Aturan PPKM MIKRO Jawa – Bali Berlaku Mulai 9 s/d 22 Februari

Diposting pada

Persindonesia.com Denpasar – Menindaklanjuti arahan dari Presiden Joko Widodo dan juga Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2021 tentang PPKM Micro “Periode III” sebagai lanjutan dari PPKM “Periode II” yang berakhir Senin (8/2/2021).
Pembentukan Posko Penanganan Covid -19 di Tingkat Desa juga Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Wabah Virus Corona mulai Selasa (9/2/2021).

PPKM “Periode ke III” di Provinsi Bali ini berdasarkan Surat Edaran (SE) Gubernur Bali Nomor 03 Tahun 2021 yang diterbitkan pada Senin (8/2/2021). Dalam SE disebutkan PPKM Berbasis Desa/Kelurahan diberlakukan setelah memperhatikan masih tingginya penularan Covid -19. Provinsi Bali saat ini yang ditandai dengan peningkatan kasus harian Covid -19 perlu bagi semua pihak untuk menjaga kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan bagi masyarakat Bali.

Header

Pada PPKM “Periode III” yang berlaku mulai 9 Februari s/d 22 Februari ini, untuk sektor perdagangan boleh agak bernafas lega karena boleh beraktivitas hingga pukul 21.00 WITA sebagaimana pada PPKM “Periode I”. Sebelumnya sektor informal diketahui menjerit saat dilaksanakan PPKM “Periode II” lantaran jam operasional hanya sampai pukul 20.00 WITA. Padahal di musim hujan, sektor informal yag berdagang sore hingga malam sudah mengalami kesulitan mendapatkan pelanggan.

Surat Edaran (SE) tentang PPKM yang Berbasis Desa/Kelurahan dalam Tatanan Hidup Era Baru di Provinsi Bali yang ditanda tangani Gubernur Bali Wayan Koster tersebut, PPKM bukan hanya menunjuk khusus wilayah Denpasar, Badung, Gianyar, Tabanan dan Klungkung sebagaimana PPKM “Periode I”, melainkan menyebutkan secara Global “di Bali”. Artinya, Buleleng, Jembrana, Karangasem, dan Bangli juga akan diberlakukan PPKM. Dari sembilan Kabupaten/Kota, terdapat 6 Kabupaten/Kota di Bali yang masuk zona merah, dan 3 Kabupaten zona kuning/oranye. (Yudi)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *