Hasil Pengelolaan Tanah Kas Desa Harus Masuk APBDes

BONDOWOSO, Persindonesia.com – Tanah kas desa atau TKD menjadi salah satu sumber pendapatan asli desa (PAD). Pemanfaatnya harus sesuai Permendagri No 1 tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa.

Apabila masih ada hasil pemanfaat TKD tidak masuk kas desa, maka karena itu sumber keuangan desa yang merupakan keuangan negara sehingga apabila tdk masuk Rekening Kas Desa merupakan kesalahan administrasi. Apabila dalam penggunaan keuangan desa ada penyelewengan dan berakibat kerugian negara hal tersebut masuk pada ranah tindak pidana korupsi.

Berdasar Permendagri no 1 tahun 2016 tentang pengelolaan aset desa dan Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, TKD tidak lagi menjadi tunjangan kepala desa maupun perangkatnya.

TKD harus dicatat sebagai salah satu aset desa yang memberikan sumbangan pendapatan asli desa untuk kesejahteraan masyarakat.

Terkait pemanfaat TKD sebagai sumber PAD, TKD tidak harus disewakan seperti selama ini. Kepala desa bisa berinovasi dalam memaksimalkan potensi TKD yang dimilikinya. Seperti lelang sewa TKD, atau kerjasama operasional pengelolaan TKD.

Pendapatan yang dihasilkan dari tanah kas desa bisa berasal dari berbagai sumber, seperti penyewaan tanah, hasil pertanian, pengembangan usaha desa, atau sektor pariwisata.

Mekanisme/tata cara pengelolaan TKD dengan sistem sewa:
a) Pemerintah desa mengajukan ijin pelelangan TKD ke Kantor Kecamatan setempat;
b) Setelah ijin dikeluarkan, dibentuk panitia lelang dan diketahui Bupati;
c) Panitia lelang membuat pengumuman sekurang-kurangnya 3 hari sebelum diadakannya pelelangan TKD;
d) Panitia lelang menetapkan batas minimal harga TKD;
e) Pelaksanaan pelelangan, yang terdiri dari :
(1) Penawaran harga TKD kepada peserta lelang;
(2) Apabila penawaran tidak mencapai batas minimal, panitia lelang mengadakan musyawarah untuk mengambil keputusan;
(3) Penawaran tertinggi ditetapkan sebagai pemenang lelang;
(4) Pembuatan Berita Acara Pelelangan yang ditandatangani oleh panitia lelang serta pemenang lelang.
f) Hasil pelelangan tersebut dimasukkan ke kas desa dan merupakan APBDes, yang digunakan untuk kepentingan pembangunan desa.

Bagaimana dengan TKD yang berada di Desa kamu??????
Apakah sudah di lakukan seperti tulisan di atas????
Apakah kamu sudah mengetahui jumlah TKD di desa kamu????
Terletak di mana saja TKD desa kamu???
Berapa PENDAPATAN ASLI DESA DARI TANAH KAS DESA di desa Kamu????
Jika di sewakan, siapa yang menyewa TKD di desa kamu????
Jika di kelola sendiri, Tentu PAD nya lebih tinggi???
Jika di sewakan, Tanyakan juga kuitansi & berita acara sewa????
Apakah di sewa oleh masyarakat setempat????
Apakah TANAH KAS DESA setiap tahunnya masuk musyawarah desa (MUSDES)?????

Masyarakat sudah saatnya berani bertanya kepada kepala desa masing – masing demi sebuah kemajuan & transparansi semua yang berkaitan dengan keuangan negara.

(Ageng)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *