Terkait Kasus Dugaan 7 Oknum Pajak Pemkot Bekasi Di Teffaney Club, Ketua Komisi 1 Fraksi Demokrat Angkat Bicara,

Diposting pada

Bekasi, Persindonesia.com
Terkait Pemberitaan kasus Pelanggaran Prokes yang terjadi di Tiffaney Club dan menyeret 7 nama yang di duga oknum Pajak Pemkot Bekasi, kini mencuat dan menarik perhatian semua pihak.
Selain Kepala UPTD Pajak dan Restribusi Jatisampurna Agustinus Prakoso, S.E,MM yang merasa dilecehkan, kini Abdul Rozak Ketua Komisi 1 Fraksi Demokrat juga buka suara.

Tiffaney Club yang berlokasi di jalan Alternatif Cibubur, Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi Jawa Barat beberapa waktu lalu(red) diduga sudah berulang kali lakukan pelanggaran tentang prokes.

Header

Namun tiga pilar Pemerintah Kota Bekasi dalam penegakan disiplinnya masih saja tidak di indahkan, pasalnya masih ditemukan penegakan peraturan daerah dimasa Pandemi yang tumpul ke atas, dan tajam kebawah.

Kepala UPTD Pajak dan Retribusi Jatisampurna Agustinus Prakoso, S.E, M.M memberikan keterangan terkait 7 oknum pajak yang di sinyalir berada di malam tanggal 21 Januari 2021 (red) di Tiffaney Club saat penindakan dari satuan gugus tugas penegakan protokol kesehatan jajaran Polsek Pondok Gede

“Kemarin itu sore saya langsung ketemu sama pak James dan Pak Deni, singkat cerita yang pertama saya merasa dilecehkan dalam artian itu, sampai ada pemberitaan. Kok, ada bahasa yang keluar dari mereka?,” kata Agustinus melalui telepon seluler kepada wartawan, (27/1/2021).

Saya kasih tau ke mereka nggak mungkin teman-teman pers bohong karena mereka merekamnya, sampai ada bahasa orang Pemda Bekasi meeting closing sampai jam setengah 12, yang kedua pak Deni menyampaikan bawa-bawa Dinas Pajak kapan saya kesana dan saya minta buka CCTV, staf saya atau siapa yang kesana, orang Pemda mana,” tanya Agustinus Prakoso.

Lagi-lagi jajaran 3 Pilar kota Bekasi dalam penegakan protokol kesehatan di wilayahnya masih terkesan jalan di tempat pasalnya ada salah satu pengusaha club malam yang menyebut-nyebut kenal baik dengan salah satu pejabat di kota Bekasi (red) terkesan kebal dengan aturan pemerintah.

Padahal Presiden Jokowi sedang gencarnya mengintruksikan kepada seluruh pejabat daerah untuk bisa menanggulangi penyebaran virus Covid-19 di mana pemerintah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di seluruh wilayah Kabupaten/Kota serta Provinsi.

Abdul Rozak Ketua komisi 1 Fraksi Demokrat akhirnya angkat bicara, Itukan baru pengakuan sepihak dari Mr James Lee itu kalau bahasa hukum sebatas kaitannya delik A2 tentunya kalau kita bicara hukum Fakta dan Data,” ujar Abdul Rozak ketika dimintai tanggapannya oleh sejumlah awak media, (1/2/2021) di kantor DPRD.

Masih sambung Rozak, kan disini ada hubungan emosional antara pihak Tiffaney sendiri dengan 7 oknum pajak yang datang, tidak mungkin mereka asal menyebut. Kita harus pahami untuk bicara spesifik masalah hukum. ini kan saling klaim, saling sangka, saling tuduh. Nah posisi kami di DPRD terkait aduan masyarakat atau kita lihat sendiri berdasarkan fakta dan data, semua harus dengan mekanisme yang ada tentunya kita akan membuat rekomendasi,” jelas Rozak

Kota Bekasi adalah salah satu daerah Kota/ Kabupaten yang sebelumnya mendapat apresiasi oleh Ridwan Kamil selaku Gubernur Jawa Barat karena daerah yang masyarakatnya patuh dengan anjuran pemerintah untuk meminimalisir penyebaran Covid tapi nyatanya masih saja banyak indikasi yang penegakkan aturan daerahnya masih tebang pilih

Begitu juga ketika awak media mengkonfirmasi Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Pemkot Bekasi Abi Hurairoh (2/2/2021), terkait regulasi penegakkan Perda di wilayahnya, terkait di masa PPKM yang di berlakukan oleh Pemkot Bekasi khususnya lntruksi Walikota selaku kepala gugus tugas Covid 19,

“Untuk regulasinya Perda Nomor 15/2020 tentang adaptasi tatanan hidup baru masyarakat produktif aman dari Covid-19, dan untuk tempat hiburan malam batasnya sampai pukul 20.00 WIB terkait Tiffaney Club kami sudah berikan surat teguran itupun 1 kali semenjak PPKM, kalau masih membandel ya kita segel,” tegas Abi Hurairoh.

Kami menghimbau untuk pengusaha tempat hiburan malam, tolong patuhi saja jam operasional karena kondisi eksisting kita masih merah,” jelasnya.

Sampai berita ini di turunkan belum ada keterangan resmi dari pihak Teffaney Club terkait keberadaannya 7 oknum pajak yang di sebut-sebut relasi dan adanya hubungan kedekatan terkaitan perpajakan khususnya di wilayah Pemkot Bekasi saat sidak yang di lakukan oleh jajaran kepolisian Resort Pondok Gede.(Andy/Tim)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *