Agam : Saya Hanya Membantu Mengingatkan Saja Terkait Dugaan Rangkap Jabatan

Diposting pada

Bondowoso, Persindonesia – Menindaklanjuti permasalahan dugaan rangkap jabatan di salah satu desa, di Kecamatan Tamanan, Mohammad Agam memberikan gambaran jelas bahwa Bumdes memiliki legalitas hukum yaitu Perdes yang ditanda tangani oleh Kepala Desa, menurut Agam selaku Ketua JPKP Nasional DPC Bondowoso, ” Payung Hukum Pendirian BUMDes dibentuk melalui Perdes. Sesuai konsep UU No. 6 Tahun 2014, maka Perdes itu juga harus dicatatkan di Lembaran Desa. Ada atau tidak Peraturan Daerah tentang Pembentukan BUMDes, masyarakat desa dapat membentuk BUMDes asalkan diatur dalam Perdes tentang Pendirian BUMDes. , Undang-Undang hanya menyaratkan BUMDes didirikan melalui Musyawarah Desa.

Ditambahkannya, “Menurut saya,  Salah satu persoalan yang ditemukan adalah struktur dan bentuk badan usaha kebanyakan Strukturnya masih didominasi pendiri, sehingga peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) masih kurang dan bisa saja terjadi di desa yang diduga tersebut, apalagi menurut informasi yang saya terima, diduga ada salah satu anggota BPD yang dipecat, dan bisa saja Pengurusnya masih ada yang main tunjuk dan pecat ” ungkap Agam tegas.

Header

Dalam pasal 117 ditegaskan bahwa BUMDes ditetapkan sebagai badan hukum. Legalitas BUMDes yang sebelumnya disahkan melalui Peraturan Kepala Desa kini diperkuat dalam Undang-Undang (UU). Status badan hukumnya persis sama dengan PT atau Koperasi yang sudah lebih dahulu ditetapkan sebagai badan hukum.

“Jadi Pendirian badan usaha ini seharusnya disesuaikan dengan kondisi ekonomi, sosial budaya masyarakat dan Pengelolaan harus mengacu juga pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDes. Jangan sampai BUMDes berdiri dan menjalankan operasional tanpa pedoman usaha yang jelas” jelas Agam menyampaikan.

“Saat ini Gabungan Divisi kami bersama Tim Pencari Fakta yang dipimpin oleh Ageng selaku Ketua PAC JPKPN Tamanan saya intruksikan untuk mencoba mensinkronisasikan data dengan hasil klarifikasi dengan Kepala DPMD, namun saat dihubungi Beliau masih rakor di Pemda” tutur Agam.

Menurut Ageng, saat di tanyakan awak media terkait dugaan tersebut, “Seandainya itu terbukti mas, kan lucu kades mengangkat kades dan menandatanganinya sendiri, juga mengawasi dirinya sendiri, yg jelas lucu mas, dan saat ini tim kami masih mendalami sampai valid walau data sudah kami kantongi” ujar Ageng geram

” Saya hanya mengingatkan, kalau dugaan rangkap jabatan yang ditemukan tim pencari fakta kami adalah valid dan terbukti sesuai data kami yg ber SK Tahun 2018, maka dapat saya pastikan pendirian BUMDes nya akan berimbas ke persoalan hukum. Apalagi modalnya berasal dari Dana Desa yang dialokasikan APBN salah satunya, ingat itu” ujar Agam didampingi Nusul, Divisi Monitoring dan Investigasi (TIM)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *