Bangli persindonesia.com | 25 Juli 2023 – Proyek pembangunan resort di Taman Wisata Alam Gunung Batur, Kintamani, Kabupaten Bangli, berpotensi menjadi konflik sosial. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan persepsi antara warga dan investor terkait proyek tersebut. Warga yang tinggal di kawasan tersebut keberatan dengan proyek tersebut karena khawatir akan kehilangan tempat tinggal dan lahan pertanian. Mereka juga merasa dipaksa untuk menandatangani surat perjanjian kerjasama dengan investor.
Sementara itu, investor menyampaikan bahwa proyek tersebut sudah mendapatkan izin pemanfaatan lahan di Taman Wisata Alam Gunung Batur seluas 85,66 hektar. Dari lahan tersebut, hanya 10 persennya saja yang akan digunakan untuk pembangunan resort, yaitu seluas 8,6 hektar. Sisanya, akan digunakan untuk pemberdayaan masyarakat, seperti tempat pementasan kesenian, agrowisata, dan ekowisata.
Ketua DPRD Bangli Ketut Suastika mengatakan bahwa pihaknya akan memfasilitasi pertemuan antara warga dan investor untuk mencari solusi yang terbaik bagi kedua belah pihak. “Kami harapkan masyarakat tetap tenang dan tidak melakukan tindakan anarkis yang dapat merugikan masyarakat sendiri,” kata Suastika. Namun, pertemuan yang difasilitasi oleh DPRD Bangli pada Selasa (25/7/2023) belum membuahkan hasil. Warga masih tetap keberatan dengan proyek tersebut.
Ketua Forum Komunikasi Masyarakat Batur Tengah, Endah Kurnia, mengatakan bahwa warga tidak akan menyetujui proyek tersebut jika lahan pertanian mereka akan digusur. “Kami sudah tinggal di sana jauh sebelum ada penunjukan kawasan konservasi seperti sekarang. Selain sebagai tempat tinggal, di areal tersebut juga kami gunakan sebagai lokasi pertanian,” kata Endah.
Ketua Lembaga Bantuan Hukum Bali, Wayan Sudirta, mengatakan bahwa konflik sosial di Kintamani berpotensi terjadi jika proyek tersebut tidak diselesaikan secara baik. “Pemerintah daerah harus segera mencari solusi yang terbaik bagi kedua belah pihak,” kata Sudirta.
Proyek pembangunan resort di Taman Wisata Alam Gunung Batur, Kintamani, Kabupaten Bangli, berpotensi menjadi konflik sosial. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan persepsi antara warga dan investor terkait proyek tersebut. Pemerintah daerah harus segera mencari solusi yang terbaik bagi kedua belah pihak untuk mencegah terjadinya konflik sosial. (Hms)
