BONDOWOSO, Persindonesia.com – Pada awal Mei tahun 2021 Pemkab Bondowoso melaksanakan open bidding untuk formasi 14 jabatan setara eselon II. Banyak yang mengapresiasi kinerja Pemkab Bondowoso (dalam hal ini Pansel) karena berhasil melaksanakan open bidding tersebut. Namun satu hal besar yang tidak disadari adalah mengapa kekosongan jabatan hingga sebanyak itu.
Jika Pemkab telah memiliki manajemen karir yang terdiri dari perencanaan, pengembangan, pola karir, dan kelompok rencana suksesi yang tertata rapi, tentu kekosongan sebanyal itu tidak akan terjadi.
Hal yang nyaris serupa terjadi lagi pada tahun 2024 ini. Tercatat kurang lebih 11 jabatan setingkat eselon II yang kosong. Kekosongan ini dapat bertambah lagi karena Kepala Dinas Perhubungan akan memasuki batas usia pensiun per 1 Oktober nanti. Dilansir dari pemberitaan beberapa media, Pe,kab Bondowoso berencana akan melakukan melakukan open bidding pada tahun ini.
Mengutip pemberitaan beritajatim.com pada 11-9-2024, Kepala BKSDM Kabupaten Bondowoso, MAHFUD JUNAEDI memberikan statemen “Sejauh ini kami sudah melakukan perencanaan awal untuk nantinya kami tindaklanjuti”. Lebih lanjut MAHFUD menambahkan “Karena kan kegiatan open bidding membutuhkan anggaran yang besar dan sejauh ini belum dianggarkan:.
Sekilas pernyataan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bondowoso ini tidak ada yang aneh. Namun jika ditelisik lebih dalam lagi, hal ini tentu menunjukkan kekonyolah yang dilakukan oleh Pemkab Bondowoso.
Menanggapi hal ini aktivis Bondowoso, AGENG YULI SAPUTRA memberikan pernyataan sekaligus kritik pedas.
“Kepala BAKESBANGPOL dan Kepala Dinas Kesehatan kosong sejak Oktober 2022, yang lain terjadi kekosongan sejak mutasi eselon II pada Desember tahun 2023. Aneh jika Kepala BKPSDM ber-statemen seperti itu. Hal ini menunjukkan beliau sama sekali tidak memahami alur dan pola manajemen karir PNS”.
Lebih lanjut AGENG menambahkan “Yang paling konyol itu kekosongan Kepala Bakesbangpol dan Kepala DMPD. Di tahun politik ini, kedua OPD tersebut memiliki peran vital. Ini malah dibiarkan kosong sekian lama”.
Ditanya terkait peran Pj. Sekda dalam hal ini, AGENG menjawab “Disinilah peran utama Sekretaris Daerah. Posisinya sebagai Pejabat yang Berwenang mengusulkan mutasi/promosi PNS, Ketua Tim Penilai Kinerja, Ketua Tim Anggaran Pemkab diuji kapasitas dan kompetensinya”
“Perencanaan kebutuhan dan Jabatan PNS itu mesti dibuat tiap tahun, sebagaimana dipersyaratkan PP Nomor 11 Tahun 2017. Dengan begitu ketemu dalam tahun ini jabatan apa saja yang kosong, kemudian dibuat rencana pengisiannya. Apakah melalui pergeseran atau open bidding, kemudian disusun juga rencana anggarannya”.
AGENG menambahkan “Jika sudah ketemu berapa yang kosong dan akan dilaksanakan open bidding, kan tinggal merencanakan anggarannya. Bukan nunggu kosong sekian lama baru direncanakan. Konyol itu namanya”.
Di akhir pernyataannya AGENG menyampaikan kritik “Kinerja pejabat itu mestinya bukan seperti yang kita lihat selama ini, hanya fokus pada kegiatan yang bersifat selebratif saja. Yang penting kelihatan rame, gebyar dan wah. Tunjukkan kerja nyata, salah satunya dengan penempatan PNS pada jabatan yang sesuai dengan kompetensi dan kapasitasnya. Jangan harap Bondowoso akan maju dan melesat, jika menempatkan pejabat asal-asalan saja”.
Kritik ini mungkin pedas dan terkesan satire, namun beberapa mantan pejabat Pemkab mengamini pernyataan AGENG ini. Umumnya mereka menyayangkan kerusakan tatanan birokrasi di Kabupaten Bondowoso. Menurut mereka tatanan birokrasi saat ini jauh menurun dibanding dengan era sebelumnya, meski pada masa itu belum ada namanya open bidding beserta tetak bengeknya.
Kini kita tinggal menunggu tindak lanjut pernyataan Kepala BKPSDM di awal tadi. Jangan sampai anggaran kembali menjadi kambing hitam atas kegagalan Pemkab menata birokrasinya. Akankah sesuai harapan, atau hanya pepesan kosong saja…
(Nusul/Tim)
