YLPKP Minta APH Priksa Kegiatan DPU Tangsel

Diposting pada

Tangerang Selatan,Persindonesia.com– Keluhan masyarakat terkait rusaknya jalan raya Ciater  Kota Tangerang selatan yang baru saja dikerjakan, serta Sulitnya Pegawai Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Tangsel untuk ditemui meminta penjelasan, menuai tanggapan dari Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Paragon (YLPKP)

Ketua YLPKP ,puji iman jarkasih saat dimintai komentarnya mengatakan,Rusaknya jalan ciater  yang baru saja diKerjakan pihak kontraktor,puji  menduga adanya pengurangan Speck kualitas mutu Hotmix oleh pihak kontraktor.

Header

“setiap pekerjaan itu ada speck dan HPS,itu specknya di kurangin  ,ini dugaan ya,” kata puji pada Persindonesia.com .Selasa (15/12/2020)

Puji meminta Aparat Penegak Hukum (APH) turun tangan,karena rusaknya jalan yang baru dikerjakan sebagai bukti permulaan kegiatan tersebut diduga telah menyalahi aturan.

“Seharusnya APH bertindak tegas, tangkap Haris,itukan sebagai bukti permulan, tanggung jawab dia sebagai pengguna anggaran, jelas-jelas dia tutup mata,” Katanya.

Soal Tidak dicantumkannya Nilai anggaran pada papan proyek puji  menduga ada dugaan informasi yang sengaja ditutupi .

“Kalau Bicara Keterbukaani Informasi Publik, jelas ada namanya prakontruksi pemasangan papan proyek dipasang di tempat strategis ,kalau tidak dicantumkan nilai anggaran ga mau dibaca ada apa, ko disembunyikan ,berarti ada masalah disitu ,ada indikasi penyalah gunaan wewenang memperkaya diri sendiri dan orang lain,APH harus bertanggung jawab harus turun,” terang puji tegas.

Terkait sulitnya Pejabat DPU dan Inspektorat Tangsel untuk dimintai keterangan ,puji menilai adanya pelanggaran undang-undang  yang dilanggar dan menurut puji tidak layak seorang pejabat yang dibiayai olen negara tertutup dalam memberikan informasi kepublik.

“ada undang – undang 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik,seharusnya mereka jangan takut memberikan informasi kepublik, mereka itu dibayar negara, makanya bingung kalau tangsel dapat penghargaan dari KIP (Komunikasi informasi publik),parameternya apa tanya KIP Banten,”tutupnya.(by)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *