Wakil Walikota dan Sekretaris Daerah Kota Pangkalpinang mengikuti Zoom Meeting Ditjen Otda Kemendagri, Rabu (1/4/2026)
Pangkalpinang, persindonesia.com -–
Pemerintah Kota Pangkalpinang bersama sejumlah kepala daerah lainnya, mengikuti kegiatan rembuk dan diskusi otonomi daerah, yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, Rabu (1/4/2026).
Kegiatan yang berlangsung secara daring ini diikuti oleh 11 Pemerintah Kabupaten/Kota dan menjadi forum strategis, untuk menyerap aspirasi sekaligus mengevaluasi berbagai kendala, dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.
Dari Pangkalpinang, Wakil Wali Kota, Dessy Ayutrisna hadir mewakili pemerintah kota, didampingi Sekretaris Daerah, Mie Go, mengikuti jalannya pertemuan dari Smart Room Center Kantor Wali Kota.
Dalam forum tersebut, Dessy menyampaikan sejumlah persoalan yang dihadapi daerah, mulai dari dana transfer ke daerah (TKD), komposisi belanja pegawai, hingga belum adanya kesempatan bagi kepala daerah di Pangkalpinang, untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat).
“Kami mengusulkan agar ada diklat khusus bagi kepala daerah, karena sampai saat ini kami belum mendapat kesempatan tersebut,” ujar Dessy.
Selain itu, Pemkot Pangkalpinang kembali mendorong usulan perubahan status menjadi Kota Kepulauan Pangkalpinang. Usulan ini telah diajukan sejak 2024, namun hingga kini belum mendapatkan tanggapan dari pemerintah pusat.
Menurut Dessy, perubahan status tersebut dinilai relevan, mengingat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah mengusung karakteristik wilayah kepulauan, serta sejumlah kabupaten di dalamnya telah lebih dulu menyandang status serupa.
Tak hanya itu, Pemkot juga menyoroti rencana peningkatan Kawasan Peruntukan Industri menjadi Kawasan Industri, yang hingga kini masih terkendala perizinan. Proses tersebut disebut masih menunggu pembentukan direktorat jenderal baru di lingkungan Kemendagri.
“Jika nantinya sudah mendapatkan izin dan diresmikan, kawasan industri tersebut akan dikelola oleh BUMD,” tambahnya.
Melalui forum ini, Pemkot Pangkalpinang berharap berbagai aspirasi dan usulan yang disampaikan, dapat segera ditindaklanjuti oleh pemerintah pusat, sehingga pembangunan daerah dapat berjalan lebih optimal dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. (B2N)
