Bangli, 21 November 2023 – Fraksi Golkar DPRD Bangli mendesak pemerintah Kabupaten Bangli untuk menurunkan angka stunting dan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Hal ini disampaikan dalam pandangan umum fraksi Golkar pada rapat paripurna DPRD Bangli, Selasa (21/11/2023).
Ketua Fraksi Golkar DPRD Bangli I Nengah Darsana mengatakan, Ranperda Kabupaten Layak Anak dan Ranperda Pengarustamaan Gender merupakan upaya pemerintah untuk menjamin hak-hak anak dan perempuan. Namun, fraksi Golkar menilai bahwa masih ada sejumlah hal yang perlu diperhatikan pemerintah.
“Fraksi Golkar mendukung dan mengapresiasi langkah pemerintah dalam membuat Ranperda ini. Namun, ada masukan yang perlu diperhatikan. Antara lain terus melakukan upaya menurunkan angka stunting di Kabupaten Bangli,” kata Darsana.
Menurut Darsana, angka stunting di Kabupaten Bangli masih cukup tinggi. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Bangli, angka stunting di Kabupaten Bangli pada tahun 2022 sebesar 19,5%. Angka ini masih di atas rata-rata nasional sebesar 14,3%.
“Untuk itu, fraksi Golkar mendesak pemerintah untuk terus melakukan upaya penurunan angka stunting,” tegas Darsana.
Selain itu, fraksi Golkar juga mendesak pemerintah untuk melakukan sosialisasi akibat hukum terhadap pelaku tindak kekerasan anak di sekolah dan masyarakat.
“Juga perlu melakukan sosialisasi akibat hukum terhadap pelaku aborsi dan akibat hukum terhadap pelaku pelecehan seksual terhadap anak di tengah masyarakat,” kata Darsana.
Terkait Ranperda Pengarustamaan Gender, fraksi Golkar mempertanyakan langkah-langkah strategis apa yang menjadi penekanan, baik preventif maupun solutif untuk mengurangi angka kejahatan terhadap perempuan dan anak.
“Golkar meminta eksekutif agar menetapkan program yang lebih responsive untuk mengatasi masalah gender termasuk juga mempertanyakan tentang keseriusan dan fokus kerja Pemerintah Kabupaten Bangli dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak,” kata Darsana.
Fraksi Golkar berharap agar catatan-catatan tersebut dapat menjadi pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam menyusun dan melaksanakan Ranperda Kabupaten Layak Anak dan Ranperda Pengarustamaan Gender.
hms
