Persindonesia.com Muara Enim Sumatera – Bupati Muara Enim, H. Juarsah, S.H ditetapkan sebagai tersangka hasil dari perkembangan kasus suap beberapa proyek di Dinas PUPR pada 2019 yang lalu oleh Komisi Pemberantas Korupsi (KPK),
Penetapan itu, usai KPK menyimpulkan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi menerima hadiah atau janji terkait dengan proyek-proyek di Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2019.
“Bersamaan dengan dilakukannya Penyidikan sejak tanggal 20 Januari 2021, KPK selanjutnya menetapkan 1 orang Tersangka yakni JRH (Juarsah) Bupati Kabupaten Muara Enim (yang merupakan Wakil Bupati Muara Enim 2018-2020),” ujar Deputi Penindakan Karyoto, dalam jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Senin (15/2/2021).
Kadispar Resmikan Gantangan Burung Terbesar di Kepri
Usai ditetapkan sebagai tersangka, selanjutnya proses dilanjutkan penahanan selama 20 hari kedepan, guna kepentingan penyidikan dan juga isolasi mandiri selama 14 hari, sebagai upaya mitigasi penyebaran covid-19
“Untuk kepentingan Penyidikan, Tersangka dilakukan penahanan pertama selama 20 hari terhitung sejak tanggal 15 Februari 2021 s/d 6 Maret 2021 di Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Timur Cabang KPK, Kavling C1,” kata Karyoto.
“Sebagai upaya untuk melakukan mitigasi penyebaran Covid 19 di lingkungan Rutan KPK, maka Tersangka akan dilakukan isolasi mandiri selama 14 hari di Rutan KPK Kavling C1,” tambahnya, dikutip dari nasional.sindonews.com.
Bejat! Sumadi Tega Menyetubuhi Anak Dibawah Umur
Konferensi Pers di Gedung KPK Terkait Penetapan Tersangka Bupati Muara Enim, Perkara ini berawal dari kegiatan Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh KPK, pada 3 September 2018 dan telah menetapkan 5 orang Tersangka, yaitu AYN (Ahmad Yani) Bupati Kabupaten Muara Enim 2018-2019, EMM (Elfin MZ Muhtar) Kepala Bidang pembangunan jalan dan PPK di Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim.
Lalu ROF (Robi Okta Fahlefi) Swasta/kontraktor, AHB (ARIES HB) Ketua DPRD Kabupaten Muara Enim, RS (RAMLAN SURYADI) Plt Kepala Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim.
Wajib Secepatnya Diaudit , Proyek DD Desa Binakal TA.2020, Belum Selesai
Perkara kelima tersangka tersebut telah disidangkan dan diputus pada tingkat PN Tipikor Palembang, dengan putusan bersalah dan telah berkekuatan hukum
(Perwakilan Sumsel)
