Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Ossy Dermawan, saat menjadi pembicara pada Akademi Politik
Jakarta Persindonesia.com (BPN Gianyar) – Pembangunan nasional tidak hanya berbicara mengenai infrastruktur, investasi, maupun pertumbuhan ekonomi. Di balik berbagai program prioritas pemerintah, terdapat satu aspek mendasar yang menjadi penopang utama, yakni pengelolaan pertanahan dan tata ruang yang tertib serta terintegrasi.
Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Ossy Dermawan, saat menjadi pembicara pada Akademi Politik yang diselenggarakan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Sabtu (13/6/2026).
Dalam kesempatan itu, Ossy menjelaskan bahwa agenda pembangunan yang tertuang dalam Asta Cita Presiden Prabowo Subianto membutuhkan dukungan ketersediaan lahan yang jelas dan memiliki kepastian hukum. Menurutnya, berbagai program strategis pemerintah akan sulit berjalan tanpa adanya tata kelola pertanahan yang baik.
“Program ketahanan pangan, energi, pengelolaan sumber daya air, hingga pengembangan ekonomi hijau dan ekonomi biru membutuhkan ruang dan lahan yang jelas. Karena itu, sektor pertanahan memiliki posisi yang sangat penting dalam mendukung keberhasilan pembangunan,” katanya.
Ia memaparkan bahwa Indonesia memiliki wilayah daratan sekitar 189 juta hektare atau 23 persen dari total luas wilayah nasional. Dari jumlah tersebut, sekitar 118,1 juta hektare merupakan kawasan hutan yang berada di bawah kewenangan Kementerian Kehutanan, sedangkan 70,1 juta hektare lainnya merupakan Areal Penggunaan Lain (APL) yang menjadi kewenangan Kementerian ATR/BPN.
Kementerian ATR/BPN, lanjut Ossy, terus mempercepat penyelesaian pemetaan bidang tanah di seluruh wilayah Indonesia. Saat ini sebagian besar wilayah APL telah terpetakan, sementara sisanya masih difokuskan pada daerah perbatasan dan kawasan yang bersinggungan dengan hutan.
Menurutnya, pemetaan yang lengkap akan menjadi dasar penting dalam membangun sistem informasi pertanahan nasional yang akurat dan terpadu. Dengan data yang terintegrasi, pemerintah dapat mengambil kebijakan pembangunan secara lebih tepat dan terukur. Ossy menilai salah satu tantangan yang masih dihadapi saat ini adalah adanya perbedaan data antarinstansi yang berpotensi menimbulkan tumpang tindih pemanfaatan ruang. Kondisi tersebut kerap menjadi pemicu sengketa lahan dan konflik agraria di berbagai daerah.
Karena itu, pemerintah terus memperkuat implementasi Kebijakan Satu Peta sebagai upaya menyatukan seluruh data spasial nasional ke dalam satu sistem yang terintegrasi. Melalui langkah tersebut, seluruh lembaga diharapkan memiliki acuan data yang sama dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Di hadapan para mahasiswa, Ossy juga menekankan pentingnya pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan pertanahan modern. Digitalisasi data dan integrasi informasi dinilai menjadi kunci untuk menciptakan pelayanan yang lebih transparan, efektif, dan mampu mendukung pembangunan berkelanjutan.
Melalui penguatan sistem pertanahan nasional, pemerintah optimistis berbagai program prioritas dalam Asta Cita dapat berjalan lebih efektif sekaligus meminimalkan potensi konflik yang selama ini muncul akibat ketidakselarasan data dan pemanfaatan ruang.
Humas Kantor Wilayah BPN Provinsi Bali
Sumber : Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional
