Indahnya Negeri Tapai Dengan Keanekaragaman Kasus dan Permasalahanya

PERSINDONESIAOpini – Negeri Tapai konon terkenal sebagai negeri yang memiliki banyak potensi keindahan alam. Hamparan sawah yang menghijau, deretan pegunungan nan indah. Hasil alamnya pun ada yang sudah terkenal hingga ke mancanegara. Ada pula yang menganggap negeri tapai sebagai negeri yang damai, cocok untuk para pejabat yang mencari ketenangan di usia senjanya.

Namun ibarat api dalam sekam, kedamaian negeri tapai ternyata menyimpan banyak masalah akut. Kasus-kasus muncul silih berganti, yang hanya diredam untuk sementara waktu. Banyak masalah yang didiamkan dengan alasan menjaga kondusifitas.

Saat beritanya sudah mulai tercium media dan khalayak, para petinggi berlomba untuk saling menyalahkan satu sama lain. Cuci tangan pun sudah menjadi hal yang lumrah. Dan bak bom waktu, masalah-masalah yang diselesaikan secara adat ini siap meledak.

Permasalahan Penataan Pejabat Negeri Tapai

Disadari atau tidak, pangkal permasalahan di negeri tapai ini adalah kesalahan penempatan para pejabatnya. Mereka yang tidak memiliki kompetensi dan integritas dipaksakan untuk menduduki jabatan-jabatan penting. Jabatan yang berpengaruh signifikan pada jalannya roda pemerintahan. Bahkan banyak diantara mereka yang diangkat karena memiliki hubungan kekerabatan dan kedekatan khusus dengan sang Adipati.

Meski permasalahan ini sudah dilaporkan ke pemerintah pusat, entah bagaimana caranya para petinggi mampu meredamnya. Walaupun tidak dengan cara yang benar. Rekomendasi dan saran dari pemerintah pusat tidak dilaksanakan sepenuhnya.

Semuanya dipelintir dengan alasan yang dibuat demi kepentingan mereka semata.
Mirisnya, rekomendasi pemerintah pusat dilaksanakan dengan sedikit “modifikasi”. Beberapa pejabat menjadi korban dengan diturunkan jabatannya, di sisi lain mereka yang berani membayar mendapat promosi jabatan. Aneh bin ajaib, langkah ini mereka anggap sudah sesuai aturan dan tidak ada masalah.

Meski begitu, khalayak tidak pernah menganggap permasalahan ini sudah selesai. Karena rekomendasi atas 220 pejabat negeri tapai akan selalu diingat sebagai listrik 220 watt yang berpotensi untuk menyengat jika tidak berhati-hati.

Andil Mantan Sekretaris Negeri Tapai

Sosok mantan sekretaris negeri tapai tentu akan selalu diingat oleh khalayak. Selain karena gaya kepemimpinannya yang nyeleneh, juga karena kekalahannya dalam pemilihan calon adipati beberapa waktu yang lalu.

Sepak terjangnya selama menjabat sebagai sekretaris negeri dan pj. Adipati tentu tidak perlu diragukan lagi. Andilnya begitu besar dalam menciptakan kerusakan di negeri tapai ini. Di masa kepemimpinannya, mereka yang memiliki kedekatan akan mendapat keuntungan. Termasuk mereka yang berani membayar untuk membeli jabatan. Dan konon kabarnya, selirnya pun mendapat berkah promosi jabatan.

Parahnya lagi, sosok Pj. Sekretaris negeri tapai pun setali tiga uang. Tidak paham tugas dan fungsinya. Yang dia tahu hanya mendampingi Pj. Adipati kesana kemari. Hasil kerjanya yang nampak hanya surat-surat edaran yang tidak penting dan tidak perlu. Dan walau konon dia sudah menyatakan ingin mengundurkan diri, nyatanya hingga saat ini dia masih nyaman duduk di kursinya. Salah satu warisan Pj. Adipati yang kini ramai diperbincangkan adalah videotron yang tidak pernah menyala hingga saat ini. Para petinggi dan pejabat terkait pun mulai saling menyalahkan.

Tim mengatakan bahwa pemasangannya tidak sesuai dengan rekomendasi. Sementara kepala instansi perijinan mengatakan memberi batas waktu hingga akhir bulan januari untuk membenahinya. Jika tidak, videotron tersebut akan dibongkar. Dan kenyataannya, videotron tetap tidak menyala, dan tidak pula ada upaya pembenahan.

Ada atau tidak kerugian negara yang ditimbulkan, namun permasalahan ini mencerminkan tidak profesionalnya para petinggi dan pejabat negeri tapai. Mereka hanya takut pada tekanan Pj. Adipati. Mereka berani bersuara saat ini karena Pj. Adipati sudah tidak menjabat lagi. Terlebih dia sudah kalah dalam pemilihan adipati.

Yang pasti rakyat negeri tapai menunggu hingga akhir bulan januari. Apakah videotron tersebut akan benar-benar dibongkar seperti janji kepala instansi perijinan?

Kasus-kasus Korupsi di Negeri Tapai

Beberapa waktu yang lalu khalayak dihebohkan dengan penahanan mantan kepala instansi pekerjaan umum negeri tapai.

Dia ditahan bersama 2 orang rekanan dalam dugaan kasus korupsi pembangunan jalan. Pada kahirnya petinggi negeri tapai ini divonis 2 tahun penjara dan denda 300 juta. Selain tu, konon kabarnya masih ada satu lagi petinggi yang sedang menjalani proses hukum di kejaksaan negeri tapai. Kasus petinggi ini pun tak urung menjadi perhatian karena track record, sepak terjang dan kesaktiannya selama ini. konon petinggi ini memiliki kesaktian khusus, semakin terjerat kasus, maka akan semakin naik jabatannya. Tak heran jika khalayak memberi perhatian khusus atas kasus yang menjeratnya ini.

Ternyata kasus dugaan korupsi di negeri tapai sudah menjalar hingga ke tingkat desa. Kabarnya 80 kepala desa sudah dipanggil oleh kejaksaan negeri tapai. Pemanggilan ini atas laporan hasil audit tahunan instansi pengawasan negeri tapai.

Dalam laorannya instansi pengawasan menyebutkan bahwa 80 desa ini belum menyelesaikan tanggungan keuangan negara sejak 2021 hingga 2023. Silang sengketa pendapat pun bermunculan. Ada yang menyebut batas waktu para kepala desa hanya 2 bulan untuk menyelesaikan tanggungannya. Ada pula yang berpendapat bahwa kasus ini sudah harus diselesaikan lewat jalur hukum karena sudah melebihi 2 tahun.

Namun satu hal besar yang terlupakan adalah peran instansi pengawasan itu sendiri. Meski sudah melakukan pembinaan dan pengawasan rutin setiap tahunnya, kesalahan yang sama terus terulang. Kegiatan peningkatan kapasitas kepala desa dan aparatur desa seperti hanya kegiatan simbolis saja. Tidak terlihat hasil yang nyata, karena kenyataannya desa tetap saja melakukan kesalahan yang sama. Baik itu kesalahan administrasi maupun kesalahan dalam penggunaan anggaran desa.

Konon kabarnya instansi pengawasan sebenarnya terlibat dalam permainan di desa. Ada beberapa kepala desa yang menceritakan bahwa temuan instansi pengawasan bisa dinego dengan mahar tertentu. Jika negosiasi berhasil, maka temuan instansi pengawasan akan diperkecil.

Selain itu, peran camat dan jajarannya juga tidak bisa diabaikan. Karena pada prakteknya desa membutuhkan teken camat untuk setiap pencairan anggaran desa. Jajaran kecamatan juga terlibat aktif dalam monitoring dan evaluasi penggunaan anggaran desa.

Hal ini diperparah dengan tidak jelasnya kinerja instansi pengawasan. Temuan mereka tidak disertai dengan koreksi dan arahan terkait perbaikan di tahun-tahun berikutnya. Akibatnya desa terjebak untuk mengulangi kesalahan yang sama.

Tak heran jika sebagian orang berpendapat bahwa kejaksaan negeri tapai seyogyanya juga memeriksa instansi pengawasan. Karena mereka juga turut andil dalam dugaan korupsi anggaran desa ini.

Pengisi Kekosongan Adipati Yang Tidak Berisi Ragam permasalahan di negeri tapai ini mestinya dapat diperbaiki sedikit demi sedikit. Dimulai dari permasalahan internal pemerintahan, terutama perbaikan penataan petinggi dan pejabatnya. Karena dengan penempatan petinggi dan pejabat yang tepat, tugas pemimpin negeri tapai akan lebih ringan.

Sayangnya sosok Pj. Adipati saat ini seperti tidak berkenan untuk membenahi kerusakan negeri tapai. Dia hanya menjalankan rutinitas, sekedar mengisi kekosongan, dan menjalankan tugas utamanya mengamankan pelaksanaan pemilihan kepala daerah beberawa waktu yang lalu.

Nyaris tidak ada hasil kerja nyata yang dapat dinikmati dan dirasakan oleh warga negeri tapai. Hanya mobil dinasnya yang lalu lalang dengan pengawalan polisi, yang dapat dilihat warga hampir setiap harinya. Satire pun bermunculan. “Percuma mendatangkan sosok pengisi kekosongan dari provinsi jika kerjanya hanya seperti ini”, kata beberapa petinggi dan pejabat negeri tapai.

Awalnya warga negeri tapai dan abdi negeri berharap Pj. Adipati ini dapat memberikan sedikit perubahan. Dengan sederet gelar akademisnya, khalayak beranggapan sosok Pj. Adipati ini adalah orang pintar. Bahkan gelar terakhirnya adalah gelar langka yang tidak sembarang orang memilikinya. Namun kenyataannya, pengisi kekosongan adipati ini sungguh tidak berisi. Bak pepesan kosong. Ibarat jauh panggang dari api. Harapan tinggal harapan.

Parahnya lagi, Pj. Adipati kembali mengangkat Pj. Sekretaris Negeri yang lama. Polemik seputar pengangkatan Pj. Sekretaris negeri tapai ini diabaikan begitu saja. Bahkan sampai saat sekarang, di mana Pj. Sekretaris negeri tapai ditunjuk menjadi pelaksana harian. Penunjukannya bukan menyelesaikan permasalahan, justru menimbulkan kekacauan baru. Isu yang beredar di kalangan petinggi negeri tapai, penunjukan Pj dan juga pelaksana harian sekretaris negeri tapai ini tidak mendapat ijin tertulis dari pusat.

Tidak ada satupun gebrakan yang dilakukan atas beragam permasalahan di negeri tapai. Mungkin Pj. Adipati beranggapan diam adalah emas. Dan mungkin dalam benaknya dia berpikiran “Toh saya hanya pejabat sementara, sekedar mengisi kekosongan. Setelah pelantikan adipati terpilih saya akan kembali ke provinsi. Selesai urusan”…

Terbaru, “beliau” menyatakan bahwa menyerahkan sepenuhnya kebijakan mutasi abdi negeri kepada adipati terpilih. Sungguh pernyataan yang “bijak” dan patut dipuji…

(Geng)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *