AGENG : Patut Menjadi ATENSI KEJAKSAAN Untuk Di Ungkap Dan Masyarakat Wajib Tahu Bagaimana Uang Rakyat Di Kelola?

Diposting pada 3 views

 

Bondowoso, Persindonesia – Seorang Kepala Desa di Kecamatan Tamanan, Kabupaten Bondowoso, Inisial AS yang saat ini dilaporkan dalam dugaan penyalahgunaan wewenang, dugaan penyalahgunaan pengelolaan dana desa dan juga dugaan rangkap jabatan di Kejaksaan Negeri Bondowoso dimana pihak kejaksaan telah menerima dokumen di antaranya dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan laporan realisasi APBDes tahun anggaran 2017 – 2020 dan dokumen rekap BUMDes tahun 2018 dalam satu Dokumen Laporan Lengkap dari pihak JPKPN melalui Penasehat Hukumnya, Gigih Bijaksopraanoto,SH

Ketua Divisi Monitoring dan Investigasi, Nusul Bahri menyampaikan bahwa oknum kades tersebut diduga kuat telah menyalahgunakan anggaran dana desa dari periode 2017-2020. Modus yang digunakan berupa dugaan penyalahgunaan dana desa, diduga tidak merealisasikan anggaran dana desa sesuai dengan Rencana Anggaran Belanja (RAB) dan diduga kuat merangkap Jabatan BUMDes.

Ada beberapa pekerjaan proyek yang mestinya diserap anggarannya, tetapi faktanya pekerjaan itu tidak ada, bahkan ada infornasi dikarenakan sempitnya waktu pencairan tahap akhir tahun 2019 hingga dianggarkan ke tahun 2020 namun ada kerancuan apabila dilihat dari Silva 2019, nominal sebesar  565.610 rupiah dengan informasi dana sebesar Rp. 65.619 ribu pada APBDes Desa Tamanan tersebut, bahkan ada yang diduga sengaja diam diam dikerjakan di tahun 2021, jelas kami duga kades mencoba membuat dalih dan menghilangkan kesan dugaan yang ditudingkan tersebut” kata Ageng, Ketua PAC JPKPN Tamanan, Rabu (17/02/2021).

“Ini artinya, hak masyarakat desa dan dapat diduga digunakan untuk kepentingan pribadi, dan saya sebagai warga kecamatan Tamanan melaporkan dugaan tersebut, mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara” ujarnya.

“Pasal lainnya terdapat dalam Undang-undang  Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pada Pasal 41 ayat (5) dan Pasal 42 ayat (5) yang menegaskan;  “Tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi perlu diatur dengan Peraturan Pemerintah.  Peran serta masyarakat tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan hak dan tanggungjawab masyarakat dalam penyelenggaraan negara yang bersih dari tindak pidana korupsi.” tambahnya.

Selain itu ada juga dugaaan kades tersebut diduga menempatkan usaha pribadinya sebagai Badan Usaha Milik Desa (BUMdes) ke pengelola yang tak lain masih memiliki hubungan keluarga dan inilah dugaan perbuatan melawan hukum yang diminta oleh pihak Pelapor kepada Kejaksaan Negeri Bondowoso bahwasanya dugaan ini patut menjadi Atensi Kejaksaan untuk di lakukan Audit Menyeluruh.

Apabila semua dugaan yang ditujukan ke kepala desa tersebut terbukti benar maka akan berakibat dijerat dengan Pasal 2 Ayat 1 dan Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang RI No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman kurungan 20 tahun penjara dan juga terkait dugaan rangkap jabatan, merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 26 Undang-undang No 5 tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU Anti Monopoli) yang telah diperjelas dengan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No 7 Tahun 2009 (Perkom KPPU Jabatan Rangkap). Menurut Pasal 47, 48 dan 49 UU Anti Monopoli, sanksi terhadap rangkap jabatan berupa sanksi administratif, sanksi pidana serta pidana tambahan. (TIM)

415840login-checkAGENG : Patut Menjadi ATENSI KEJAKSAAN Untuk Di Ungkap Dan Masyarakat Wajib Tahu Bagaimana Uang Rakyat Di Kelola?

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *