AGAM : Saya Berharap Kartu Kendali Harus Dibatalkan Karena Saya Menduga Kuat Ada Indikasi Berpotensi Kartu Strategis Politik

Diposting pada 8 views

Bondowoso,Persindonesia – Menanggapi Wacana Pemerintah (Pemkab) Bondowoso membentuk Satgas Kelangkaan Gas LPG 3kg & mengancam dan tidak segan-segan akan menindak tegas jika temukan di lapangan pemain nakal gas elpiji yang mengakibatkan langka, menurut Ketua DPC JPKP Nasional Bondowoso itu ditujukan ke siapa ? menurut Agam, seharusnya bukan hanya pemain nakal tapi juga para pengguna gas yang bekerja sebagai pegawai pemerintah dalam hal ini PNS.

Untuk diingat, menurut Undang-undang Nomor 20 tahun 2008 tentang UMKM, penggunaan LPG (liquefied petroleum gas) atau elpiji bersubsidi 3 kg hanya diperuntukkan bagi usaha kecil yang beromzet maksimal Rp 833 ribu per hari”, ucap Agam (24/04)

Ditambahkannya,”Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 tahun 2009 tentang penyediaan dan pendistribusian lequefield petroleum gas (LPG) 3 Kg dan surat direktur jendral minyak dan gas bumi Kementrian ESDM tanggal 23 Maret 2018 nomor 3212/12/DJM.0/2018, perihal pengendalian penguna gas elpiji 3 kg” ,tuturnya (24/04)

Untuk diketahui, bilaman dilihat dari daftar yang di sunting dari https://bensinkita.com/catat-lpg-3-kg-hanya-untuk-warga-miskin-dan-bukan-untuk-pengusaha-atau-pns/ , Bondowoso tidak masuk dalam daftar kabupaten dan kota yang melarang PNS mengonsumsi elpiji bersubsidi oleh karena itu yg perlu dikeluarkan SE Larangan Penggunaan Gas LPG 3kg

Berikut daftar kabupaten dan kota yang melarang PNS mengonsumsi elpiji bersubsidi:

1 Kota Semarang Jawa Tengah
2 Ogan Kemring Ulu (Oku) Timur Sumsel
3 Kota Binjai Sumatera Utara
4 Kab Karawang Jawa Barat
5 Kota Bogor Jawa Barat
6 Kab. Sukabumi Jawa Barat
7 Kab. Ngawi Jawa Timur
8 KAB. Kediri Jawa Timur‎
9 Kota Makassar Sulawesi Selatan
10 Kabupaten Bandung Jawa Barat
11 Kabupaten Purwakarta Jawa Barat
12 Kodya Jambi Jambi
13 Kab. Badung Bali
14 Kota Sibolga Sumatera Utara
15 Empat Lawang Sumsel
16 Kab. Pati Jawa Tengah‎
17 Kab. OKU Selatan Sumsel
18 Kab. Lahat Sumsel
19 Kab. OKI Sumsel
20 Kab. OKU induk Sumsel
21 Kab. Semarang Jawa Tengah
22 Kodya Salatiga Jawa Tengah
23 Kab. Blora Jawa Tengah
24 Kota Pagar Alam Sumsel
25 Kab. Garut Jawa Barat
26 Kab. Tegal Jawa Tengah
27 Kab. Sintarng Kalbar
28 Kab. Subang Jawa Barat
29 Kab. Pandeglang Banten
30 Provinsi Bengkulu
31 Kab Kaur Bengkulu
32 Kota Jambi Jambi
33 Kab Sarolangun Jambi
34 Kab Tanjung Jabung Timur Jambi
35 Kab Tanjung Jabung Barat Jambi
36 Kab. Kepahiang Bengkulu
37 Kab. Lebak Banten
38 Kab. Lumajang Jawa Timur
39 Kota Tanjungbalai Sumatera Utara
40 Kab. Mandailing Natal Sumatera
81 Rembang – Jawa Tengah
82 Kab. Bantul – DI Yogyakarta
83 Pekalongan – Jawa Tengah
84 Hulu Sungai Selatan – Kalimantan
85 Banjarmasin – Kalimantan Selatan
86 Provinsi Riau Riau
87 Kab. Sumedang – Jawa Barat
88 Bekasi – Jawa Barat
89 Kab. Bekasi – Jawa Barat
90 Kab. Sidenreng Rappang – Sulawesi
91 Kab. Gowa – Sulawesi Selatan
92 Kab. Bone – Sulawesi Selatan
93 Kab. Sinjai – Sulawesi Selatan
94 Kab. Jeneponto – Sulawesi Selatan
95 Sulawesi Tengah
96 Palu – Sulawesi Tengah
97 Kab. Ponorogo – Jawa Timur
98 Kab. Tulungagung – Jawa Timur
99 Kab. Lumajang – Jawa Timur
100 ‎Kab. Sidoarjo – Jawa Timur
101 Prov DKI Jakarta DKI Jakarta
102 Prov Bali Bali

Sebenarnya cukup SE untuk PNS akan membantu peredaran LPG lebih baik jgn sidak ke masyarkat kok digolei salahe tok masyarakat iki sekali kali Satgas sidak itu kerumah PNS agar tidak menggunakan LPG yang dikhususkan untuk Masyarakat Miskin karena PNS bukan masyarakat miskin“, ujar Agam (24/04)

Kepada awak media Persindonesia disampaikan, Ketua DPC JPKPN Bondowoso, Mohammad Agam Menanggapi Sikap Pemda Membentuk Satgas Kelangkaan Gas Elpiji 3kg jangan hanya ditujukan ke mereka, tapi saya lebih menekankan sidak semua rumah ASN se Bondowoso kalau perlu gandeng dan libatkan LSM & Ormas di Bondowoso kalau perlu buat POSKO bersama Pengaduan terkait Gas LPG 3 kg atau katakanlah TIM Panja Masyarakat Sipil dan Bupati cukup buat Surat Edaran (SE) Larangan dan Sanksi untuk PNS !!! pungkasnya.

Selaku Penasehat Hukum, Gigih Bijaksopranoto menyampaikan ” Solusi jika ada masalah HET yang tidak terkendali bisa menggunakan Posko Pengaduan atau Hotline Service melalui nomor Telepon / WA sehingga masyarakat bisa melaporkan secara langsung atas pembelian LPG 3 kg yang tidak sesuai dengan Peraturan yang berlaku” (24/04)

Saya membaca pemberitaan tersebut, bahwa sekda mengatakan salah satunya kelangkaan ini terjadi di bulan puasa, karenapenggunaan elpiji fluktuasi penggunaan meningkat dibandingkan dengan hari-hari dan bulan biasa dan menuturkan, orang biasanya tidak buat kue, pada bulan ini banyak masyarakat membuat kue untuk dijual kembali atau untuk dikonsumsi sendiri, sehingga kebutuhan gas elpiji cukup tinggi, dugaan saya, itu hanyalah mengalihkan saja karena tahun tahun sebelumnya tidak pernah terjadi“, ungkap agam

Apalagi menerapkan Kartu Kendali yang mengacu dari Permen ESDM 26/2009, tidak sesuai dengan pernyataan Kabag Perekonomian bahwa Adanya rencana Kartu Kendali Masyarakat Miskin sudah tidak relevan dengan Permen tersebut, saya lebih cenderung sampaikan agar kartu kendali harus dibatalkan karena saya menduga kuat ada indikasi berpotensi kartu strategis politik” ujar agam (TIM)

 

 

 

549860login-checkAGAM : Saya Berharap Kartu Kendali Harus Dibatalkan Karena Saya Menduga Kuat Ada Indikasi Berpotensi Kartu Strategis Politik

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *