Persindonesia.com Jembrana – Program Kampung Nelayan Merah Putih di Jembrana mulai diarahkan dengan skema baru. Jika sebelumnya pembangunan direncanakan terpusat di Pengambengan, kini program strategis pemerintah pusat itu diproyeksikan tersebar di sejumlah wilayah sesuai kebutuhan masing-masing kawasan nelayan.
Upaya tersebut dibahas dalam rapat kerja Komisi II DPRD Jembrana bersama Kepala Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Kabupaten Jembrana pada Senin (4/5)
Ketua Komisi II DPRD Jembrana, Ketut Suastika atau yang akrab disapa Cuhok, mengatakan Dinas Perikanan sebelumnya telah melakukan survei lapangan di delapan desa di Jembrana untuk mengidentifikasi kesiapan lokasi dan ketersediaan lahan sesuai persyaratan program.
“Dari hasil rapat, kami meminta progres terbaru dari dinas. Sebelumnya sudah disiapkan lahan utama seluas satu hektare di Pengambengan untuk pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih,” ujarnya.
Namun, kata Cuhok, kini terdapat kebijakan baru dari pemerintah pusat yang memungkinkan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih tidak lagi terpusat di satu lokasi, melainkan tersebar di beberapa kecamatan sebagai kawasan penyangga.
Tender PSN di PPN Pengambengan Terkendala, Baru 4 Kontraktor Ajukan Penawaran
Menurutnya, skema baru ini dinilai lebih efektif karena dapat disesuaikan dengan kebutuhan nelayan di masing-masing wilayah.
“Sekarang justru lebih bagus jika tersebar. Di Melaya bisa ada, Candikusuma ada, Kecamatan Negara ada, lalu di Jembrana bisa di Air Kuning, Yeh Kuning, Perancak, kemudian Mendoyo dan Pekutatan juga diupayakan memiliki titik pengembangan,” katanya.
Ia menjelaskan, setiap wilayah memiliki kebutuhan berbeda. Misalnya di Perancak, kebutuhan utama nelayan adalah fasilitas distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
Karena itu, Kampung Nelayan Merah Putih di wilayah tersebut direncanakan difokuskan untuk pembangunan fasilitas pengisian BBM bagi nelayan.
“Jadi tidak semua harus terpusat di Pengambengan. Di Perancak misalnya, lebih dibutuhkan fasilitas suplai BBM bersubsidi untuk nelayan,” jelasnya.
Lengkapi Berkas, DPW Partai Gerakan Rakyat Provinsi Babel Siap Warnai Kontestasi Politik 2029
Sementara itu, di wilayah Candikusuma, program diarahkan pada pengembangan budidaya kerapu dan pengolahan hasil perikanan.
“Kalau di Candikusuma lebih cocok untuk pengolahan ikan, seperti cold storage, filet, dan produk olahan lainnya,” tambahnya.
Meski demikian, hasil inventarisasi lapangan masih menemukan sejumlah kendala, terutama terkait legalitas dan status lahan. Beberapa lahan mengalami perubahan status, sementara sebagian lainnya masih diklaim sebagai aset kelompok nelayan.
Untuk itu, Komisi II menekankan perlunya penataan administrasi dan inventarisasi aset secara menyeluruh, termasuk aset tanah milik Pemerintah Provinsi Bali di wilayah Air Kuning dan lahan di Candikusuma.
Langkah ini dinilai penting untuk mendukung pengembangan sektor perikanan sekaligus mencegah potensi persoalan hukum maupun temuan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Air PDAM Bangli Kembali Normal Pasca Sempat Ngadat Beberapa Hari
Selain itu, Komisi II juga mendukung usulan penghapusan tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) sejak 2014 karena dinilai sudah tidak memungkinkan untuk ditagihkan.
Dalam rapat tersebut, persoalan kebutuhan BBM nelayan juga menjadi sorotan. Saat ini, kebutuhan bahan bakar bagi nelayan Jembrana dinilai belum terpenuhi optimal, sementara operasional Pertamina Nelayan di Rancabali masih menghadapi kendala kerugian usaha.
Komisi II juga mengingatkan nelayan agar melengkapi administrasi pendukung, khususnya kepemilikan kartu KUSUKA sebagai salah satu syarat memperoleh bantuan pemerintah di sektor kelautan dan perikanan.
Saat ini, Dinas Perikanan melaporkan terdapat tujuh titik yang diusulkan sebagai lokasi Kampung Nelayan Merah Putih di Jembrana.
“Nanti kita usulkan tujuh titik, tersebar di masing-masing kecamatan. Tinggal menunggu persetujuan pemilik aset, baik aset provinsi maupun kabupaten,” kata Cuhok.
Salut! Warga Yeh Embang Kauh Estafet Batu Demi Rampungkan Jembatan Perintis Garuda
Komisi II DPRD Jembrana menyatakan siap mendampingi proses sosialisasi kepada kelompok nelayan, termasuk memfasilitasi komunikasi dan pengajuan hibah aset guna mendukung kelancaran program.
Selain itu, untuk mendukung pengembangan budidaya perikanan, juga diusulkan pengadaan benih ikan melalui perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, khususnya komoditas lele dan nila, sebagai upaya meningkatkan ekonomi masyarakat pesisir. TS
