Persindonesia.com Denpasar – Rakorda SMSI Bali 2025 mengusung tema “Bergerak Bersama Majukan Media yang Mandiri” dengan melibatkan pengurus dan anggota dari seluruh kabupaten/kota di Bali. Menariknya, SMSI Bali menjadi provinsi pertama di Indonesia yang menggelar Rakorda, dan keputusan dalam pertemuan ini akan dijadikan rujukan bagi SMSI di seluruh Indonesia.
Dalam Rakorda ini, juga digelar sosialisasi bertajuk “Cinta Bangga Paham Rupiah, Keamanan Digital, dan QRIS” dengan menghadirkan narasumber dari Bank Indonesia, yakni Analis Yunior Fungsi Perizinan Sistem Pembayaran dan Perlindungan Konsumen, Laksono Kurniadi; Analis Yunior Fungsi Implementasi Kebijakan Sistem Pembayaran, Abdurrahman Zaki; serta Administrator Perkasan, Sri Arya Manik Bagus Subhaga.
Saat dikonfirmasi, Ketua Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Provinsi Bali, Emanuel Dewata Oja, menegaskan bahwa tantangan utama media online saat ini adalah pengelolaan manajemen yang belum profesional, sehingga sulit mencapai profit yang stabil. Untuk itu, SMSI Bali mendorong media di daerah ini agar lebih mandiri dan profesional dalam menghadapi tantangan industri digital.
SMSI Bali Gelar Rakorda Pertama di Indonesia, Jadi Model bagi Provinsi Lain
“Kita harus bergerak bersama. Kalau sendiri-sendiri, kurang efektif. SMSI sebagai organisasi media online terbesar di Indonesia bisa menjadi wadah untuk memperkuat manajemen dan profitabilitas media,” ujar Emanuel saat diwawancarai di sela-sela Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) SMSI Provinsi Bali 2025 di Gedung PWI Bali, Jalan Gatot Subroto Tengah, Lumintang, Denpasar, Selasa (18/2/2025).
Rakorda SMSI Bali 2025 mengusung tema “Bergerak Bersama Majukan Media yang Mandiri” dengan melibatkan pengurus dan anggota dari seluruh kabupaten/kota di Bali. Menariknya, SMSI Bali menjadi provinsi pertama di Indonesia yang menggelar Rakorda, dan keputusan dalam pertemuan ini akan dijadikan rujukan bagi SMSI di seluruh Indonesia.
“Rakorda SMSI Bali ini adalah Rakorda SMSI pertama di tingkat provinsi di Indonesia, sebab pengurus di tingkat kabupaten dan kota di Bali sudah lengkap. Kepesertaan dalam Rakorda SMSI Bali akan menjadi model bagi pengurus SMSI lainnya di seluruh provinsi,” tambahnya.
Pemkab Badung Gelar Musrenbang RKPD 2026, Bahas Usulan Prioritas Masyarakat
Selain membahas penguatan manajemen, Rakorda juga menyoroti masalah rekrutmen wartawan yang dinilai masih belum sesuai standar. Banyak media yang merekrut jurnalis tanpa kompetensi memadai, berisiko melanggar kode etik jurnalistik. Oleh karena itu, SMSI Bali mendorong setiap provinsi dan kabupaten/kota untuk mengadakan pelatihan bagi wartawan.
“Profesionalisme wartawan harus dijaga. Jangan sampai ada yang salah memahami Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Kita juga mendorong agar wartawan mengikuti uji kompetensi,” tegas Emanuel.
Saat ini, SMSI Bali memiliki sekitar 52 anggota yang telah tercatat sebagai konstituen resmi Dewan Pers. Organisasi ini terbuka bagi media online yang ingin bergabung, dengan syarat memiliki badan hukum dan legalitas lengkap.
Terkait komite etik, SMSI Bali mengakui bahwa hingga kini belum memiliki struktur khusus untuk menangani sengketa pers dan pelanggaran kode etik di internal organisasi.
“Komite etik di pusat pun belum ada. Ini akan kami sampaikan agar ke depan bisa dibentuk untuk menangani persoalan yang muncul,” tandas Emanuel. *
