Persindonesia.com Jembrana – Pemerintah Kabupaten Jembrana dipastikan mengalami pemangkasan besar dalam anggaran pembangunan infrastruktur tahun 2025 akibat kebijakan efisiensi pemerintah pusat. Pemotongan anggaran transfer dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mencapai Rp 28 miliar, berdampak pada tertundanya sejumlah proyek infrastruktur yang telah direncanakan sebelumnya.
Pemangkasan terbesar terjadi pada Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik yang sebelumnya dianggarkan Rp 9,2 miliar dalam APBD induk 2025, kini hanya tersisa Rp 1,4 miliar yang dialokasikan khusus untuk sektor pendidikan. Sementara itu, Dana Alokasi Umum (DAU) Specific Grant (SG) untuk Dinas Pekerjaan Umum (PU) sebesar Rp 21,1 miliar dipotong sepenuhnya, sehingga Kabupaten Jembrana dipastikan tidak menerima pendanaan dari pemerintah pusat untuk pembangunan fisik tahun depan.
Korban Laka Lantas Tak Dijamin BPJS, Ini Kata Kepala Cabang Singaraja
Kondisi ini menjadi tantangan bagi pemerintahan baru di Jembrana di bawah kepemimpinan I Made Kembang Hartawan dan I Gede Ngurah Patriana Krisna, yang dijadwalkan dilantik pada 20 Februari 2025. Menanggapi situasi tersebut, Kembang Hartawan menegaskan bahwa pemerintah daerah akan melakukan efisiensi anggaran dengan menerapkan kebijakan belanja yang lebih efektif dan tepat sasaran.
“Belanja daerah harus bermanfaat bagi rakyat. Kami akan memastikan pengelolaan anggaran dilakukan secara efektif dan efisien,” ujarnya, Selasa (11/02/2025).
Di tengah keterbatasan anggaran, pemerintah daerah juga berupaya mengoptimalkan pendapatan dengan memaksimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Khusus (DAK), dana bagi hasil, insentif fiskal, serta Bantuan Keuangan Khusus (BKK).
“Meskipun menghadapi pemangkasan anggaran dari pemerintah pusat, kami tetap akan memperjuangkan program-program sesuai visi dan misi awal demi kepentingan masyarakat Jembrana,” pungasnya. TS
