PersIndonrsia.Com,Klungkung- Bupati Klungkung, I Made Satria didampingi Wakil Bupati Tjokorda Gde Surya Putra dan Sekertaris Daerah (Sekda) Klungkung, Anak Agung Gede Lesmana memimpin rapat percepatan pembangunan pelabuhan Pesinggahan Kecamatan Dawan, bertempat di ruang rapat Widya Mandala, Kantor Bupati Klungkung, pada hari Senin 5 Mei 2025.
Dalam rapat dibahas bagaimana menentukan langkah langkah yang perlu dilakukan dan dokumen apa saja yang harus disiapkan, guna mempercepat pembangunan pelabuhan yang merupakan penyanding pelabuhan Mentigi Nusa Penida.
Baca Juga : Pasca Menghilang Dari Penginapan, Bocah Asal India Ditemukan di Pesisir Pantai
Menurut Bupati Klungkung, I Made Satria mengatakan pembangunan Pelabuhan Pesinggahan merupakan salah satu program unggulan prioritas Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klungkung lima (5) tahun kedepan. Pembangunan pelabuhan ini bertujuan untuk mewujudkan kesamaan harga dan pemerataan pembangunan antara Klungkung Daratan dan Kepulauan Nusa Penida.
“Untuk itu pihaknya mengajak semua stakeholder untuk seriuskan persiapan percepatan pembangunan pelabuhan ini.” Ujar Bupati Made Satria.
Dalam kesempatan tersebut pihaknya juga meminta kejelasan aset lahan lebih dulu. Yang mana untuk membangun sebuah pelabuhan yang layak dibutuhkan lahan paling tidak seluas 3 sampai dengan 5 hektar. Oleh karena itu pihaknya meminta Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan supaya melakukan koordinasi dengan Kantor Pertanahan dalam rangka mempercepat proses sertifikasi lahan dilokasi rencana pembangunan pelabuhan tersebut.
Demikian pula terkait Feasibility Study atau Studi Kelayakan sebagai pondasi dalam merubah RTRW. “Kami meminta Dinas Perhubungan untuk segera mereview FS tersebut mengingat FS Pelabuhan Pesinggahan yang sudah disusun pada tahun 2017 adalah untuk pelabuhan Pengumpan Lokal, sehingga perlu dilakukan Review”, kata Bupati Satria.
Baca Juga : Apresiasi Capaian Kinerja OPD, Bupati Satria Harap Komitmen Melayani Tetap Terbangun
Sementara itu Wakil Bupati (Wabup) Klungkung, Tjok Surya dalam kesempatan tersebut meminta segera dibentuk Satuan Tugas (Satgas) untuk menentukan siapa berbuat apa, sehingga percepatan pembangunan bisa diwujudkan.
“Ini merupakan gerbang kita menuju pemerataan pembangunan dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD),” tandasnya. (*)
