Sekretaris DPD PSI Jembrana Buka Suara Terkait Viralnya Video Denda 100 Ribu

Diposting pada

 

Persindonesia.com Jembrana – Viralnya video seorang pemuda yang bersitegang dengan Tim Gabungan penindak hukum protokol kesehatan di sebuah medsos, dikarenakan tidak memakai masker sehingga ditindak tegas oleh aparat berupa denda 100 ribu.

Cegah Laju Penyebaran Covid-19, GWK Cultural Park Akhirnya Ditutup Kembali

Atas viralnya video tersebut ditanggapi oleh Sekretaris DPD PSI Jembrana, Sist Kar menyayangkan oknum aparat yang dengan tega mendenda masyarakat yang tidak mampu membayar dengan denda 100 ribu.

 

“Memang benar sesuai dengan SE Pergub Bali no 46 tahun 2020 tentang pemberlakuan denda 100 ribu kepada seluruh warga yang melanggar aturan ( tidak memakai masker ). Pertanyaannya, apakah tidak bisa diberikan kebijakan yang lebih persuasif lagi?,” ujarnya.

Laksanakan Patroli Rutin, Satbrimob Polda Lampung Temukan Pengendara Kecelakaan Dijalan

Ia melanjutkan, aturan yang sangat berat bagi kelompok masyarakat kecil yang sewaktu – waktu bisa saja melanggar tanpa sengaja. Denda sebanyak 100 ribu rupiah akan sangat kecil bagi para pejabat- pejabat tinggi, mereka yang mendapat gaji bulanan yang berjuta – juta.

“Tapi berbanding terbalik dengan mereka yang berpenghasilan kecil dan atau mereka yang sama sekali tidak memiliki penghasilan karena harus dirumahkan. Memang benar, aturan dibuat untuk menekan pelanggaran, tapi aturan yang ini tidak serta merta menjadi solusi terbaik. Apakah tidak bisa dengan sanksi tanpa membayar denda..? Apakah tidak bisa dengan memberikan efek jera melalui sanksi bersih – bersih ditempat umum, selama sejam atau 2 jam,” jelas Sist Kar

Kapolri Silaturahmi ke Panglima TNI

Ia juga menjelaskan, di video ini, jelas sekali bapak tersebut menunjukkan dompet dengan hanya uang sebanyak 100 ribu rupiah namun, masih dipaksa. Pemandangan yang Sangat jauh dari penerapan sila ke- 2 yaitu “Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab”. Mirisnya lagi ada oknum polisi yang hanya asik memvideokan tanpa mencoba memberikan solusi terbaik, padahal tugasnya adalah mengayomi dan melindungi masyarakat.

 

“Disini saya tidak ingin mendiskreditkan siapapun. Saya hanya ingin penerapan aturan apapun, seharusnya diterapkan secara persuasif. Bukan membabi buta seperti ini. Bahkan nada bicara yang menghakimi seolah – olah mengadili seorang teroris, kasihan, di tengah tengah pandemi ini yang hampir semua kalangan masyarakat mengeluhkan kesulitan ekonomi, justru makin terlilit dengan aturan – aturan yang sangat membebani mereka,” ucap Sist Kar

 

Ia juga mejelaskan, pemerintah jangan hanya membuat aturan tentang pelanggaran Prokes, tapi juga buat tuh aturan dan sanksi untuk oknum aparat desa yang tidak becus mendata masyarakat sehingga terdapat beberapa warga yang kehidupannya sangat memprihatinkan tapi justru belum pernah tersentuh bantuan covid. Itu yang harus diperhatikan jika tujuan pemerintah untuk menekan laju atau bahkan memutus rantai penyebaran covid.

Penerapan PPKM, Pengunjung Pantai Sanur Dites Rapid Antigen

“Untuk yang terhormat, bapak Gubernur Bali, saya sangat menghargai dan menghormati keputusan bapak dalam menertibkan peraturan tentang pelanggaran Prokes. Tapi saya selaku masyarakat kecil memohon kepada bapak untuk meninjau kembali peraturan tersebut. Setidaknya tolong mandatkan kepada para aparat yang berwenang untuk menindak lanjuti para pelanggar Prokes agar aturan – aturan tersebut diterapkan lebih persuasif lagi,” ucap Sist Kar.

 

Aturan aturan yang diterapkan harusnya berdasarkan dengan SILA dasar negara kita yaitu Pancasila tepatnya pada sila kedua dan kelima “Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab serta Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”, Red

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *