Menanti Eksekusi Pengembalian 220 Pejabat Struktural

BONDOOWOSO, Persindonesia.com – Tak terasa kalender sudah memasuki tahun 2024. Artinya sudah kurang lebih 5 bulan rekomendasi KASN perihal Rekomendasi atas Dugaan Pelanggaran dalam Mutasi/Rotasi di Kabupaten Bondowoso diterbitkan. Khalayak tentunya terus menanti kapan pelaksanaan rekomendasi ini.

Seperti diketahui, pada 4 Desember 2023 lalu, Pemkab melakukan pengembalian terhadap 8 orang JPT Pratama (pejabat eselon II), sebagai imbas dari rekomendasi tersebut. Lantas kapan sisanya dilaksanakan?

Beberapa sumber mengatakan bahwa pelaksanaan pengembalian terhadap 220 atau sebagian darinya masih menunggu persetujuan dari Pusat. Ada pula yang mengatakan masih menunggu Pertek dari BKN. Pj. Bupati Bondowoso sendiri menyatakan hal ini masih dalam proses.

Aktivis muda kota tape Ageng memberikan statemen cukup menarik terkait persoalan ini. dia menyatakan bahwa Pemkab Bondowoso, dalam hal ini Pj. Bupati, tidak memiliki kewajiban urgen untuk melaksanakan rekomendasi tersebut.

“Dalam rekomendasi tersebut jelas disebutkan bahwa harus segera dilaksanakan dalam waktu 14 hari kerja sejak surat diterima, dan dilaporkan pelaksanaan tindak lanjutnya pada kesempatan pertama. Rekomendasi itu kan tanggal 11 Agustus 2023, artinya 14 hari kerja kan kurang lebih satu bulanan lah. Masak sampai tahun 2024 ini belum dilaksanakan juga. Ini sudah lima bulan loh” paparnya.

Lebih lanjut Ageng menambahkan, ”Seharusnya yang wajib melaksanakan rekomendasi itu ya Pak Salwa, bupati pada saat itu. Kalaupun dilaksanakan saat ini, pertanyaannya apakah rekomendasi itu masih berlaku? Jadi saya berpendapat Pj. Bupati tidak memiliki urgensi untuk melaksanakan rekom itu”.

“Lebih pas jika saat ini Pemkab Bondowoso mendapatkan sanksi sebagaimana diatur dalam UU No 5/2014 karena mengabaikan rekomendasi KASN. Pasal 32 dan 33 UU ASN mengatur mengenai mekanisme pemberian rekom KASN dan konsekuensinya jika tidak dilaksanakan. Itu sudah jelas. Itu perintah Undang-undang, masak bisa ditawar?” tambahya.

Jika disimak dengan teliti, apa yang disampaikan oleh Ageng tersebut memang benar. Saat Penulis mencoba browsing perihal KASN, tugas dan fungsi, kewenangan, dan konsekuensi atas rekomendasi yang tidak dilaksanakan, benar apa yang disampaikan oleh narasumber.

Penulis juga mencoba mencari literasi tentang “Pertek BKN” sebagaimana disampaikan oleh beberapa sumber di internal Pemkab Bondowoso. Hasilnya adalah Perpres Nomor 116 Tahun 2022 tentang Pengawasan dan Pengendalian Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Manajemen Aparatur Sipil Negara. Di pasal 25 ayat (1) disebutkan bahwa, “Untuk mewujudkan penyelenggaraan Manajemen ASN di Instansi Pemerintah yang sesuai dengan NSPK Manajemen ASN, dalam hal terdapat kekosongan PPK, pejabat yang ditunjuk tidak dapat melakukan pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, promosi, dan mutasi kepegawaian”.

Pejabat yang ditunjuk dalam hal ini adalah Pj. Bupati, yang mengisi kekosongan Bupati definitif yang sudah habis masa baktinya.

Selanjutnya di ayat (2) disebutkan bahwa “Dalam hal terdapat kebutuhan Instansi Pemerintah, pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, promosi, dan mutasi kepegawaian setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala BKN”.

Disini penulis tertarik untuk membahasnya lebih lanjut. Jika apa yang disampaikan oleh beberapa sumber tersebut benar, maka bisa dikatakan bahwa Pemkab Bondowoso sudah gagal paham menerjemahkan Perpres ini.

Pengembalian 220 atau sebagian pejabat sebagaimana rekomendasi KASN adalah extraordinary policy, yang tentu tidak bisa diartikan sebagai mutasi biasa. Pemkab seharusnya memaknai rekomendasi ini lebih tinggi dari Perpres, karena KASN jelas menjalankan amanah Undang-Undang, yang secara hierarki lebih tinggi.

Pertek BKN tersebut menjadi wajib jika Pemkab Bondowoso akan melaksanakan mutasi sebagai upaya pemenuhan kebutuhan organisasi.
Tetapi mutasi (pengembalian) terhadap 220 atau sebagian pejabat ini kan sifatnya mendesak, urgen? Bukan merupakan pemenuhan kebutuhan organisasi, melainkan perintah Undang-Undang melalui Rekomendasi KASN.

Tentu hal ini menjadi buah simalakama bagi Pemkab Bondowoso, terutama untuk Pj. Bupati dan Pj. Sekda. Dilaksanakan salah, tidak dilaksanakan juga salah. Selain itu, ramai berkembang rumor beredar di masyarakat bahwa Pj. Bupati galau melaksanakan pengembalian tersebut. Hal ini dikarenakan beberapa diantaranya adalah titipan “tokok-tokoh penting” di Bondowoso.

Wallahu a’lam, kita hanya bisa menunggu jawabannya.

(Nusul/Saiful)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *