Ekspos Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Tahun 2025 yang dilaksanakan secara daring.
Jakarta persindonesia.com , 15 Oktober 2025 โ Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Pudji Prasetijanto Hadi, menekankan pentingnya semangat kolaborasi dalam penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di seluruh jajaran kementerian. Ia menyampaikan bahwa keberhasilan pengendalian internal tidak mungkin dicapai secara terpisah, melainkan harus melibatkan seluruh unsur organisasi. โSPIP bukan tanggung jawab satu unit atau bagian saja, tetapi menjadi tugas bersama seluruh komponen organisasi. Dengan kerja sama yang solid, pengendalian internal akan lebih efektif dan mampu memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik,โ ujar Pudji saat membuka kegiatan Ekspos Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Tahun 2025 yang dilaksanakan secara daring.
SPIP merupakan sistem pengendalian yang diterapkan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan daerah. Tujuannya adalah memberikan keyakinan memadai atas tercapainya efektivitas dan efisiensi kegiatan, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
Sekjen Pudji menegaskan, Kementerian ATR/BPN terus berkomitmen memperkuat penerapan SPIP melalui pembinaan, peningkatan kesadaran, serta evaluasi berkelanjutan di setiap unit kerja. โKita ingin penilaian mandiri ini tidak sekadar menjadi formalitas, melainkan menjadi bahan evaluasi bersama dalam memperbaiki tata kelola organisasi,โ tambahnya.
Pada kesempatan tersebut, Inspektorat Jenderal Kementerian ATR/BPN memaparkan hasil penilaian mandiri SPIP tahun 2025, dengan capaian sebagai berikut: Maturitas SPIP: 3,916, Manajemen Risiko Indeks: 3,848, Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi: 3,080, Kapabilitas APIP: 3,36.
Seluruh hasil tersebut akan ditelaah lebih lanjut oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) selaku pihak eksternal.
Lebih lanjut, Pudji mengimbau agar hasil evaluasi ini menjadi dasar penguatan sistem pengawasan internal, terutama di bidang pelayanan publik dan pengelolaan aset negara. โKita ingin membangun organisasi yang tidak hanya tertib administrasi, tetapi juga berorientasi pada hasil nyata dan pelayanan terbaik untuk masyarakat,โ tutupnya.
Dalam acara tersebut, Kepala Biro Organisasi, Tata Laksana, dan Manajemen Risiko, Einstein Al Makarima Mohammad, turut menyampaikan hasil Laporan Hasil Penilaian Mandiri (LHPM) serta langkah tindak lanjut yang perlu diambil oleh masing-masing satuan kerja. Pertemuan ini dipandu oleh Kepala Bagian Manajemen Risiko, Iin Herawati, dan diikuti oleh sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN.
Humas ATR/BPN Gianyar Bali
Sumber : Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional
