Plt. Bupati Jember Dilaporkan Ke Polisi, Ini Penjelasan Legislator Gerindra

Diposting pada 1 views

Persindonesia.com. Legislator Partai Gerindra Kabupaten Jember Alfian Andri Wijaya S.H menanggapi atas Plt Bupati Jember Kyai Muqiet yang dilaporkan ke Kepolisian dan Kejaksaan yang dilakukan oleh perwakilan warga, Rabu, 5 Januari 2021

Hal ini menurut Alfian sangat tidak tepat, Kepolisian dan Kejaksaan tidak akan melampaui kewenangannya sebab yang berhak menganulir suatu keputusan tata usaha negara adalah PTUN dan TUN yang menjadi atasan pemkab Jember yakni Gubernur Jatim atau menteri dalam negeri.

Sertijab Kalapas Kelas II A Kerobokan, Di Hadiri Kapolres Badung.

“Institusi Kepolisian dan Kejaksaan seharusnya menolak pengaduan tersebut karena jika ada pihak-pihak seperti Bupati Jember dan pendukungnya yang tidak sepakat dengan Surat Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang dikeluarkan oleh Plt. Kyai Muqiet selaku Pejabat TUN yang mengeluarkan suatu KTUN, maka jalan yg tepat utk menempuhnya adalah hanya ada 2 jalur, (hanya ada 2 pintu utk membatalkan suatu Keputusan Tata Usaha Negara atau KTUN yaitu;
1. Menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara,
2. Mengadu & meminta pencabutan SK KTUN tersebut kepada Atasannya yg mengeluarkan SK KTUN yaitu Gubernur / Menteri Dalam Negeri,” jelas Alfian.

Ia melanjutkan, jadi sangat tidak tepat jalurnya jika mengadu ke Kejaksaan & dan Kepolisian karena dua institusi itu tidak memiliki kewenangan menganulir dan memeriksa suatu Surat Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yangg dikeluarkan oleh pejabat TUN,

Jatah 31 Ribu Dosis Vaksin Covid-19 Tahap Pertama di BALI Khusus Tenaga Medis

“Dalam Hukum Administrasi Negara menganut prinsip bahwa selama surat KTUN tidak ada yang menganulir atau membatalkan dan selama tidak ada pencabutan dari yang berwenang, maka suatu SK TUN yg dikeluarkan oleh Plt. Bupati Kyai Muqiet selama menjabat, akan tetap berlaku sampai ada instansi atau pihak yg berwenang menganulir atau membatalkannya,” ucap Alfian

Lebih jelasnya ia mengatakan, apa yang dilakukan oleh Kyai Muqiet selama menjabat sebagai Plt. Bupati sudah sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Sertijab Kalapas Kelas II A Kerobokan, Di Hadiri Kapolres Badung.

“Yang namanya rekomendasi atau perintah tertulis dari Menteri Dalam Negeri itu sudah dilaksanakan oleh Plt. Bupati Jember Kyai Muqiet, maka dua hal tersebut diatas yaitu rekomendasi hasil pemeriksaan khusus Menteri Dalam Negeri dan berita acara rapat yang difasilitasi Kementerian Dalam Negeri terhadap permasalahan di Kabupaten Jember itu sudah merupakan perintah tertulis yang harus dilaksanakan Plt. Bupati Kyai Muqiet tanpa meminta secara tertulis Lagi,” uraiannya.

Alfian juga menjelaskan, yang namanya perintah itu ya harus dilaksanakan, karena Pemerintah Daerah Kabupaten Jember merupakan bawahan dari Pemprov JATIM dan Kementerian Dalam Negeri.

Oka Parwata : Vaksin Covid-19 Diperuntukan Usia 18 Tahun Sampai 59 Tahun

“Jadi SK KTUN yg dikeluarkan oleh Plt. Bupati Kyai Muqiet sudah benar dan sungguh tidak tepat kalau Kyai Muqiet selaku PLt Bupati dilaporkan ke Kejaksaan & Kepolisian dengan sangkaan tidak mendapatkan ijin tertulis saat melaksanakan perintah Rekomendasi Menteri Dalam Negeri dan Gubernur JATIM,” kata Alfian.

Alfian menghimbau kepada semua pihak agar mariLah kita move on pasca Pilkada Jember Tahun 2020 lalu, saatnya kedepan kita membangun Kabupateb Jember bersama-sama, agar supaya Masyarakat Jember sejahtera, adil dan makmur, tutupnya ( Tris )

328170login-checkPlt. Bupati Jember Dilaporkan Ke Polisi, Ini Penjelasan Legislator Gerindra

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *