Opini – Terjawab sudah pertanyaan yang ramai ramai diperbincangkan dalam beberapa hari belakangan ini. Beragam hoax yang muncul terkait siapa saja yang mendaftar dalam open bidding sekda Bondowoso, akhirnya terpatahkan.
Senin, 19 Mei 2025, pengumuman hasil seleksi administrasi calon JPT Pratama Sekda Bondowoso resmi dimuat di laman resmi BKPSDM Kabupaten Bondowoso. Mengutip informasi dari laman resmi tersebut, sebanyak 8 orang dinyatakan lolos seleksi administrasi.
Yang paling mengejutkan, tentu keikutsertaan Pj. Sekda Bondowoso, Fathur Rozi.
Sebagian besar kalangan memang sudah memprediksikan dia akan terjun dalam open bidding sekda ini. Namun sebagian lainnya masih percaya Bupati tidak akan begitu saja gegabah menampakkan sisi nepotisme dengan memilih Fathur Rozi sebagai Sekda. Selanjutnya, hanya Allah dan Bupati sendiri yang tahu, siapa yang akan dipilihnya.
Sejak tahun 2019 lalu, polemik dan kegaduhan dalam “kontestasi” pemilihan Sekda Bondowoso menarik untuk diikuti ceritanya. Seperti kita ketahui, Bondowoso sudah dua kali melaksanakan open bidding Sekda. Yang kebetulan, kedua-duanya menghasilkan Sekda yang jauh dari ekspektasi.
Pada 2019, Bupati Salwa Arifin memilih Saifullah sebagai Sekda. Mengalahkan Agung Tri Handono dan Farida, dua kandidat lainnya. Saifullah akhirnya mengakhiri karirnya lebih cepat setelah tersandung berbagai kasus, dari ancaman pembunuhan hingga dugaan kasus asusila.
Pada 2022, Salwa Arifin kembali memilih Sekda baru. Kali ini Bambang Soekwanto yang jadi pilihannya. Meski berbeda dengan Sekda pendahulunya (Saifullah, red), namun polemik dan beragam masalah timbul di eranya.
Mulai dari kisruh mutasi tahun 2023, dan dilanjutkan dengan kisruh mutasi (dengan dalih pengembalian) tahun 2024 saat dia menjabat sebagai Pj. Bupati. Hubungannya dengan Bupati Salwa Arifin juga kurang harmonis kala itu.
Dari pengalaman ini, Bupati Abdul Hamid Wahid (Ra Hamid, red) mestinya bisa memetik pelajaran berharga.
Bahwa sosok Sekda adalah sosok yang memiliki peran penting dan sentral dalam membantu Bupati dalam menjalankan roda pemerintahan. Jadi, ketika Bupati salah pilih seorang Sekda, maka akan fatal akibatnya. Alih-alih menjalankan roda pemerintahan, melaksanakan program-program unggulan, kisruh dan polemik yang akan tersaji.
Maka, mau tidak mau Ra Hamid mesti jeli dan obyektif dalam menentukan sosok Sekda pilihannya. Pedomani Kepmenpan 409 Tahun 2019, dan abaikan intervensi dari pihak lain. Jika Kepmenpan ini betul-betul dijadikan patokan, niscaya keinginan Ra Hamid untuk memilih sosok Sekda yang mumpuni, kompeten, memiliki kapasitas dan integritas yang baik akan terpenuhi.
Sebagian kalangan masyarakat Bondowoso masih berbaik sangka, berpikir tidak mungkin Ra Hamid akan melakukan praktek nepotisme dengan memilih Fathur Rozi sebagai Sekda definitif.
Mereka juga berharap jangan sampai Ra Hamid mengulang kesalahan pendahulunya, yang salah pilih Sekda.
Perlu diingat, jika ternyata Ra Hamid menjatuhkan pilihan kepada sosok Fathur Rozi, maka tidak menutup kemungkinan isu sentimen kedaerahan akan kembali mencuat. Dan jika isu nepotisme ini kemudian terbukti, maka pupus sudah harapan masyarakat akan pemimpinnya, yang konon bersih dan kebal dari semua intervensi.
Satu hal yang mesti di camkan adalah nepotisme merupakan salah satu unsur KKN yang notabene harus dihindari oleh semua pejabat pemerintah, terlebih oleh seorang kepala daerah. Karena selain dilarang dalam pidana, nepotisme juga nyata melanggar norma etika.
Larangan nepotisme ini diatur dalam Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
Sebagai penutup, kami hanya bisa mengingatkan Bupati untuk selalu mengedepankan profesionalisme. Agar Bupati selalu mengingat semua sumpah jabatannya. Agar Bupati dapat menghindari praktek nepotisme yang dikhawatirkan oleh masyarakat Bondowoso. Demi Bondowoso yang lebih baik, sesuai dengan jargon RAHMAD untuk Bondowoso BERKAH, yaitu Berkualitas, Akseleratif dan Holistik…
(Ageng)
