Persindonesia.com, Jembrana – Bertahun-tahun pandemi Covid-19 menimpa Bali khususnya Kabupaten Jembrana, membuat dunia pendidikan seperti mati suri, anak-anak sekolah tidak belajar di sekolah hanya belajar melalui during dengan gurunya, hal tersebut menyebabkan banyak bangunan sekolah tidak dipergunakan sehingga menjadi rusak. Selain itu semua anggaran dialihkan untuk mendanai kasus Covid-19.
Saat dimulainya pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) 100 persen, Ketua DPRD Kabupaten Jembrana Ni Made Sri Sutharmi bersama Komisi I DPRD Jembrana melakukan pemantauan dan sidak langsung ke sekolah dasar beberapa yang ada di Kecamatan Mendoyo. Saat sidak ditemukan beberapa bangunan sekolah dasar hancur dan rusak parah tidak layak ditempati pada hari Senin (4/4/2022).
Gegana Sumsel, Kawal Ketat Pemusnahan 532 Pucuk Senpira
Seperti halnya di SDN 1 Yehembang, SDN 6 Yehembang dan SDN 2 Pohsanten ditemukan dengan kondisi memprihatinya kerusakan sangat parah sehingg tidak bisa ditempai untuk belajar mengajar. Sementara di SDN6 Yehembang, satu ruang kelas disekat untuk proses pembelajaran.
Saat dikonfirmasi awak media, Ketua DPRD Kabupaten Jembrana Ni Made Sri Sutharmi mengatakan, mulai diperlakukannya PTM 100 persen, pihaknya langsung mengadakan pemantauan sekaligus sidak ke beberapa sekolah yang ada di Kesamatan Mendoyo. “Kami menemukan beberapa sekolah yang keadaanya sangat memperihatinkan. Bangunan sekolah rusak parah anak-anak tidak bisa belajar, padahal sekolah dasar merupakan sebuah pondasi bagi keberhasilan anak didik menuju cita-citanya ke depann,” terangnya. Kamis (7/4/2022)
Sidak Komisi III DPRD Jembrana, Pustu Layaknya Rumah Hantu, Pelayanan Puskesmas Ditingkatkan
Sutarmi mengaku, dirinya telah konfirmasi kepada pihak Kepala Sekolah SDN 6 Yehembang dikatakan pihaknya sudah pernah mengusulkan ke dinas pendidikan pada tahun 2020 akan tetapi sampai sekarang belum mendapat tanggapan. “Saya berharap sekolah seperti ini menjadi perhatian khusus dan menjadi skala prioritas dalam pembangunan insfrastruktur terutama sarpras di dunia pendidikan di tahun anggaran perubahan tahun anggaran 2022 ataupun di induk tahun anggaran 2023,” ujarnya.
Pihaknya mendorong pihak terkait agar segera menganggarkan di perubahan tahun anggaran 2022 ini, agar membuat skala prioritas anggaran kebutuhan sarpres sekolah di Jembrana. Dirinya sudah  menugaskan Ketua Komisi I sebagai leading sector untuk mengangendakan rapat kerja dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Jembrana dan segera berkoordinasi ke Dinas Pendidikan Provinsi untuk mendapat solusi dan mohon bantuan BKK ke Provinsi untuk kebutuhan sekolah-sekolah yang ada di Jembrana. Red Bali.
