KLUNGKUNG-PersIndonesia.Com- DPRD Kabupaten Klungkung menggelar Sidang Paripurna dengan agenda penyampian Laporan Keterangan Pertanggung-jawaban (LKPJ) Bupati Klungkung Tahun 2023, pada Kamis (21/3). Sidang yang berlangsung di ruang Sabha Nawa Natya dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Klungkung Anak Agung Anom dihadiri Penjabat (Pj) Bupati Klungkung Nyoman Jendrika dan Anggota DPRD serta undangan terkait lainnya.
Baca Juga: Kabupaten Bangli Gelar Dharma Santhi Serangkian Perayaan Nyepi Tahun Saka 1946
Dalam kesempatan tersebut Pj. Bupati Klungkung I Nyoman Jendrika menyampaikan gambaran perekonomian Kabupaten Klungkung pada tahun 2023. Menurutnya, perekonomian Kabupaten Klungkung pada tahun 2023 sebesar 4,70% meningkat dibandingkan tahun 2022 yang mencapai 3,12% dan dibawah pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali sebesar 5,71%.
Untuk PDRB atas harga berlaku pada Tahun 2023 mencapai sekitar 10,080 triliun rupiah mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2022 yang mencapai 9,210 triliun rupiah. “PDRB atas harga konstan juga mengalami peningkatan dari 5,770 triliun rupiah menjadi 6,041 triliun rupiah”, jelasnya.
Sementara realisasi Pendapatan Daerah pada Tahun 2023 sebesar Rp 1,370 triliun lebih, dari target Pendapatan Tahun 2023 sebesar Rp 1,405 triliun lebih, atau mencapai 97,50 persen. Realisasi belanja pada tahun anggaran 2023 mencapai Rp 1,355 triliun lebih, dari target belanja tahun 2023 sebesar Rp.1,461 triliun lebih, atau mencapai 92,75 persen. “Realisasi belanja digunakan untuk mendanai urusan yang menjadi kewenangan daerah”, terang Jendrika.
Ia juga menyampaikan disamping berbagai keberhasilan yang telah dicapai, masih ada kekurangan atau kelemahan dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan, diantaranya pengelolaan sampah yang belum optimal, dimana masih terdapat ketimpangan antara jumlah sampah yang dihasilkan dengan kemampuan daerah mengelola sampah tersebut.
Baca Juga:Â Menteri ATR Agus Yudhoyono Berikan Kuliah Umum di Seskoal
Selain itu belum memadainya kualitas Infrastruktur khususnya jalan yang menuju Destinasi Daerah sasaran Investasi. Dimana kondisinya masih rusak atau belum terbangun, serta infrastruktur pelayanan air minum yang belum optiminal. Juga masih adanya ketimpangan kualitas Infrastruktur di Klungkung daratan dengan Kepulauan Nusa Penida.
“Atas kondisi tersebut pihaknya berharap dukungan, kerjasama dan partisipasi aktif dari semua pihak, khususnya Anggota Dewan yang terhormat, dengan bersinergi mencari solusi atas segala permasalahan yang ada”, pungkasnya.(DK)
