Denpasar – Peran perempuan dalam perpolitikan Provinsi Bali kian periode terus mengalami peningkatan, di parlemen, perempuan yang menjadi anggota DPRD tingkat Provinsi terus bertambah dari 9,09 persen pada periode 2014-2019 menjadi 16,36 persen pada periode 2019-2024.
Pengukuhan dan pelantikan Kaukus Perempuan Parlemen bertujuan aktif dalam pembangunan berkelanjutan untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Sedangkan untuk sasaran pembangunan yang menjadi peran serta perempuan parlemen adalah turut bersinergi menanggulangi kemiskinan, mendorong kesetaraan gender serta pemberdayaan perempuan dan anak. Dalam keterwakilan perempuan menjadi isu yang secara aktif harus diperjuangkan sehingga untuk mewujudkan sasaran tersebut perlu upaya yang sungguh-sungguh, kerja keras dan komitmen dari segenap komponen. Hal ini disampaikan Wakil Gubernur Bali Prof. Tjok. Oka Artha Ardhana Sukawati saat memberikan sambutan dalam acara Pelantikan Kaukus Perempuan Parlemen (KPP) Provinsi Bali Periode 2020-2024, dirangkaikan dengan penandatanganan MoU KPP Provinsi Bali dengan PMI Bali, di Wantilan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali, Sabtu (29/5).
Dari segi aspek pemberdayaan terutama keterlibatan perempuan khususnya dalam pengambilan keputusan dan kebijakan publik mempunyai pengaruh untuk kepentingan perempuan dalam legislatif ataupun eksekutif. Melalui visi dan misi Nangun Sat Kerthi Loka Bali, pada misi nomor 20 yaitu mewujudkan kehidupan krama yang demokratis dan berkeadilan dengan memperkuat budaya hukum, politik dan kesetaraan gender dengan memperhatikan nilai-nilai budaya Bali.
“Dengan upaya dan strategi yang dilakukan secara terus menerus mengintegrasikan gender ke dalam arus pembangunan dengan menempatkan perempuan sebagai subyek pembangunan, sekaligus menghilangkan faktor kendala yang dihadapi perempuan maka dapat diwujudkan keseteraan gender non diskriminasi bagi perempuan,” tegas Wagub Cok Ace.
Ditambahkannya, bahwa perempuan wajib untuk terus belajar dan berkarya sehingga dengan pendidikan yang mumpuni akan memberikan peluang bagi perempuan untuk turut menuangkan ide dan fikiran dalam mengambil kebijakan, selain itu perlu keberanian juga bagi perempuan untuk keluar dari zona nyaman. Disamping itu seorang perempuan juga harus mampu berperan secara edukatif, estetika, sosial dan budaya.
Pelantikan Kaukus Perempuan Parlemen (KPP) Provinsi Bali yang fi hadiri langsung oleh Ketua Presidium KPP Pusat Diah Pitaloka, Ketua DPRD Provinsi Bali I Nyoman Adi Wiryatama, Wakil Gubernur Bali Tjok. Oka Artha Ardhana Sukawati, Ketua Pengurus PMI Provinsi Bali I Gusti Bagus Alit Putra, Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali Dewa Gede Mahendra Putra melantik I Gusti Ayu Diah Werdhi Srikandi Wedasteraputri Suyasa sebagai Ketua Kaukus Perempuan Parlemen (KPP) Provinsi Bali.
Kegiatan ini juga dilengkapi dengan penandatanganan MoU antara KPP Provinsi Bali dengan Palang Merah Indonesia (PMI) Bali.
Penandatanganan MoU ini serangkaian kegiatan sosial KPP Provinsi Bali yang bersinergi dengan PMI untuk membantu ketersediaan stok darah di masa pandemi yang saat ini semakin menipis. Dan di waktu ke depan KPP Provinsi Bali juga akan melaksanakan program donor plasma yang diharapkan dapat membantu pasien positif Covid-19.
Rilis.
