OPINI HATI : Indikasi Penyalahgunaan Wewenang Oleh Kepala Desa Dalam Perspektif Pemerintahan Good Governance.

Diposting pada

Bondowoso, Persindonesia – Penulis disini mencoba menyampaikan secara Perspektif Sebuah Pemerintahan Good Governance kepada pembaca melalui  awak media Persindonesia.

Penyalahgunaan Wewenang Oleh Kepala Desa Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa JO UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Pemerintahan Good Governance (Repository)

Header

Terselenggarahnya Good Governance dalam pemerintahan desa merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat, maka di perlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, terhadap penyelenggaraan pemerintahan, khususnya pengelolaan dana desa.

Minimnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, serta Akuntabilitas Pemerintah desa yang kurang efisien, dalam hal ini kualitas dan kredibilitas kepala desa menjadi sorotan penting dalam mencegah terjadinya tindak pidana korupsi, sehingga menarik untuk dianalisa tentang tugas dan kedudukan seorang kepala desa mengelola dana desa dalam perspektif pemerintahan Good Governance dan penyalahgunaan wewenang kepala desa dalam pengelolaan alokasi dana desa yang diklasifikasikan sebagai tindak pidana korupsi.

Maka menurut Mohammad Agam, “Tugas dan kedudukan kepala desa mengelola dana desa dalam perspektif pemerintahan Good Governance kepala desa bertanggungjawab menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati secara akuntabel dan transparan sebagaimana diatur Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Penyalahgunaan wewenang kepala desa dalam pengelolaan alokasi dana desa yang diklasifikasikan sebagai tindak pidana korupsi, yaitu apabila perbuatannya terbukti memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana”.

Jadi seperti yang saat ini viral di media sosial di salah satu desa di Kecamatan Tamanan, Dugaan Kuat adanya Indikasi Penyalahgunaan Wewenang wajib menjadi Atensi Aparat Penegak Hukum terutama Kepolisian dan Kejaksaan, apalagi dalam salah satu Program Kejaksaan adalah Jaga Desa.

Apalagi harapan kuat masyarakat Tamanan agar ada transparasi anggaran dana desa yang seharusnya menjadi prioritas kesejahteraan masyarakat Tamanan, maka perlu Atensi Aparat Penegak Hukum (APH) dengan adanya dugaan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang diduga dilakukan oleh Kepala Desanya, dan tentunya juga ada dugaan dibantu oleh Perangkat Desa maka dalam hal ini didalam undang undang jelas diatur dalam pasal turut serta didalam melakukan kejahatan.

Mengenai Pasal 56 KUHP, Mohammad Agam menjelaskan bahwa orang “ turut membantu melakukan” jika ia sengaja memberikan bantuan tersebut, pada waktu atau sebelum (jadi tidak sesudahnya) kejahatan itu dilakukan. Bila bantuan itu diberikan sesudah kejahatan itu dilakukan, maka orang tersebut melakukan perbuatan “sekongkol” atau “tadah” melanggar Pasal 480 KUHP, atau peristiwa pidana yang tersebut dalam Pasal 221 KUHP

Dan dalam hal ini, apabila telah menjadi atensi APH, wajib bagi kita hormati serta apresiasi kinerja Aparat Penegak Hukum kita dalam melaksanakan tugasnya. (TIM)

Penulis : Mohammad Agam Hafidiyanto, SH (Ketua JPKP Nasional DPC Bondowoso)

Sumber : Berita Media Persindonesia, Repository Perspektif Pemerintahan Good Governance, Pakar Hukum dan Masyarakat Tamanan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *