Penyerahan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI di Denpasar
Mangupura Persindonesia.com – Keberhasilan Pemerintah Kabupaten Badung kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan tahun anggaran 2025 mendapat apresiasi dari Ketua DPRD Badung, I Gusti Anom Gumanti. Menurutnya, capaian tersebut mencerminkan sinergi yang baik antara pemerintah daerah dan DPRD dalam menjalankan tata kelola pemerintahan yang akuntabel.
Usai mengikuti agenda penyerahan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI di Denpasar, Senin (8/6/2026), Anom Gumanti menilai predikat WTP yang kembali diraih Badung menjadi bukti komitmen pemerintah daerah dalam menjalankan pengelolaan keuangan sesuai ketentuan yang berlaku.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa keberhasilan memperoleh opini tertinggi dari BPK tidak boleh membuat pemerintah daerah berpuas diri. Menurutnya, perhatian utama saat ini adalah menindaklanjuti berbagai catatan dan rekomendasi yang diberikan BPK agar kualitas tata kelola pemerintahan semakin baik. “Kita tentu bersyukur atas capaian ini. Namun yang tidak kalah penting adalah bagaimana seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan dapat segera ditindaklanjuti sehingga pelayanan kepada masyarakat semakin optimal,” ujarnya.
Anom Gumanti juga menekankan pentingnya menjaga prinsip keterbukaan informasi publik dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Transparansi, menurutnya, menjadi salah satu faktor penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Terkait sejumlah catatan yang masih ditemukan dalam pengelolaan dana hibah, ia menilai sistem elektronik yang telah diterapkan melalui e-Hibah perlu terus disempurnakan. Selain pemerintah daerah, para penerima hibah juga memiliki tanggung jawab untuk mematuhi seluruh ketentuan dan mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima.
Ia berharap seluruh catatan yang disampaikan BPK dapat segera dituntaskan dalam waktu singkat melalui koordinasi yang baik antara eksekutif, legislatif, dan para penerima hibah. Dengan demikian, kualitas pengelolaan keuangan daerah dapat terus meningkat dan capaian Opini WTP dapat dipertahankan pada tahun-tahun mendatang. “Yang terpenting adalah bagaimana hasil pemeriksaan ini menjadi bahan evaluasi untuk melakukan perbaikan secara berkelanjutan demi kepentingan masyarakat Badung,” tegasnya. @Krg*
