OPINI – Dimanapun, selalu ada birokrat berbaju pilitisi atau sebaliknya. Tak terkecuali di negeri Tapai, surga di ketinggian bagi para pejabat oportunis. Mereka yang hanya pandai menyenangkan hati pimpinannya, yang hanya pandai berkata “siap bapak”. Yang hanya pandai membuat semuanya tampak bagus di permukaan saja, yang hanya nampak gebyar dipandang mata. Mulai dari Sekda, kepala dinas, camat bahkan sekelas kabid dan kasi. Kemana angin surga bertiup, kesitu mereka berlabuh.Dimana ada tempat yang dirasa nyaman, disitu mereka bersandar.
Namun dalam momen pilkada tahun ini, para oportunis ini mulai gelisah. Sandaran mereka sepertinya sudah mulai goyah, tak sekuat seperti yang dibayangkan semula. Jika sandaran mereka benar-benar ambruk, tentu mereka akan ikut terjerumus ke jurang kekalahan. Zona nyaman yang selama ini melenakan tentu terpaksa akan mereka tinggalkan.
Para oportunis yang sudah terbiasa merasakan nyamannya kursi empuk jabatan mereka, tentu tak ingin hal ini terjadi. Berpindah haluan jadi salah satu cara yang patut dicoba.
Sayangnya mereka tidak pernah memperhitungkan satu hal. Tidak semua pimpinan dapat mereka kelabui, dapat dibohongi dengan rayu manis “siap bapak”. Masih ada sosok yang mungkin belajar dari pengalaman pemimpin sebelumnya, bahwa rayu manis para oportunis justru racun mematikan.
Calon pemimpin ini sudah melihat rekam jejak para oportunis yang justru banyak membuat kerusakan. Mulai dari tatanan aparatur, tata kelola pemerintahan, hingga penyusunan dan pelaksanaan program kegiatan. Sehingga bukan hal yang mustahil jika calon pemimpin ini benar-benar terpilih nanti, dia tentu akan memilih untuk membuang para oportunis tersebut. Karena lebih baik membunuh benalu daripada nanti merusak pohonnya.
Kegelisahan para oportunis ini semakin kentara, semakin nyata terlihat. Satu persatu dari mereka mulai mencari jalan. Mencari celah komunikasi, mulai dari tim lapangan hingga ring satu coba mereka dekati. Mulai tawaran ngopi hingga permintaan silaturahmi.
Tujuannya jelas, main di dua kaki untuk cari aman. Berharap kesalahannya termaafkan, berharap dosa-dosa terampunkan. Tapi akankah semudah itu? Tentu kita tidak berharap demikian.
Karena seperti yang kita ketahui, dalam semua UU kepegawaian dipersyaratkan netralitas ASN. Mereka dituntut untuk netral dari intervensi politik dan netral untuk tidak berafiliasi dengan politik. Lebih tegas lagi dalam PP 94 tahun 2021 tentang Disiplin PNS, Pasal 5 huruf n diatur larangan bagi PNS dalam kaitan netralitasnya.
Dalam perkembangannya, seluruh instansi pemerintah menegaskan netralitas ASN kepada jajarannya. Hal ini menggambarkan betapa pentingnya netralitas ASN. Karena ASN yang netral dapat bekerja secara profesional sesuai dengan kapasitasnya.
Tentu dapat kita bayangkan bagaimana kinerja pejabat yang hanya sibuk berpolitik, mencari jalan untuk merapat ke tokoh-tokoh politik. Bagi mereka kinerja dan hasil kerja hanya prioritas nomor sekian. Karena bagi mereka jauh lebih penting untuk mengamankan posisinya, dengan jaminan dari sandaran politiknya.
Kita semua berharap akan ada perubahan di negeri tapai ini. Dan itu harus diawali dengan penataan aparatur yang sesuai dengan kompetensinya.
Karena disadari atau tidak, salah satu faktor penentu kelancaran jalannya roda pemerintahan adalah dengan menempatkan pejabat yang tepat di tempatnya.
Pejabat yang sesuai dengan kompetensi dan kapasitasnya. Baru kemudian kita bisa melihat hasil kerja mereka demi majunya negeri tapai, surga di ketinggian…
(Ageng)
