Kepala BPS Kota Pangkalpinang, Dewi Savitri, S.ST, M.Si, usai pengukuhan Petugas Sensus Ekonomi 2026
Pangkalpinang, persindonesia.com —
Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Pangkalpinang mengerahkan 192 petugas, untuk menyukseskan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Pendataan secara door-to-door akan berlangsung mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026, dengan menyasar seluruh bangunan, rumah tangga, dan unit usaha di Kota Pangkalpinang.
Dari 192 petugas tersebut, Kepala BPS Kota Pangkalpinang, Dewi Savitri, mengatakan jumlah petugas yang diturunkan terdiri dari 190 petugas mitra dan dua orang pengawas dari BPS. Sebanyak 168 petugas pendataan lapangan dan 24 petugas pemeriksaan.
“Untuk petugas ada 190 mitra dan dua orang pengawas dari BPS, jadi total 192 petugas,” ujar Dewi usai pengukuhan petugas Sensus Ekonomi 2026, Kamis (11/6/2026), di Balai Besar Betason Kantor Wali Kota Pangkalpinang.
Menurut Dewi, petugas tidak hanya mendata pelaku usaha, tetapi juga mengumpulkan informasi terkait kondisi sosial ekonomi masyarakat. Karena itu, seluruh warga akan menjadi sasaran pendataan.
“Selain pelaku usaha, nanti juga akan mendata kondisi sosial ekonomi masyarakat. Jadi seluruh masyarakat akan dikunjungi petugas,” katanya.
Ia menjelaskan, pendataan mencakup seluruh sektor ekonomi, mulai dari pertanian, perdagangan, industri, hingga jasa. Untuk memudahkan proses pendataan, petugas telah dibekali data administrasi awal (pre-list) yang dapat diakses melalui telepon genggam.
Melalui data tersebut, petugas akan melakukan verifikasi nama kepala keluarga maupun anggota keluarga yang telah tercantum dalam daftar. Jika data ditemukan, proses pendataan akan dilanjutkan menggunakan daftar yang tersedia.
BPS menargetkan cakupan Sensus Ekonomi 2026 dapat mencapai 100 persen. Selain itu, sensus ini diharapkan mampu menangkap berbagai aktivitas usaha yang selama ini belum terdata secara optimal, termasuk usaha berbasis digital.
“Jika ada beberapa yang di luar pre-list, kita bisa mendapatkan kegiatan usaha yang biasanya tidak terlihat, seperti produk digital dan influencer, berdasarkan pengakuan responden,” jelas Dewi.
Ia menilai keberadaan data tersebut akan memperluas cakupan sekaligus meningkatkan kualitas data ekonomi yang dihasilkan.
Meski demikian, Dewi mengakui tantangan terbesar dalam pelaksanaan sensus adalah membangun kepercayaan masyarakat, agar bersedia menerima petugas dan memberikan data yang diperlukan.
“Untuk tantangan biasanya masyarakat kurang yakin bahwa ini ada kegiatannya,” ujarnya.
Untuk mengatasi hal tersebut, BPS menggandeng Pemerintah Kota Pangkalpinang hingga perangkat RT dan lingkungan setempat guna membantu sosialisasi kepada masyarakat. (B2N)
