Berbagai Capaian Ditoreh KPU Jembrana, Namun Partisipasi Pemilih Menurun Signifikan

Persindonesia.com Jembrana – Meskipun sukses digelar, Pilkada Jembrana 2024 juga mengungkap sejumlah tantangan, seperti rendahnya partisipasi pemilih dibandingkan dengan pilkada 2020 dan tingginya jumlah surat suara tidak sah. Selain itu KPU Jembrana menorah capaian seperti Si Rekap dinilai tercepat dan terbaik di Indonesia serta penggunaan anggaran yang efisien mendapat apresiasi di tingkat nasional.

Saat dikonfirmasi usai media gathering di salah satu rumah makan di Desa Penyaringan, Kecamatan Mendoyo, Jembrana, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jembrana, I Ketut Adi Sanjaya, menyatakan, proses penetapan hasil pemilihan kepala daerah (pilkada) telah selesai dilaksanakan setelah tiga hari menunggu masa registrasi ke Mahkamah Konstitusi (MK) hingga 9 Desember 2024. “Astungkara, tidak ada gugatan,” ujarnya, Sabtu (14/12/2024).

Saat ini, pihaknya hanya menunggu penetapan hasil yang tergantung pada Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) dari MK. “Menurut informasi yang diperoleh, penetapan calon kepala daerah akan dilakukan pada 3-5 Januari 2025. Sementara itu, pelantikan dijadwalkan serentak berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Tahun 2024, yakni pada 10 Februari 2025 untuk bupati dan 7 Februari 2025 untuk gubernur,” ungkapnya.

Jalan Berlubang Kembali Renggut Nyawa di Melaya, Korban Jatuh Terlindas Kendaraan

Adi juga mengungkapkan, Pilkada Jembrana kali ini berhasil menghemat anggaran karena tidak adanya gugatan ke MK. Sebelumnya, KPU telah menganggarkan Rp1 miliar untuk biaya gugatan tersebut. Selain itu, biaya untuk debat calon juga dapat diminimalkan, dari tiga kali menjadi dua kali sesuai permintaan calon. Kebijakan ini mendukung penghematan anggaran yang lebih besar.

“Selain itu, kami mendukung program Green Election dengan meminimalisir penggunaan sampah plastik, termasuk biaya pemasangan baliho yang juga dapat ditekan,” jelasnya.

Adi Sanjaya menilai pelaksanaan Pilkada serentak di Jembrana berlangsung aman dan kondusif, meski menjadi pengalaman pertama pemilihan bupati bersamaan dengan pemilihan gubernur. “Kami bahkan mendapat apresiasi di tingkat nasional karena penggunaan anggaran yang efisien dan pelaksanaan penghitungan suara melalui Si Rekap dinilai tercepat dan terbaik di Indonesia,” terangnya.

Diduga Ada Penyalahgunaan Anggaran, Acara Tangerang Expo Disoal

Terkait partisipasi masyarakat (parmas), Adi menyebutkan, tingkat partisipasi pada pemilihan bupati tahun 2020 mencapai 77,8 persen saat pandemi, dengan target 80 persen. Namun, tantangan besar dalam sosialisasi masih dihadapi karena anggaran baru dapat digunakan pada April 2024. “Waktunya sangat mepet sehingga sosialisasi tidak maksimal. Kami hanya dapat melakukan gebyar-gebyar di setiap kecamatan untuk meningkatkan parmas,” jelasnya.

Ia mengaku, dari 239.614 surat C pemberitahuan yang terdistribusi, 174.198 pemilih menggunakan hak pilihnya. Artinya, ada 65.416 orang (27 persen) yang tidak hadir meski telah menerima pemberitahuan. Selain itu, sebanyak 5.364 lembar surat pemberitahuan tidak terdistribusi, dengan 4.075 pemilih tidak ditemukan karena berbagai alasan, seperti pindah domisili, meninggal dunia, atau bekerja di luar negeri.

“Kasus pemilih tidak dikenal mencapai 782 orang, sementara 3.293 pemilih tidak dapat ditemui karena tempat tinggal mereka sudah tidak ada,” ujarnya.

Masa Jabatannya Diperpanjang, Pj Bupati Jendrika Katakan INI

Pihaknya juga mencatat adanya 3.692 surat suara tidak sah pada pemilihan gubernur dari total 170.870 suara sah, jadi 2,11 persen pemilih sudah kelihatan golput. “Hal ini menjadi perhatian kami untuk mengkaji lebih dalam penyebabnya dan memastikan ke depan partisipasi masyarakat lebih maksimal serta surat suara tidak sah dapat diminimalkan,” pungkasnya. TS

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *