10 Ranperda DPRD 2024 Fokus Pembangunan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat

Bangli – Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Bangli telah menetapkan program pembentukan peraturan daerah (Propemperda) tahun 2024. Dari 10 Ranperda yang masuk dalam propemperda tersebut, 7 di antaranya fokus pada pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Ranperda-ranperda tersebut meliputi: Penyertaan Modal Daerah, Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Bangli Tahun 2022-2042, Pengembangan, Penetapan, dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang
Perlindungan Perempuan dan Anak, Pencegahan Perkawinan Anak, Ranperda Penyertaan Modal Daerah bertujuan untuk meningkatkan peran serta swasta dalam pembangunan daerah. Ranperda Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Bangli Tahun 2022-2042, bertujuan untuk menetapkan rencana pembangunan industri Kabupaten Bangli untuk jangka waktu 20 tahun. Ranperda Pengembangan, Penetapan, dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan bertujuan untuk mengatur kegiatan perdagangan di Kabupaten Bangli.

Ranperda Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang bertujuan untuk mencegah dan menangani perdagangan orang di Kabupaten Bangli. Ranperda Perlindungan Perempuan dan Anak bertujuan untuk melindungi perempuan dan anak di Kabupaten Bangli. Ranperda Pencegahan Perkawinan Anak bertujuan untuk mencegah perkawinan anak di Kabupaten Bangli.

Ketua Bapemperda DPRD Bangli, I Ketut Suastika, mengatakan bahwa 10 Ranperda tersebut merupakan prioritas pembangunan Kabupaten Bangli tahun 2024. Ranperda-ranperda tersebut diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Ranperda-ranperda tersebut akan menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan,” kata Suastika.

Suastika menambahkan bahwa dalam pembahasan Ranperda-ranperda tersebut, DPRD Bangli akan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, akademisi, dan praktisi. Hal ini penting untuk memastikan bahwa ranperda-ranperda tersebut dapat mengakomodasi kebutuhan dan kepentingan berbagai pihak.
Tim.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *