Kategori: MEDIA PERS INDONESIA

  • Pemkab Klungkung Muspayang Bakti Karya Aci Pengenteg Jagat di Pura Gelap Besakih

    Pemkab Klungkung Muspayang Bakti Karya Aci Pengenteg Jagat di Pura Gelap Besakih

    PERSINDONESIA.COM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klungkung Muspayang Puncak Karya Aci Pengenteg Jagat di Pura Gelap Besakih, Kecamatan Rendang, Karangasem. Hadir dalam kegiatan muspayang bakti tersebut Bupati Klungkung, I Made Satria bersama Ny. Eva Satria dan Wakil Bupati Klungkung, Tjokorda Gde Surya Putra, Rabu (29/7/2026).

    “Karya “Aci Pengenteg Jagat” merupakan upacara rutin yang dilaksanakan Pemkab Klungkung setiap Purnama Karo di Pura Gelap, Besakih. Ritual tersebut sebagai wujud bakti umat kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa, Tuhan Yang Maha Esa sebagai penguasa alam semesta,” ujar Bupati Satria pada kesempatannya.

    Baca Juga : Genjot Promosi Pariwisata, Pemkab Klungkung Bangun Videotron Senilai Rp 2,4 Miliar di Kawasan PKB

    Menurut Bupati Satria, ritual yang dilaksanakan di Pura Gelap Besakih ini bertujuan untuk memohon anugrah, tuntunan serta kerahayuan jagat Bali pada umumnya dan Klungkung pada khususnya kepada beliau.

    “Melalui upacara ini kita memohon keselamatan dan keseimbangan alam beserta isinya serta memohon kelancaran dalam memimpin klungkung menuju klungkung yang mahottama,” ungkap Bupati Satria.

    Sementara itu, Sekretaris Dinas Kebudayaan Kabupaten Klungkung, I Gusti Ngurah Made Suarba yang hadir pada kesempatan tersebut mengatakan bahwa Prosesi karya sebelumnya sudah diawali dengan upacara Nedunang Pralingga Ida Bhatara, pada rahina Kajeng Kliwon Senin (27/7) kemudian dilanjutkan upacara Mepepada Wewalungan, Anggara Umanis, Selasa (28/7).

    Baca Juga : Pemkab Klungkung Muspayang Puncak Karya Pengenteg Jagat di Pura Gelap

    “Untuk upacara Penyineban akan dilaksanakan pada Saniscara Kliwon, Sabtu (1/8) mendatang,” terangnya. (*)

  • Komitmen Transparansi Anggaran, KPPN Ganjar Polres Bangli 3 Penghargaan

    Komitmen Transparansi Anggaran, KPPN Ganjar Polres Bangli 3 Penghargaan

    PERSINDONESIA.COM – Kerja keras Kepolisian Resor (Polres) Bangli dalam menjaga tata kelola keuangan negara berbuah manis. Pasalnya hanya dalam kurun waktu beberapa bulan berhasil memborong Tiga (3) penghargaan bergengsi sekaligus dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Amlapura.

    Penghargaan terbaru diterima pada Kamis, 23 Juli 2026 berdasarkan SK Kepala KPPN Amlapura No. Kep-79/KPN.2202/2026 oleh Kasi Keuangan Polres Bangli, IPTU I Wayan Darmayasa di Kantor KPPN Amlapura. Polres Bangli dinobatkan sebagai Satuan Kerja dengan Nilai Transaksi Kartu Kredit Pemerintah Terbesar Periode Semester I Tahun 2026.

    Baca Juga : Perkuat Sinergi Antar Instansi, Kapolres Bangli Sambangi Kejaksaan

    Prestasi ini melengkapi 2 penghargaan lain yang sebelumnya telah diraih Polres Bangli dari Kapolri untuk Tahun Anggaran 2025 dengan nomor Skep : /585/IV/2026. Yang mana Polres Bangli dinilai sempurna dengan raihan Nilai Capaian IKPA 100, baik untuk kategori Satuan Wilayah Kerja maupun untuk kategori Bendahara Satker. Penghargaan diterima dalam Kegiatan Rakernis Keuangan Polri TA 2026 di Hotel Nirmala jalan Mahendradatta Denpasar, Kamis, 4 Juni 2026.

    Dalam keterangan persnya, Kapolres Bangli AKBP AKBP James Irianov Syaloom Rajagukguk menyampaikan apresiasi atas penghargaan tersebut. Menurutnya, IKPA 100 bukan angka biasa. Nilai ini menjadi bukti bahwa Polres Bangli sangat tertib mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban anggaran.

    “Penghargaan dari KPPN dan Kapolri ini adalah energi baru bagi kami. Ini membuktikan bahwa dengan sistem yang benar, anggaran negara bisa dikelola secara cepat, tepat, transparan, dan akuntabel,” ungkapnya.

    Baca Juga : Operasi Pekat Agung 2026, Kepolisian Gianyar Obok-Obok 3 Tempat Hiburan Malam di Bitera

    Sementara itu, Iptu I Wayan Darmayasa menambahkan, penggunaan Kartu Kredit Pemerintah yang optimal adalah wujud dukungan Polres Bangli terhadap digitalisasi keuangan negara. ” Kami ingin memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan,” Ujarnya.

    Dengan hattrick prestasi ini, Polres Bangli berharap dapat menjadi inspirasi bagi satuan kerja lain untuk terus berinovasi dalam pengelolaan keuangan yang modern dan bersih. (*)

  • Tak Cukup Disubsidi, Banggar DPRD Minta Audit Menyeluruh RSU Negara

    Tak Cukup Disubsidi, Banggar DPRD Minta Audit Menyeluruh RSU Negara

    Persindonesia.com Jembrana – Kondisi keuangan Rumah Sakit Umum (RSU) Negara menjadi perhatian utama dalam rapat pembahasan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2027. Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jembrana mendesak Pemerintah Kabupaten Jembrana segera melakukan audit menyeluruh terhadap rumah sakit daerah tersebut sebagai langkah awal membenahi persoalan keuangan dan pelayanan.

    Desakan itu mengemuka setelah Banggar menerima informasi adanya perbedaan data mengenai besaran utang RSU Negara. Dalam rapat sebelumnya, pemerintah daerah menyebut beban utang rumah sakit telah turun hingga di bawah Rp30 miliar. Namun, berdasarkan hasil rapat kerja Komisi III DPRD dengan manajemen RSU Negara pada hari yang sama, utang rumah sakit masih tercatat sekitar Rp33,4 miliar dan belum mengalami penurunan yang signifikan.

    Ketua DPRD Jembrana, Ni Made Sri Sutharmi pada Selasa (28/7/2026) menegaskan, penyelesaian persoalan rumah sakit tidak cukup hanya dengan memberikan tambahan anggaran atau subsidi. Menurutnya, akar permasalahan harus diketahui terlebih dahulu melalui audit sehingga kebijakan yang diambil benar-benar tepat sasaran.

    “Kalau hanya memberikan subsidi tanpa menyelesaikan akar masalahnya, persoalan rumah sakit akan terus berulang. Audit diperlukan untuk mengetahui kondisi sebenarnya sekaligus menjadi dasar penyusunan langkah penyelamatan rumah sakit,” tegasnya.

    Badung Mulai Ground Breaking Jls Dan Shortcut Berawa–umalas–kedampang–teuku Umar Barat

    Sementara Anggota Banggar, Ir. I Ketut Suastika Yasa, juga meminta pemerintah membuka secara transparan kondisi keuangan RSU Negara, mulai dari jumlah pegawai, beban belanja pegawai, hingga perbandingan antara pendapatan dan pengeluaran rumah sakit.

    Menurutnya, penambahan anggaran tanpa pembenahan tata kelola hanya akan menjadi solusi sementara. “Apabila pelayanan terus menurun, masyarakat akan semakin memilih rumah sakit swasta sehingga pendapatan RSU Negara semakin tergerus,” jelasnya.

    Sorotan serupa disampaikan Ketua Komisi III DPRD Jembrana, I Dewa Putu Merta Yasa. Berdasarkan hasil rapat kerja dengan manajemen rumah sakit, pendapatan RSU Negara pada 2026 turun menjadi rata-rata sekitar Rp6,2 miliar per bulan. Angka itu lebih rendah dibandingkan pendapatan pada 2024 dan 2025 yang berkisar Rp7 miliar hingga Rp8 miliar per bulan.

    Penurunan pendapatan tersebut dipicu berkurangnya jumlah kunjungan pasien. Dampaknya, kemampuan operasional rumah sakit ikut menurun. Dalam rapat diungkapkan bahwa pembelian obat senilai sekitar Rp300 juta hanya mampu memenuhi kebutuhan pelayanan selama kurang lebih satu minggu.

    Dorong Mutu Madrasah, Kemenag Jakarta Utara Resmi Buka Gelaran nJMC 2026

    “Rumah sakit harus diselamatkan karena menyangkut pelayanan dasar masyarakat. Kalau memang ada regulasi yang perlu diperbaiki, maka harus segera dilakukan agar pelayanan tidak semakin menurun,” ujar Merta Yasa.

    Ketua Komisi II DPRD Jembrana, I Ketut Suastika, turut mengingatkan agar pemerintah tidak hanya berfokus pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), tetapi juga memastikan pelayanan kesehatan tetap berjalan optimal.

    Ia menilai pembangunan infrastruktur tidak akan berarti apabila masyarakat justru kesulitan memperoleh pelayanan kesehatan akibat keterbatasan obat maupun kondisi keuangan rumah sakit. Ia juga mempertanyakan besarnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) di tengah kebutuhan mendesak RSU Negara.

    Menanggapi berbagai masukan tersebut, Sekda Jembrana I Made Budiasa menyatakan usulan audit internal terhadap RSU Negara akan disampaikan kepada Bupati Jembrana sebagai bahan pertimbangan. “Audit bukan bertujuan mencari kesalahan, melainkan mengidentifikasi akar persoalan agar solusi yang diambil tepat sasaran,” jelasnya.

    Operasi Pekat Agung 2026, Kepolisian Gianyar Obok-Obok 3 Tempat Hiburan Malam di Bitera

    Budiasa juga mengungkapkan pemerintah sebelumnya sempat mengkaji skema pinjaman sebagai alternatif membantu kondisi keuangan rumah sakit. Namun, rencana tersebut belum dapat direalisasikan karena terbentur mekanisme penganggaran daerah.

    Sementara itu, Kepala BPKAD Jembrana I Gede Gusdiendi menyatakan, sektor kesehatan tetap menjadi prioritas meski ruang fiskal daerah semakin sempit akibat penurunan dana transfer dari pemerintah pusat. “Salah satu opsi yang dipertimbangkan adalah memanfaatkan sebagian Silpa untuk memenuhi kebutuhan prioritas rumah sakit, khususnya penyediaan obat-obatan, setelah hasil audit memberikan gambaran yang jelas mengenai sumber persoalan,” ucapnya.

    Rapat Banggar akhirnya menyepakati bahwa audit menyeluruh terhadap RSU Negara menjadi langkah mendesak yang harus segera dilakukan. Hasil audit tersebut diharapkan menjadi dasar penyusunan kebijakan penyelamatan rumah sakit, baik dalam aspek tata kelola, keuangan, maupun peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Ts

     

  • Badung Mulai Ground Breaking Jls Dan Shortcut Berawa–umalas–kedampang–teuku Umar Barat

    Badung Mulai Ground Breaking Jls Dan Shortcut Berawa–umalas–kedampang–teuku Umar Barat

    Proyek Rp 2,9 Triliun Ditargetkan Urai Kemacetan Kawasan Wisata

    BADUNG Persindonesia.com – Pemerintah Kabupaten Badung resmi memulai mega proyek infrastruktur jalan untuk mengurai kemacetan di kawasan wisata. Langkah ini ditandai dengan seremoni Ground Breaking Pembangunan Jalan Lingkar Selatan (JLS) dan Shortcut Berawa–Umalas–Kedampang–Teuku Umar Barat dengan total anggaran mencapai Rp 2,9 triliun.

    Prosesi peletakan batu pertama dilakukan langsung oleh Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa bersama Gubernur Bali Wayan Koster, Wakil Bupati Badung Bagus Alit Sucipta, Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti dan Sekda IB. Surya Suamba yang ditandai dengan menekan tombol sirine. Acara ini dipusatkan di lokasi proyek JLS Segmen 4 (Labuan Sait – Pedati) serta pembangunan trase jalan Pura Kulat – Labuan Sait, Desa Pecatu, Kuta Selatan, pada Senin (27/07/2026).

    Turut hadir dalam acara tersebut Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Haeruddin C. Maddi, jajaran Forkopimda Bali dan Badung, Pimpinan BUMN Wilayah Bali, Wakil Ketua dan anggota DPRD Badung, Kepala OPD di lingkup Pemkab Badung, jajaran Direksi PT. Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI), perwakilan asosiasi profesi, pelaku usaha, media, serta Camat, Lurah, Perbekel, dan Bendesa Adat se-Kabupaten Badung.

    Dalam laporannya, Bupati I Wayan Adi Arnawa menyampaikan bahwa pengembangan koridor di Kecamatan Kuta Selatan dan Kuta Utara dirancang untuk membentuk jaringan jalan yang saling terhubung. Infrastruktur ini akan menghadirkan jalur alternatif, mengurangi beban lalu lintas pada ruas utama, serta meningkatkan aksesibilitas menuju kawasan permukiman, pusat pelayanan publik, destinasi pariwisata, dan sentra pertumbuhan ekonomi. “Pembangunan infrastruktur strategis di wilayah Badung Selatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2026–2027. Tahap awal meliputi pembangunan Jalan Lingkar Selatan (JLS) serta penataan Simpang Siligita dengan total panjang jalan mencapai 10,89 kilometer dan pembangunan Jalan Semer – Teuku Umar Barat untuk mengurai kemacetan di Simpang Semer dengan total panjang jalan mencapai 4,77 kilometer dengan anggaran Rp 2,9 Triliun lebih,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Bupati Adi Arnawa memaparkan rencana jangka panjang pembangunan JLS yang dirancang sepanjang 29,95 kilometer. Sementara untuk wilayah Badung Tengah dan Utara, total target pembangunan mencapai 52,95 kilometer dalam periode 2026–2029.

    Bupati menjelaskan bahwa seluruh pembangunan jalan ini telah melalui tahapan studi kelayakan (FS) serta penyusunan Detail Engineering Design (DED) sebagai dasar penetapan trase dan tipikal jalan. Proses penetapan lokasi dan pengadaan tanah juga dilaksanakan melalui musyawarah mufakat, dengan tetap menjunjung tinggi hak-hak masyarakat pemilik lahan serta mengedepankan prinsip keadilan. “Sehingga kalau ini sudah dibuat, berarti kondisi wilayah Bandung secara umum, sudah dilintasi oleh jalan-jalan besar. Sehingga saya yakin sekali, daya dukung pariwisata kita akan semakin meningkat,” tambah Adi Arnawa.

    Saat ditanya mengenai tantangan proyek, Adi Arnawa mengakui proses pembebasan lahan sempat menemui pro dan kontra. Namun melalui pendekatan persuasif kepada masyarakat serta percepatan penyusunan studi kelayakan (FS), Detail Engineering Design (DED), penetapan lokasi hingga pembebasan lahan, seluruh proses akhirnya dapat berjalan. “Prinsipnya masyarakat gayung bersambut. Mereka sudah jenuh dengan kemacetan di Badung Selatan sehingga mendukung pembangunan ini,” ucapnya.

    Bupati Adi Arnawa optimistis kehadiran JLS akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan mendongkrak nilai kawasan di sekitarnya. Kondisi tersebut diyakini berdampak positif pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ke depan, pembangunan infrastruktur diharapkan dapat lebih banyak dibiayai secara mandiri melalui kemampuan fiskal daerah tanpa harus bergantung pada pinjaman.

    Pada kesempatan yang sama, Gubernur Bali Wayan Koster menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada jajaran Pemerintah Kabupaten dan DPRD Badung atas realisasi pembangunan proyek strategis ini. Menurut Koster, proyek tersebut merupakan jawaban nyata atas persoalan kemacetan kronis yang selama ini membelit kawasan pariwisata Badung Selatan. “Saya bersyukur apa yang direncanakan sejak lama hari ini bisa dimulai. Kawasan ini merupakan destinasi wisata yang sangat padat, bukan hanya aktivitas masyarakat lokal, tetapi juga wisatawan. Kemacetan yang terjadi selama ini harus diselesaikan agar pariwisata Badung dan Bali tetap berkualitas, berdaya saing, dan berkelanjutan,” ujar Koster.

    Gubernur juga memuji keberanian Pemkab Badung dalam membiayai proyek senilai Rp 2,9 triliun ini, termasuk langkah taktis memanfaatkan dukungan pembiayaan dari PT. SMI. Menurutnya, percepatan pembangunan infrastruktur harus dilakukan karena penundaan hanya akan membuat biaya konstruksi terus membengkak di masa depan. “Langkah yang diambil Pak Bupati sudah berada di arah yang benar dan patut kita dukung bersama,” tegas Koster.

    (Prokompim/Badung)

  • Universitas Hang Tuah Gelar Rakerpim 2026, Perkuat Sinergi IPTEKS Kelautan Menuju World Class Maritime University

    Universitas Hang Tuah Gelar Rakerpim 2026, Perkuat Sinergi IPTEKS Kelautan Menuju World Class Maritime University

    Universitas Hang Tuah Gelar Rakerpim 2026, Perkuat Sinergi IPTEKS Kelautan Menuju World Class Maritime University

    Malang, Persindonesia.com – Universitas Hang Tuah (UHT) menggelar Rapat Kerja Pimpinan (Rakerpim) Tahun 2026 dengan mengusung tema “Sinergi IPTEKS Kelautan dan Sumber Daya Manusia dari Unggul menuju World Class Maritime University”. Kegiatan ini berlangsung selama tiga hari, 23–25 Juli 2026, di Shanaya Resort Malang.

    Rakerpim diikuti oleh seluruh jajaran pimpinan universitas, mulai dari Rektor, Wakil Rektor I, II, dan III, para Dekan, Wakil Dekan, hingga Kepala Satuan Kerja (Ka. Satker) di lingkungan Universitas Hang Tuah.

    Kegiatan ini menjadi momentum strategis untuk melakukan evaluasi menyeluruh, merumuskan kebijakan, serta memperkuat sinergi dalam mendukung pencapaian visi UHT sebagai perguruan tinggi unggul di bidang IPTEKS kelautan dan kemaritiman yang berdaya saing global.

    Rangkaian kegiatan hari pertama diawali dengan pembukaan oleh Rektor Universitas Hang Tuah, Laksamana Muda TNI (Purn) Dr. Ir. Avando Bastari, M.Phil., M.Tr.Opsla., IPM., ASEAN Eng. Dalam sambutannya, Rektor menegaskan bahwa Rakerpim merupakan forum strategis untuk menyatukan langkah dan arah kebijakan universitas ke depan.

    Ia mengajak seluruh pimpinan untuk memperkuat sinergi, inovasi, efisiensi, serta soliditas organisasi. Rakerpim 2026 diharapkan mampu melahirkan kebijakan yang implementatif dan berdampak nyata dalam mendorong UHT menuju World Class Maritime University.

    Setelah pembukaan, kegiatan dilanjutkan dengan paparan “Strategi UHT Menuju Unggul di Bidang IPTEKS Kelautan dan Kemaritiman yang Berdampak Internasional” serta laporan Indikator Kinerja Utama (IKU) oleh Wakil Rektor I, Dr. Widyastuti, drg., Sp.Perio. Sesi ini dimoderatori oleh Kepala Bagian Akreditasi Lembaga Penjaminan Mutu, Liza Yudistira Yusan, S.Farm., M.Farm-Klin., M.H., dan dilanjutkan dengan diskusi interaktif.

    Selanjutnya, Kepala Lembaga Penjaminan Mutu, Prof. Dr. Drs. Viv Djanat Prasita, M.App.Sc., memaparkan strategi UHT menuju QS World Ranking, yang dimoderatori oleh Kepala Komunikasi dan Informasi, Dr. Arif Winarno, S.T., M.T., CISHR. Diskusi yang berlangsung menekankan pentingnya penguatan reputasi akademik dan internasionalisasi institusi.

    Paparan berikutnya disampaikan oleh Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Dr. Rini Nurahaju, S.Psi., M.Si., Psikolog, mengenai “Kapabilitas SDM Menuju QS World Ranking”, dengan moderator Kepala Satuan Pengawasan Internal, Dr. Ir. Nuhman, M.Kes., CISHR.

    Berbagai paparan pada hari pertama menjadi ruang konsolidasi strategis dalam memperkuat kualitas akademik, tata kelola, serta pengembangan sumber daya manusia yang berorientasi pada dampak dan pengakuan internasional.

    Memasuki hari kedua, kegiatan dilanjutkan dengan paparan program kerja fakultas yang selaras dengan visi dan misi universitas, disertai laporan capaian masing-masing fakultas. Sesi ini dimoderatori oleh Kepala Bagian Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Badan Pengawasan dan Pengembangan, Dr. Ir. Dwisetiono, S.T., M.MT., IPM., ASEAN Eng.

    Melalui forum tersebut, para dekan memaparkan strategi pengembangan fakultas sekaligus memperkuat sinergi lintas unit. Diskusi yang berlangsung menjadi sarana mempererat koordinasi dan kolaborasi antar fakultas maupun satuan kerja.

    Rangkaian hari kedua juga diisi dengan sesi kebijakan pimpinan yang menghadirkan Rektor, Wakil Rektor I, Wakil Rektor II Laksamana Muda TNI (Purn) Dr. Iwan Isnurwanto, S.H., M.A.P., M.Tr.(Han)., serta Wakil Rektor III Laksamana Pertama TNI (Purn) Dr. Toto Dwijaya Saputra, S.T., M.Si(Han)., M.Tr.Opsla.

    Dimoderatori oleh Kepala Badan Pengawasan dan Pengembangan, Dr. Dewi Setyowati, S.H., M.H., sesi ini menegaskan arah kebijakan strategis universitas serta memperkuat komitmen bersama dalam mencapai target institusi menuju World Class Maritime University.

    Kegiatan hari kedua ditutup dengan gala dinner yang berlangsung dalam suasana hangat dan penuh kebersamaan. Momentum ini dimanfaatkan untuk mempererat komunikasi serta memperkuat soliditas antar pimpinan.

    Pada hari ketiga, Rakerpim ditutup dengan kegiatan olahraga bersama yang mengusung semangat kebersamaan. Kegiatan ini menjadi simbol penting dalam membangun kekompakan dan energi positif bagi seluruh jajaran pimpinan.

    Melalui Rapat Kerja Pimpinan Tahun 2026 ini, Universitas Hang Tuah menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat sinergi, menyatukan visi, serta mengembangkan kapasitas institusi. Dengan optimalisasi IPTEKS kelautan dan sumber daya manusia unggul, UHT semakin mantap melangkah menuju World Class Maritime University yang mampu memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat, bangsa, dan dunia kemaritiman internasional. (Red-sam)

  • Apel Pagi Kantah Gianyar Tekankan Penyelesaian SKP dan Penguatan Zona Integritas

    Apel Pagi Kantah Gianyar Tekankan Penyelesaian SKP dan Penguatan Zona Integritas

    Apel pagi dipimpin oleh Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan selaku Pembina Apel

    GIANYAR Persindo –  Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar kembali melaksanakan apel pagi rutin pada Senin (27/7/2026) yang berlangsung di halaman depan Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar. Kegiatan tersebut diikuti oleh seluruh jajaran pegawai sebagai bagian dari upaya memperkuat kedisiplinan, koordinasi, serta komitmen dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan pelayanan pertanahan.

    Apel pagi dipimpin oleh Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan selaku Pembina Apel. Dalam arahannya, seluruh pegawai diingatkan untuk segera menuntaskan penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) sebagai instrumen penting dalam mengukur target dan capaian kinerja setiap pegawai.

    Selain itu, Admin dan Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Zona Integritas diminta untuk terus meningkatkan koordinasi dan komunikasi dalam memastikan seluruh tahapan pembangunan Zona Integritas dapat terlaksana secara efektif, terarah, dan optimal.

    Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar, I Gusti Putu Darma Astika, S.SiT., M.H., menegaskan, kedisiplinan, kerja sama, dan koordinasi antarpegawai merupakan bagian penting dalam mewujudkan tata kelola organisasi yang semakin baik. “Penyelesaian SKP harus menjadi perhatian bersama karena berkaitan dengan target dan evaluasi kinerja pegawai. Di sisi lain, penguatan koordinasi antar-Admin dan Pokja juga sangat penting untuk memastikan pembangunan Zona Integritas berjalan secara konsisten dan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” ujar I Gusti Putu Darma Astika.

    Gusti Putu Darma juga mengingatkan seluruh jajaran untuk tetap memperhatikan kesehatan dan keselamatan kerja, terutama di tengah kondisi cuaca yang belakangan tidak menentu. Menurutnya, kondisi fisik yang sehat menjadi salah satu faktor pendukung agar seluruh pegawai dapat menjalankan tugas dan memberikan pelayanan kepada masyarakat secara maksimal. “Dengan menjaga kesehatan, disiplin, dan membangun komunikasi yang baik, saya berharap seluruh jajaran dapat terus meningkatkan kinerja serta memberikan pelayanan pertanahan yang profesional, transparan, dan berintegritas,” tambahnya.

    Pelaksanaan apel pagi rutin tersebut diharapkan tidak hanya menjadi agenda kedinasan, tetapi juga menjadi momentum untuk menyatukan komitmen seluruh jajaran Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar dalam mewujudkan peningkatan kinerja organisasi dan pelayanan publik yang berkualitas.

    Redaksi Persindo & Humas ATR/BPN Kabupaten Gianyar.

  • Coffee Morning Kantah Gianyar Jadi Ruang Perkuat Komunikasi dan Tingkatkan Kinerja Pelayanan

    Coffee Morning Kantah Gianyar Jadi Ruang Perkuat Komunikasi dan Tingkatkan Kinerja Pelayanan

    Kegiatan Coffee Morning

    Gianyar Persindonesia.com – Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar menggelar kegiatan Coffee Morning pada Senin, 27 Juli 2026. Kegiatan yang diikuti para Pejabat Pengawas dan staf tersebut menjadi momentum untuk memperkuat kebersamaan sekaligus membangun komunikasi yang lebih terbuka di lingkungan kerja.

    Berlangsung dalam suasana santai dan penuh keakraban, kegiatan ini dimanfaatkan sebagai ruang untuk menyamakan persepsi serta melakukan evaluasi bersama terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab masing-masing jajaran. Berbagai masukan dan gagasan turut disampaikan sebagai bagian dari upaya meningkatkan efektivitas kerja serta memperkuat koordinasi antarpegawai.

    Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar, I Gusti Putu Darma Astika, S.SiT., M.H., menyampaikan, komunikasi dan kebersamaan merupakan fondasi penting dalam membangun tim kerja yang solid. Menurutnya, suasana kerja yang terbuka akan mendorong setiap pegawai untuk lebih aktif menyampaikan ide, kendala, maupun solusi dalam pelaksanaan tugas. “Melalui kegiatan seperti ini, kita ingin membangun komunikasi yang lebih terbuka dan menciptakan suasana kerja yang nyaman. Setiap masukan dari jajaran sangat penting untuk menjadi bahan evaluasi bersama, sehingga kita dapat terus memperbaiki kinerja dan memberikan pelayanan yang semakin baik kepada masyarakat,” ujar I Gusti Putu Darma Astika.

    Dalam kesempatan tersebut, jajaran Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar juga membahas sejumlah hal berkaitan dengan pemantapan kinerja dan peningkatan kualitas pelayanan pertanahan. Seluruh pegawai diingatkan untuk senantiasa menjaga kedisiplinan, profesionalisme, serta semangat dalam menjalankan tugas.

    I Gusti Putu Darma Astika menegaskan, peningkatan kualitas pelayanan tidak hanya ditentukan oleh sistem dan kebijakan, tetapi juga oleh komitmen seluruh jajaran dalam menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab. “Kita harus terus menjaga semangat kerja, kedisiplinan, dan integritas. Pelayanan yang baik lahir dari kerja sama seluruh tim. Karena itu, mari kita saling mendukung, terbuka terhadap evaluasi, dan bersama-sama memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” tegasnya.

    Kegiatan Coffee Morning tersebut diharapkan dapat semakin mempererat hubungan kerja antarjajaran Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar. Selain menjadi sarana komunikasi informal, kegiatan ini juga menjadi wadah untuk bertukar ide dan menyerap berbagai masukan guna memperkuat kerja sama tim serta mendorong peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

    Dengan terbangunnya komunikasi yang baik dan semangat kebersamaan, Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar berkomitmen untuk terus meningkatkan kinerja serta menghadirkan pelayanan pertanahan yang profesional, responsif, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

    Redaksi Persindo & Humas ATR/BPN Kabupaten Gianyar.

  • Wamen Ossy Dalam Pesannya Tekankan Peran Pejabat Administrator sebagai Penggerak Transformasi ATR/BPN

    Wamen Ossy Dalam Pesannya Tekankan Peran Pejabat Administrator sebagai Penggerak Transformasi ATR/BPN

    Pengarahan secara daring kepada peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Tahun 2026

    Jakarta Persindonesia.com –  Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, menegaskan pentingnya peran Pejabat Administrator dalam mendorong perubahan dan mempercepat transformasi di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

    Pesan tersebut disampaikan Wamen Ossy saat memberikan pengarahan secara daring kepada peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Tahun 2026, Senin (27/07/2026). Dalam kegiatan tersebut, ia mendorong para peserta untuk tidak hanya menjalankan fungsi manajerial dan rutinitas organisasi, tetapi mampu tampil sebagai pemimpin yang membawa perubahan nyata di unit kerja masing-masing.

    Menurut Ossy, keberhasilan transformasi kelembagaan tidak hanya bergantung pada kebijakan yang dirumuskan di tingkat pusat. Perubahan harus mampu diterjemahkan dan dilaksanakan oleh para pejabat di setiap lini organisasi, termasuk hingga unit pelayanan yang berhadapan langsung dengan masyarakat. “Administrator bukanlah manajer rutinitas. Administrator harus menjadi arsitek perubahan di unit-unit kerja yang ada. Kalau administrator tidak bergerak, perubahan hanya akan berhenti di atas kertas. Namun, ketika administrator bergerak, perubahan akan terasa hingga loket pelayanan BPN yang paling depan,” tegasnya.

    Dalam sesi pengarahan bertema “Memimpin Perubahan, Membangun Institusi yang Dipercaya, Melayani dengan Hati, dan Mempersiapkan Masa Depan Indonesia” tersebut, Wamen Ossy menyampaikan bahwa seluruh agenda transformasi yang dijalankan Kementerian ATR/BPN pada akhirnya harus memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik.

    Ia menjelaskan, upaya membangun institusi yang dipercaya masyarakat harus dilakukan melalui pelayanan yang semakin sederhana dan mudah diakses, organisasi yang responsif terhadap perkembangan zaman, serta penguatan integritas aparatur. “Kita sedang membangun sebuah institusi yang semakin dipercaya masyarakat melalui pelayanan yang semakin mudah, organisasi yang semakin adaptif, dan integritas yang semakin kuat,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Ossy menilai transformasi tidak cukup hanya dilakukan melalui digitalisasi, pembaruan sistem, maupun pemanfaatan teknologi. Faktor sumber daya manusia (SDM) tetap menjadi elemen penting yang menentukan keberhasilan perubahan organisasi.

    Karena itu, para Pejabat Administrator diminta memiliki pola pikir terbuka, adaptif, serta memiliki kemauan untuk terus mengembangkan kompetensi. Peserta PKA diharapkan mampu menjadi agen perubahan yang dapat menumbuhkan budaya kerja yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan.

    Wamen Ossy juga mengingatkan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah sangat erat kaitannya dengan kualitas pelayanan yang diterima setiap hari. Menurutnya, kepercayaan tersebut dibangun secara bertahap melalui berbagai bentuk pelayanan, sehingga setiap aparatur memiliki tanggung jawab untuk menjaganya. “Kepercayaan masyarakat dibangun melalui jutaan pelayanan yang kita berikan setiap hari. Satu pelayanan yang buruk dapat menghapus kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun,” jelasnya.

    Ia berharap para peserta PKA Tahun 2026 dapat membawa semangat perubahan tersebut ke lingkungan kerja masing-masing. Dengan kepemimpinan yang mampu menggerakkan aparatur dan memperbaiki proses kerja, transformasi di Kementerian ATR/BPN diharapkan tidak berhenti sebagai kebijakan atau program semata.

    “Saya yakin apabila seluruh administrator pulang dengan tekad menjadi agen perubahan di unit kerjanya masing-masing, maka transformasi Kementerian ATR/BPN bukan lagi sekadar program, melainkan menjadi sebuah gerakan untuk membangun pelayanan publik yang semakin baik, birokrasi yang profesional, memperkuat kepastian hukum pertanahan dan tata ruang, serta ikut membangun Indonesia yang lebih maju dan sejahtera,” pungkas Wamen Ossy.

    Redaksi Persindo & Humas ATR/BPN Kabupaten Gianyar.
    Sumber : Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol
    Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
    Badan Pertanahan Nasional

  • Ketua TP Posyandu Bali Buka Bimtek Angkatan IX, Tegaskan Posyandu Jadi Pilar Pembangunan Masyarakat

    Ketua TP Posyandu Bali Buka Bimtek Angkatan IX, Tegaskan Posyandu Jadi Pilar Pembangunan Masyarakat

    Bimtek Bina Posyandu Angkatan IX di UPTD Bapelkesmas Dinas Kesehatan Provinsi Bali

    DENPASAR Persindo – Ketua Tim Pembina (TP) Posyandu Provinsi Bali, Ny. Putri Koster, secara resmi membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Bina Posyandu Angkatan IX di UPTD Balai Pelatihan Kesehatan dan Masyarakat (Bapelkesmas) Dinas Kesehatan Provinsi Bali, Denpasar, Senin (27/7).

    Dalam arahannya, Ny. Putri Koster menegaskan bahwa paradigma Posyandu telah berubah secara mendasar. Jika dahulu Posyandu lebih dikenal sebagai tempat penimbangan bayi dan balita, kini perannya jauh lebih luas sebagai pusat pelayanan masyarakat yang mendukung enam bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM), yakni pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, serta sosial.

    Transformasi tersebut menempatkan Posyandu sebagai garda terdepan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mulai dari tingkat keluarga hingga desa. Menurut Ny. Putri Koster, perubahan peran tersebut harus diimbangi dengan peningkatan kapasitas kader.

    Kader Posyandu tidak cukup hanya memahami pelayanan kesehatan ibu dan anak, tetapi juga harus mampu menjadi edukator, motivator, sekaligus fasilitator bagi masyarakat dalam berbagai aspek pembangunan. Peran tersebut mencakup edukasi mengenai pentingnya pola hidup bersih dan sehat, menjaga kelestarian lingkungan, mendorong pendidikan anak, memperkuat kepedulian sosial, hingga mengajak masyarakat berperan aktif mendukung program pemerintah demi terwujudnya desa yang sehat, mandiri, dan sejahtera.

    Ny. Putri Koster menekankan bahwa pembangunan yang berkualitas selalu berawal dari keluarga yang sehat dan lingkungan yang tertata dengan baik. Karena itu, kader Posyandu memiliki posisi strategis karena berinteraksi langsung dengan masyarakat.

    “Melalui pendekatan yang humanis dan semangat gotong royong, kader diharapkan mampu menjadi penggerak perubahan perilaku masyarakat, membangun kesadaran akan pentingnya kesehatan, kebersihan lingkungan, dan gizi keluarga, serta memperkuat solidaritas sosial di tengah kehidupan bermasyarakat,” jelasnya.

    Di akhir arahannya, Ny. Putri Koster mengajak seluruh peserta mengikuti Bimtek dengan sungguh-sungguh serta memanfaatkan kesempatan tersebut untuk memperkaya wawasan dan berbagi pengalaman. Ia berharap ilmu yang diperoleh selama pelatihan dapat diterapkan di wilayah masing-masing sehingga Posyandu benar-benar menjadi pusat pelayanan masyarakat yang adaptif terhadap perkembangan dan kebutuhan masyarakat, sekaligus menjadi salah satu pilar penting dalam mewujudkan pembangunan Bali yang sehat, maju, harmonis, dan berkelanjutan.

    Sementara itu, Ketua Panitia Bimtek Posyandu, Komang Sriani, dalam laporannya menyampaikan bahwa Bimtek Bina Posyandu Angkatan IX merupakan bagian dari upaya Pemerintah Provinsi Bali untuk memperkuat kapasitas kader agar mampu mengimplementasikan transformasi Posyandu berbasis enam bidang SPM.

    Melalui pelatihan tersebut, peserta dibekali pemahaman mengenai kebijakan terbaru, penguatan kelembagaan dan tata kelola Posyandu, serta peningkatan kompetensi kader dalam memberikan pelayanan yang komprehensif kepada masyarakat. Dengan bekal tersebut, para kader diharapkan mampu menjadi ujung tombak pelayanan dasar sekaligus mitra pemerintah desa dalam menyukseskan berbagai program pembangunan yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.

    Komang Sriani juga melaporkan bahwa kegiatan tersebut diikuti 133 kader Posyandu dari Kabupaten Tabanan. Turut hadir Ketua TP Posyandu Kabupaten Tabanan, Ny. Rai Wahyuni Sanjaya, beserta jajaran pengurus dan pendamping kader Posyandu.*

  • Lakukan Kick-off, Wagub Giri Prasta Buka Turnamen Mini Soccer Kerthi Bali IV

    Lakukan Kick-off, Wagub Giri Prasta Buka Turnamen Mini Soccer Kerthi Bali IV

    Pembukaan Kompetisi Mini Soccer Kerthi Bali IV di Lapangan Sepak Bola Gelora Olahraga (GOR) Ngurah Rai, Denpasar

    DENPASAR Persindo – Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta, didampingi Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra, membuka Kompetisi Mini Soccer Kerthi Bali IV di Lapangan Sepak Bola Gelora Olahraga (GOR) Ngurah Rai, Denpasar, Senin (27/7). Kompetisi tersebut berlangsung pada 27 Juli hingga 3 Agustus 2026.

    Pada kesempatan tersebut, Wagub Giri Prasta menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta Kompetisi Mini Soccer Kerthi Bali IV. Menurutnya, kegiatan tersebut tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga sarana mempererat silaturahmi antaraparat sipil negara (ASN) di lingkungan organisasi perangkat daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Bali.

    “Kegiatan ini dilaksanakan sebagai ajang silaturahmi bagi ASN di lingkungan OPD Pemerintah Provinsi Bali. Saya percaya melalui turnamen ini akan terjalin sinergi antarsesama ASN sehingga mampu meningkatkan soliditas sekaligus menumbuhkan budaya olahraga di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali,” ungkap Wagub Giri Prasta.

    Wagub Giri Prasta meyakini seluruh tim akan menunjukkan permainan terbaik dengan penuh semangat dan motivasi tinggi, serta tetap menjunjung nilai-nilai sportivitas.

    Ia mengingatkan bahwa tujuan utama kegiatan tersebut bukan semata-mata menentukan menang atau kalah. Lebih dari itu, kompetisi diharapkan mampu mempererat hubungan antar-OPD sekaligus meningkatkan kebersamaan dan soliditas antarrekan kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

    Sementara itu, Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Pegawai (PSP) Pemprov Bali sekaligus Ketua Panitia Kompetisi Mini Soccer Kerthi Bali IV, I Kadek Adi Mahendra, menyampaikan bahwa kompetisi diselenggarakan sebagai wadah untuk mempererat silaturahmi, membangun kebersamaan, serta meningkatkan keakraban dan soliditas antarpegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

    Menurut Adi Mahendra, antusiasme peserta tahun ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. “Tahun ini kompetisi diikuti 30 organisasi perangkat daerah, meningkat dibandingkan tahun lalu yang melibatkan 27 OPD, dengan total pemain sebanyak 627 orang,” ungkapnya.

    Pertandingan berlangsung selama delapan hari dan dilaksanakan pada sore hari untuk meminimalkan kegiatan yang beririsan dengan pelaksanaan tugas dan pelayanan pada jam kerja. Kompetisi menggunakan format single round robin pada babak penyisihan, dengan setiap tim bertemu dalam grup masing-masing. Tim yang lolos kemudian melanjutkan pertandingan dengan sistem gugur (knockout) hingga babak final.

    Adi Mahendra menjelaskan bahwa seluruh perangkat pertandingan, baik wasit maupun penyelenggara, berasal dari anggota PSP Pemerintah Provinsi Bali yang telah memiliki sertifikat perwasitan maupun penyelenggaraan pertandingan.

    Dengan mengusung semangat “dari kita, oleh kita, dan untuk kita”, kompetisi tersebut diharapkan tetap menjunjung tinggi sportivitas, sikap saling menghormati, dan persaudaraan.  “Buktikan kalau tim kalian lebih kompak. Hari ini kita berlaga, besok kita kembali bekerja. Melalui Kompetisi Mini Soccer Kerthi Bali IV ini, diharapkan kita semakin saling mengenal, memperkuat kebersamaan, serta meningkatkan soliditas seluruh pegawai Pemerintah Provinsi Bali,” tegas Adi Mahendra.

    Sebagai bentuk motivasi dan penghargaan kepada tim yang meraih juara, Wagub Giri Prasta secara pribadi memberikan hadiah sebesar Rp15 juta untuk juara I, Rp10 juta untuk juara II, dan Rp5 juta untuk juara III.

    Pembukaan Kompetisi Mini Soccer Kerthi Bali IV ditandai dengan kick-off yang dilakukan Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta bersama Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Inspektur Provinsi Bali, Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali, serta Kepala Biro Umum Setda Provinsi Bali.

    Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan executive match yang mempertemukan Tim Jersey Merah melawan Tim Jersey Putih.*