BPD Bondowoso Menarik Pajak Daerah Terhadap Para Pengusaha Tambang Ilegal

Diposting pada

BONDOWOSO, Persindonesia – Badan Pendapatan Daerah (BPD) Bondowoso menarik pajak daerah terhadap para pengusaha tambang ‘ilegal’ yang beroperasi di wilayah Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur.

Penarikan pajak terhadap penambang ‘ilegal’ itu diakui langsung oleh Heru Sukamto, Plt Badan Pendapat Daerah (BPD) Bondowoso saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon selulernya, Jumat (5/2/2021).

Header

Lebih lanjut, Heru juga menuturkan, di bulan Februari ini BPD Bondowoso juga sudah mengundang para pengusaha tambang yang aktif beroperasi untuk diminta pajak daerah.

Penarikan itu kata Heru, dilakukan sudah sejak lama terhadap para penambang.

” yang ditarik pajak daerah itu ada tiga tempat penambang galian C, di Maesan, Prajekan, Desa Cangkring, dan Desa Pandak,” paparnya.

Menurutnya, yang paling terpenting para pengusaha tambang itu membayar pajak.

Ditanya soal boleh tidaknya tambang ilegal ditarik pajak, pihaknya mengaku kewenangan hanya urusan penarikan pajak, bukan soal legal tidaknya pertambangan galian C yang ada.

“Saya urusan pajak, kalau urusan legal buka saya,” tutupnya.

Sementara, Aris Wasiyanto, Kepala Bagian Perekonomian Bondowoso, mengungkapkan, hanya ada satu penambang yang berizin dan melapor ke bidang perekonomian Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bondowoso.

” Tambang yang berizin ia cuma satu. Itu Haris Samhaji yang punya izin mantan Wabup Bondowoso itu,” pungkasnya.

Sekedar untuk diketahui, pada 4 Februari 2021, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bondowoso melalui Badan Pendapatan Daerah (BPD) mengundang para pedambang yang beroperasi di wilayah Bondowoso.

Mereka diundang dalam rangka acara pengenaan pajak minerba/ tambang pasir. Mereka diundang ke kantor BPD Kabupaten Bondowoso. (Yetno)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *