OPINI HATI : Pemerintah Bondowoso Tidak Seharusnya Senang Dulu Dapat WTP, Ada Alasannya !

Diposting pada 13 views

Bondowoso, Persindonesia – Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 71/LHP/XVIII.SBY/06/2020 tanggal 26 Juni 2020, BPK telah melaksanakan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2019.

Dari hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

Walaupun laporan keuangan Pemerintah Bondowoso (LHP LKPP) 2019 – 2020 mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari┬áBadan Pemeriksa Keuangan (BPK), namun ada beberapa catatan terkait permasalahan laporan keuangan sebagai Rekomendasi untuk Bupati.

Selain itu, yang menjadi sorotan Ketua DPC JPKP Nasional Bondowoso, Mohammad Agam Hafidiyanto,SH, yatu adanya ketidakjelasan proses manajemen keuangan yang dapat dikatakan banyak dugaan maladministrasi pada BUMD PT Bondowoso Gemilang ,. Agam melanjutkan harusnya dilakukan pemeriksaan keuangan terhadap BOGEM oleh Inspektorat dan dilaporkan ke BPK namun hingga saat ini kewenangan Inpektorat sendiri dalam hal ini tidak diatur dalam PERBUB, namun karena pelaporan keuangan sebagai perusahaan persero juga penetapan pajak dan anggaran operasionalnya tiap tahun harusnya kan ada dan dilaporkan maka dapat dipastikan permasalahannya muncul terus tiap tahun termasuk adanya permasalahan pada hubungan industrial antara Pemerintah dengan PT BONINDO.

“Tahun sekarang apakah rekomendasi internal kontrol terhadap manajemen keuangan PT Bogem ini dilakukan atau tidak oleh BPK termasuk PT Bonindo ?,” ujar Agam

Selain itu, rekomendasi kuat atas adanya temuan permasalahan yang menjadi poin Bupati memerintahkan kepada Kepala Dinas untuk melaksanakan rekom BPK yang termaktub dalam Ikhtisar BPK khusus untuk Kabupaten Bondowoso dan belum lagi pada pengelolaan aset tentunya Bupati sudah banyak menerima catatan dari BPK rating Instansi terbanyak yang terjadi penyimpangan dan temuan yang menjadi catatan khusus untuk tahun 2020 – 2021.

Agam menjelaskan bahwa laporan keuangan pemerintah Bondowoso tetap ada catatan meski berstatus WTP. Permasalahan itu dinilai tidak memberikan dampak terhadap angka di laporan keuangan. Meski demikian, apabila permasalahan tidak diatasi maka menyebabkan ke depannya akan terdeliberasi.

Seperti yang dilansir di salah satu media online, Bupati Bondowoso KH Salwa Arifin mengaku terkejut usai mendapatkan laporan banyak temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Meski tidak menjelaskan secara rinci, namun Bupati mengaku kecewa karena temuan sementara BPK tersebut belum selesai.

Bupati Salwa beranggapan pembinaan maupun arahan yang diberikan selama ini tidak berdampak sedikitpun mewujudkan kinerja yang lebih baik, “Artinya Temuan apakah itu kuantitas ataupun kualitas terkait hasil BPK menunjukkan tingkat kepatuhan thd hasil asistensi oleh BPKP dan menunjukkan kinerja tidak berjalan mengingat Bupati adalah pemimpin dan sebenarnya itu juga menunjukkan kinerja Bupati, didalam hal ini para jajarannya tidak pernah patuh kepada pembinaan dan arahan yang dilakukan Bupati” tutur Agam

Apa yang disampaikan Agam, dapat dilihat pada Permasalahan Administrasi , BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur mengungkapkan 134 permasalahan administrasi. Empat kategori jumlah permasalahan terbanyak dari permasalahan administrasi tersebut adalah salah satunya sebagai berikut :
Pertanggungjawaban Tidak Akuntabel (Bukti Tidak Lengkap/Tidak Valid) sebanyak
21 permasalahan antara lain salah satunya tercatat adalah Kabupaten Bondowoso.

“Permasalahan ada tapi kenapa opininya WTP? BPK dalam berikan opini ini mengacu pada materialitas jadi temuan-temuan ini walaupun kontrolnya kurang namun reportnya tidak memberikan dampak terhadap angka di laporan keuangan. Namun, apabila tidak diatasi dapat menyebabkan kemungkinan ke depan akan terdeliberasi,” jelasnya.

Untuk itu BPK meminta Bupati beserta jajarannya menindaklanjuti rekomendasi BPK sesuai batas waktu. BPK sebagai auditor menilai dengan status WTP tidak berarti permasalahan akan lebih gampang dilakukan dari tahun ke tahun.

“Permasalahannya selalu dari tahun ke tahun bergeser kelemahan sistem pengendalian intern yang terjadi akan kami assess di tahun depan kontrol dan samplenya selalu seperti itu dan adanya pergeseran-pergeseran fokus pemeriksaan dan pengambilan sample.” jelasnya.

Selanjutnya, setelah hasil pemeriksaan yang membuat Bupati kecewa dari hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan, apakah BPK akan tetap memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ?

Penulis/Pewarta : Mohammad Agam Hafidiyanto,SH – Ketua DPC JPKPN Bondowoso juga selaku Kabiro Persindonesia Bondowoso

 

 

488800login-checkOPINI HATI : Pemerintah Bondowoso Tidak Seharusnya Senang Dulu Dapat WTP, Ada Alasannya !

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *