Wali Kota Pangkalpinang pimpin Rapat Evaluasi Kinerja, Fisik dan Keuangan Daerah triwulan kedua tahun 2026, Senin (18/5/2026)
Pangkalpinang, persindonesia.com
Wali Kota Pangkalpinang, Saparudin, memimpin Rapat Evaluasi Kinerja, Fisik, dan Keuangan Daerah April 2026, di ruang pertemuan Kantor Badan Perencanaan Pembangunan dan Riset Daerah (Bapperida), Senin (18/5/2026).
Rapat tersebut dihadiri Wakil Wali Kota Pangkalpinang, Dessy Ayutrisna, Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah, kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Camat dan Lurah se-Kota Pangkalpinang, serta sejumlah bank mitra.
Dalam keterangannya, Saparudin mengatakan evaluasi rutin dilakukan setiap bulan untuk memantau capaian program, realisasi anggaran, serta mencari solusi terhadap berbagai kendala yang dihadapi OPD.
“Setiap tanggal 15 kami melakukan evaluasi rutin terhadap kegiatan dan realisasi anggaran masing-masing dinas. Karena kemarin libur, maka evaluasi dilaksanakan hari ini,” kata Saparudin, saat diwawancarai awak media usai rapat.
Ia menjelaskan, secara umum realisasi pendapatan dan penggunaan anggaran daerah hingga triwulan kedua telah mencapai lebih dari 30 persen. Namun, masih terdapat beberapa sektor retribusi dan pajak daerah yang belum memenuhi target.
Menurutnya, sejumlah potensi pendapatan, seperti pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) rumah dinas guru dan skema Bangun Guna Serah (BGS), diperkirakan baru terealisasi pada triwulan ketiga dan keempat tahun ini.
Pemkot Pangkalpinang juga berencana menggandeng bank mitra dalam proses pelepasan aset rumah dinas guru, agar peminat dapat melakukan pembelian secara kredit.
“Semua sudah dianalisis dan disampaikan kepada kepala OPD agar diketahui bersama, termasuk oleh publik, sehingga pelaksanaannya tetap transparan dan akuntabel,” katanya.
Saparudin menyebutkan, capaian pajak daerah saat ini berada di kisaran 35 persen. Meski demikian, terjadi penurunan penerimaan dari sektor pajak sarang burung walet akibat berkurangnya usaha budidaya walet di Kota Pangkalpinang.
Selain itu, Pemkot Pangkalpinang juga tengah menghitung Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa), yang akan dimanfaatkan dalam APBD Perubahan 2026.
“Silpa yang tersedia sekitar Rp6 miliar. Salah satunya berasal dari efisiensi perjalanan dinas yang dipotong 50 persen sesuai arahan Presiden,” sebutnya.
Dana tersebut, lanjut Saparudin, akan diprioritaskan untuk menutupi kekurangan anggaran program Universal Health Coverage (UHC) sebesar Rp4,4 miliar yang sebelumnya direncanakan ditanggung pemerintah provinsi.
Dalam rapat evaluasi itu, Saparudin turut menyoroti kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), khususnya terkait perizinan billboard di Kota Pangkalpinang.
Ia mengungkapkan, saat ini terdapat lebih dari 80 billboard berukuran besar yang belum mengantongi izin resmi.
“Satu billboard itu potensi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)-nya sekitar Rp15 juta. Kalau ada 80 billboard, itu bisa menjadi tambahan PAD lebih dari Rp1 miliar,” ungkapnya.
Selain sektor perizinan, Pemkot Pangkalpinang juga akan mengoptimalkan potensi pendapatan daerah dari sektor pengelolaan sampah dan parkir, melalui sistem pembayaran retribusi berbasis aplikasi.
“Alhamdulillah, saat ini Diskominfo telah menyiapkan sistem pembayaran retribusi melalui aplikasi yang dikerjakan secara in house tanpa menggunakan anggaran, untuk retribusi sampah dan parkir,” tandasnya. (B2N)
