Kasus Eksploitasi Anak Dituntut Penjara 1,6 Tahun di Jembrana

Persindonesia.com Jembrana – Sidang tuntutan perkara eksploitasi anak di bawah umur di Pengadilan Negeri (PN) Negara dengan terdakwa SA 32 tahun dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Jembrana penjara 1,6 tahun pada Kamis 11 Januari 2024 kemarin. SA terbukti melakukan eksploitasi anak umut 11 tahun untuk mencuri uang dan barang senilai Rp20 Juta di Kecamatan Mendoyo.

Saat dikonfirmasi Kasi Pidum Kejari Jembrana, Delfi Trimariono membenarkan terdakwa dituntut hukuman penjara 1,6 Tahun. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. “Sebelumnya terdakwa SA ini menjadi dalang pencurian emas dan uang senilai Rp20 Juta di Kecamatan Mendoyo,” ucapnya.

Adu Jangkrik Truk vs Truk, Satu Tewas di Pekutatan

Diketahui sebelumnya, seorang warga di salah desa wilayah Kecamatan Mendoyo, Jembrana kehilangan uang dan barang senilai Rp20 Juta. Pelakunya adalah seorang anak berusia 11 tahun. Anak berinisial N tersebut diperdaya oleh pelaku SA (32) untuk melakukan pencurian tersebut. Pelaku anak dikembalikan ke orang tua dan SA diamankan polisi.

Pristiwa pencurian yang dilakukan anak 11 tahun dan didalangi SA tersebut terjadi Rabu 4 Oktober 2023 lalu. Peristiwa yang terjadi sekitar pukul 15.30 WITA tersebut berlokasi di warung milik warga IKB (50).

Dukcapil Jembrana Pindah Kantor

Lebih lengkapnya SA dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak sebagaimana diatur dalam Pasal 88 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76 I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum. Dar

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *