar Sidak Operasi Malam
Ada 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM) yang rencananya akan menjadi sasaran dari BST tersebut. Setiap keluarga nantinya bakal mendapat bantuan sebesar Rp200 ribu per bulan. Untuk mendukung program itu, Kemensos mengalokasikan anggaran Rp12 triliun.
Juliari mengakui program bansos pada 2021 tidak akan semasif tahun ini. Menurut politikus PDI Perjuangan itu, pemerintah akan lebih fokus pada program-program pemulihan perekonomian dan vaksinasi Covid-19 secara bertahap sehingga membutuhkan anggaran yang tidak sedikit.
Personil Polres Jembrana Ikuti Swab Naso Pharing Test PCR di Hotel Jimbarwana.
“Karena fokus daripada pemerintah sesuai dengan instruksi Presiden Jokowi adalah pemulihan kegiatan ekonomi dan bagaimana kita mengadakan vaksin. Program vaksinasi ini juga sangat masif dan membutuhkan anggaran cukup besar sehingga bantuan sosial dari Kemensos akan dikonsolidasikan, dikurangi sedikit,” terang dia.
Lebih lanjut, ia menegaskan, program Bansos Sembako (BSS), Bansos Beras (BSB), dan lainnya tidak akan dilanjutkan tahun depan. Namun, kebijakan tersebut sifatnya masih sementara dan fleksibel tergantung situasi tahun depan serta keputusan Presiden Jokowi.
Agus Ari: Awal Saya Kena Covid-19 Penciuman Saya Hilang Tapi Kondisi Saya Bagus
Meskipun demikian, bantuan sosial reguler berupa Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dipastikan akan tetap berjalan normal pada 2021. Kedua program ini masih menjadi program penting pemerintah dalam upaya mempercepat penurunan angka kemiskinan.
“Program PKH dan tetap berjalan dengan normal. Untuk PKH, tahun 2021 akan menjangkau 10 juta KPM dengan anggaran Rp30,4 triliun. Kemudian, untuk BPNT/Program Sembako akan menjangkau 18,5 juta KPM dengan anggaran Rp44,7 triliun,” ungkapnya.
Bawaslu Jembrana Menertibkan APK dan Baliho Pasangan Calon Banyak Ditemukan Pelanggaran
Konsolidasi program perlindungan sosial dari Kemensos ini juga dilakukan dengan pertimbangan. Juliari menambahkan, pemerintah secara nasional akan banyak mengembangkan program-program pemberdayaan perekonomian di tahun depan seperti bantuan untuk UMKM, Program Padat Karya, BLT Dana Desa, Kartu Pra Kerja dan sebagainya.
Andy.S
