Eks Stafsus Paman Birin Sarankan Denny Legowo, Pengamat Politik : Ini Soal Demokrasi

Diposting pada 1 views

Persindonesia.com Banjarmasin – Pertarungan dua calon cagub-cawagub Kalsel belum berakhir setelah hasil PSU keluar. Tim H2D menilai masih ada kejanggalan pada PSU 9 Juni lalu. Oleh karenanya, tim H2D kembali akan membawa sengketa pemilu ke Mahkamah Konstitusi.

Eks Stafsus gubernur Kalimantan Selatan, yang juga dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Unlam, Dr. Taufiq Arbain menyarankan agar Denny-Difri legowo.

Forkopimda Jatim Gelar Rapat Koordinasi Strategi Penanganan Covid-19 di Kabupaten Sampang

Menanggapi pernyataan itu, Dr. Muhammad Uhaib As’ad–Pengamat Politik dan Kebijakan Publik dari Pusat Studi Politik dan Kebijakan Publik Banjarmasin.

“Ini bukan soal menang kalah, tapi ini soal proses demokrasi PSU yang benar-benar diwarnai kecurangan, politik uang, mobilisasi massa, dan hilangnya hak pemilih warga. Malpraktik PSU 9 Juni ini terjadi di mana-mana. Problem demokrasi PSU ini sangat wajar bahkan dan wajib di bawa ke MK,” jelas Uhaib.

Bupati Tamba: Tidak Bisa Tunjukan Bukti Vaksin Tidak Akan Dilayani

Uhaib menambahkan, komentar-komentar pengamat yang mengarahkan agar Prof. Denny Indrayana tidak melanjutkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi dengan alasan polarisasi di masyarakat, sangat tidak berdasar. Uhaib menjelaskan bahwa fragmanted of society (polarisasi publik) terhadap dukungan politik memunculkan hak dan kewajiban konstitusional.

Pada sisi pertama, Denny Indrayana memiliki hak konstitusional yang dijamin oleh Undang-Undang untuk mengajukan gugatan PSU ke Mahkamah Konstitusi. Pada sisi berikutnya, Denny Indrayana dibebankan pada kewajiban konstitusional untuk tetap memperjuangkan proses politik yang jujur dan adil sampai titik terakhir.

Forkopimda Jatim Pastikan Vaksinasi di Sampang Berjalan Baik

Di pundak Denny Indrayana terdapat suara 800 ribu lebih warga Kalsel yang mengharuskan Denny terus berjuang, tanpa negosiasi, tanpa kompromi.

“Seandainya PSU ini berjalan secara berintegritas, bermartabat, tidak diwarnai politik uang, tidak diwarnai praktek-praktek kriminal politik dan mafia demokrasi, tentu saja H2D beserta seluruh pendukungnya dapat menerima hasil PSU. Namun ini soal menegakkan proses pemilu yang baik, yang terpenting adalah bagaimana kita mengusung nilai-nilai demokrasi yang bermartabat,” sambung Uhaib.

Ny. Putri Koster Ajak Kader PKK Sosialisasikan Pola Asuh Tepat

Akademisi Uniska yang juga dikenal sebagai aktivis demokrasi ini menggambarkan bahwa hasil PSU 9 Juni Kalsel belum mencerminkan daulat rakyat, melainkan masih menjadi sebuah refleksi duitokrasi. Uang masih men-drive politik lokal di Kalsel, khususnya di wilayah PSU, dan prinsip demokrasi belum menjadi sebuah common-sense. PSU Kalsel dinilai tidak memberikan civic education (pendidikan warga negara) yang baik akibat ditunggangi pihak yang memiliki kekuasaan uang luar biasa.

Tim Kajida Wantanas RI Kunjungi Makorem 045/Garuda Jaya

Terkait dengan kinerja pengawas pemilu, Uhaib menyoroti Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota yang cenderung pasif dalam mengawasi berbagai pelanggaran dan kesalahan penyelenggaraan PSU.

“Bawaslu RI sehari datang langsung menemukan berbagai kecurangan dan menyatakannya di media, seperti masih banyak pemilih yang sudah meninggal. Ini yang kita tidak dengar dari Bawaslu Provinsi dan Kota. Ketua Bawaslu Provinsi justru menyatakan PSU Kalsel bebas dari politik uang. Sangat berbanding terbalik dengan fakta yang berserakan di ruang publik,” tegas Uhaib.

Danrem 045/Gaya Serahkan Pupuk dan Bibit Kopi Kepada Petani Dusun Mengkubung

Merespon tudingan Taufik Arbain yang menyampaikan argumentasi jika H2D tetap mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi, maka akan berdampak pada citra kandidasi dan para partai pendukungnya. Uhaib As’ad justru memiliki analisa politik yang lain.

“Justru sebaliknya, konsistensi political fight (perjuangan politik) seorang Denny Indrayana dan H2D yang tidak menerima kompromi dan negosiasi akan diingat oleh masyarakat, bahwa pernah ada kelompok orang yang benar-benar memperjuangkan idealisme demi perbaikan Banua sampai titik darah penghabisan. Justru dampaknya sangat baik untuk Pemilu 2024,” jelas Uhaib.

Setelah Layani 2 Pria Hidung Belang, AH Laporkan Mucikari ke Polsek Negara

Terakhir, Pengamat Politik dan Kebijakan Publik dari Pusat Studi Politik dan Kebijakan Publik Banjarmasin ini mengapresiasi langkah H2D yang memutuskan untuk mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi.

“Saya mengapresiasi langkah Denny Indrayana dan segenap tim H2D yang akan menggugat berbagai kecurangan PSU ini ke Mahkamah Konstitusi. Bukan soal menang kalah, tapi ini tentang sikap istiqomah dan pantang menyerah dalam memperjuangkan pendidikan politik yang berintegritas dan kebenaran demokrasi yang substantif,” tutup dr. Uhaib. (Fitri)

660980login-checkEks Stafsus Paman Birin Sarankan Denny Legowo, Pengamat Politik : Ini Soal Demokrasi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *