Persindonesia.com Jembrana – Dampak pemangkasan anggaran transfer hingga Rp99,4 miliar atau sekitar 12,5 persen dari pemerintah pusat, dibandingkan tahun sebelumnya pada tahun anggaran 2026, Kabupaten Jembrana yang merupakan kabupaten termiskin dari 9 kabupaten yang ada di Bali yang hanya mengandalkan ekonomi dari sektor pertanian terancam mengalami Krisis Fiskal 2026, dimana 3 sektor vital yang menyentuh masyarakat yaitu pendidikan, kesehatan dan insfratruktur terancam tidak dapat sokongan dari pemerintah pusat
Saat dikonfirmasi, Bupati Jembrana I Made Kembang Hartawan mengungkapkan, pemangkasan tersebut merupakan salah satu yang terbesar sejak era reformasi. Padahal, sebelumnya tren transfer ke daerah cenderung meningkat seiring naiknya alokasi APBN.
“Transfer kita untuk 2026 dikurangi hampir Rp100 miliar, tepatnya Rp99,4 miliar. Jumlah ini cukup besar, dan belum pernah terjadi sebelumnya setelah reformasi. Biasanya penerimaan dari pusat naik, tapi kali ini justru berkurang,” ujarnya, Rabu (1/10).
Kecamatan Kintamani Belum Terjamah MBG, Ketua DPRD Harap Pemerataan
Menurutnya, pemangkasan tersebut akan berdampak langsung pada sektor pendidikan dan kesehatan. Jika tahun ini pemerintah daerah masih menerima alokasi khusus untuk infrastruktur, maka tahun depan sokongan untuk pendidikan dan kesehatan justru tidak ada.
“Untuk saat ini kami belum menemukan solusi atau pola jalan cara terbaik mengatasi hal ini, ini berat sekali. Kami sudah berdiskusi dengan TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah), bahkan juga bersama kepala daerah lain di Bali. Beberapa teman bupati di luar Bali juga tengah berkomunikasi dengan pemerintah pusat agar transfer ini tidak berkurang. Minimal bisa sama dengan tahun ini,” jelasnya.
Ia menambahkan, berbagai program yang selama ini berjalan, termasuk dukungan terhadap BPJS Kesehatan, pembangunan infrastruktur, hingga pelestarian adat dan budaya, sangat bergantung pada dana transfer tersebut. “Kalau ini terjadi ketiga sektor seperti pendidikan, kesehatan dan insfratruktur bisa terancam, karena tidak adanya pendanaan dari pusat,” ucapnya.
Hingga kini, Pemkab Jembrana belum menemukan solusi konkret untuk menutup defisit akibat pemangkasan transfer pusat. Kembang Hartawan menegaskan, pihaknya tidak akan menaikkan pajak daerah karena berpotensi menambah beban masyarakat.
“Saya belum berpikir menaikkan pajak, karena pasti akan berdampak langsung pada masyarakat. Yang bisa kami lakukan saat ini adalah mendata hotel, vila, atau usaha lain yang belum memiliki izin atau belum membayar sesuai ketentuan. Kami akan maksimalkan potensi itu,” ujarnya.
Meski demikian, ia menegaskan penertiban perizinan tidak akan dilakukan secara represif. Pemerintah daerah sedang menyiapkan regulasi agar pelaku usaha bisa mendapatkan insentif sekaligus diarahkan untuk taat aturan.
Akses Utama Pelajar Terancam Putus, Bang Ipat Turun Tangan Tinjau Longsor
“Kalau ada yang belum punya izin, kami sedang carikan regulasi supaya mereka bisa mendapat jalan keluar. Tapi yang jelas, kami tetap berupaya mencari pola terbaik agar pendapatan daerah bisa meningkat tanpa membebani masyarakat,” tambahnya. Ts
