Ageng : Memperjuangkan Harapan Masyarakat Tamanan Adalah Tugas Kami di JPKP Nasional Bondowoso

Diposting pada

Bondowoso, Persindonesia – Abdul Hadi, seorang warga Desa Tamanan yang tidak memiliki tempat tinggal dan bermohon atas tanah yang berasal dari PTP 27 yang telah diserahkan desa dan pada tahun 2005 telah di terbitkan surat keterangan oleh Kades Irianto atas saya untuk menempatinya, karena saya adalah penjaga kebun sejak tahun 1965 sampai saat ini dan atas dorongan sinder PTP untuk ajukan permohonan hak atas tanah tersebut, baru tahun 2020 mengajukan ke Kepala Desa namun menolaknya tanpa memberi alasan sedangkan salah satu lembaga swasta diwilayah yang sama malah mendapatkan haknya atas pengajuan yang sama dengan saya padahal lebih lama saya menempati tanah ini, dan saya punya saksi seorang sinder dari PTP” tutur Abdul Hadi sedih saat menceritakan ke awak media Persindonesia.

“Akhirnya saya mencoba berkonsultasi ke Ageng, yang berniat membantu mencarikan solusinya atas perihal tanah tersebut  untuk pengurusan tanah yang saya tempati menjadi hak milik tapi di tolak oleh Kepala Desa Tamanan,  yang pasti sebagai orang biasa saya tidak mungkin mencapainya,” tuturnya.

Seperti yang di sampaikan Ageng kepada awak media terkait hal ini, ” Saya berjanji akan memperjuangkan harapan Bapak Abdul Hadi, dan saya telah berkonsultasi dengan pengurus DPC JPKPN Bondowoso dan menurut Divisi Hukum dan Ham JPKPN Bondowoso, bahwa sebelum tahun 1975 terdapat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak atas Tanah (“Permendagri 6/1972”) di mana dalam Pasal 2 huruf C “, ungkap Ageng iba sekaligus geram.

Dijelaskan sebagai berikut :
Gubernur Kepala Daerah memberi keputusan mengenai permohonan pemberian hak milik atas tanah Negara:  

  • Kepada para transmigran;
  • Dalam rangka pelaksanaan Landreform;
  • Kepada para bekas gogol tidak tetap, sepanjang tanah itu merupakan bekas gogolan tidak tetap.

Dari peraturan tersebut dapat dipahami alasan pemberian Hak Milik atas Tanah Negara kepada seorang warga negaranya dan tidak lain dari 3 (tiga) sebab ini. Maka dapat dipastikan surat izin bangun dapat diberikan merupakan izin untuk meenggunakan atau memilikinya dengan hak atas tanah, dimana instansi yang mengatur cara peralihannya tersendiri yang telah dipahami berdasarkan peraturan perundang–undangan.

“Sehingga dapat disimpulkan, mencari status hukum hak atas tanah merupakan hal terpenting dalam permasalahan ini, agar Abdul Hadi dapat menindaklanjuti dengan peralihan hak atas tanah untuk dirinya atau menguasai tanah tersebut dengan hak milik, dengan catatan tanah tersebut adalah tanah negara yang bebas dan telah dihuni dengan jangka waktu yang lama berdasarkan permencapainya undang–undangan” ungkap Ageng menjelaskan. (Nusul/Agam)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *