Reses Dody Kusdian bersama sejumlah OPD Pemprov Babel dan BSI di Hotel PIA, Minggu (13/9/2026)
Pangkalpinang, persindonesia.com – Persoalan UMKM, pendidikan, kesehatan, perubahan data penerima bantuan sosial hingga krisis air bersih akibat kekeringan, menjadi sejumlah aspirasi yang mengemuka dalam reses anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), H. Dody Kusdian, di Hotel PIA, Pangkalpinang, Minggu (13/9/2026).
Reses anggota DPRD dari Daerah Pemilihan (Dapil) Kota Pangkalpinang itu dihadiri puluhan konstituen dari Partai PKS, sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) Pemprov Babel serta perwakilan Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Babel.
OPD yang hadir antara lain Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Pendidikan, Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Bappeda, Kesra, Dinas Kelautan dan Perikanan serta Dinas Sosial.
Dody mengatakan, reses merupakan ruang bagi anggota DPRD untuk mendengar langsung aspirasi masyarakat, sekaligus memperjuangkannya melalui kebijakan pemerintah.
“Yang memilih kita kemarin tentu punya hak untuk menyampaikan aspirasi. Kita punya kewajiban untuk mendengar aspirasi mereka, kemudian menjadi permintaan-permintaan mereka,” kata Dody.
Menurut dia, persoalan UMKM, pendidikan dan kesehatan menjadi aspirasi yang banyak disampaikan masyarakat. Namun, salah satu hal yang mendapat perhatian adalah perubahan data desil, yang berdampak terhadap status penerima bantuan.
Dody menyebut ada warga yang sebelumnya masuk desil rendah dan menerima bantuan, tetapi setelah perubahan data justru masuk desil lebih tinggi sehingga kehilangan akses terhadap bantuan.
“Ada yang tadinya mereka dari desil 3 kemudian tiba-tiba menjadi desil 9. Ini yang kita harapkan pemerintah bisa memverifikasi ulang atau minimal memberikan waktu untuk menyanggah perubahan itu,” ujarnya.
Ia meminta kementerian teknis membuka ruang sanggah dan melakukan verifikasi terhadap perubahan data tersebut. Menurutnya, jangan sampai masyarakat yang sebenarnya masih layak menerima bantuan, kehilangan hak hanya karena persoalan data.
“Jangan sampai orang yang memang layak dan berhak mendapatkan bantuan, apakah PKH, bantuan sosial, kesehatan dan lainnya, karena data yang tidak valid kemudian menyebabkan mereka tidak mendapatkan haknya,” katanya.
Dody mengakui penentuan desil merupakan kewenangan pemerintah pusat. Karena itu, pemerintah daerah diharapkan dapat mengkomunikasikan persoalan tersebut kepada kementerian terkait.
Kepala Dinas Koperasi dan UKM Babel, Ari Primajaya, meminta pelaku UMKM memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), untuk memudahkan akses terhadap berbagai program pemerintah.
“Kalau Bapak-Ibu ada usaha, tidak ada NIB, silakan ke Dinas Koperasi UKM yang ada di kabupaten/kota. Kalau tinggal di Pangkalpinang, kami bisa membantu karena prosesnya secara online,” kata Ari.
Ia menyebut penerima program BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja UMKM meningkat dari 3.750 orang menjadi 7.000 penerima pada 2026. Pemerintah juga mendorong pengurusan sertifikasi halal dan pengajuan bantuan peralatan usaha.
Namun, bantuan tidak diberikan otomatis setelah pelaku usaha memiliki NIB. Pengajuan tetap melalui proposal dan verifikasi.
“Yang penting ada proposal dan NIB-nya. Yang sudah dua tahun berjalan kita dahulukan, tetapi kawan-kawan yang baru masuk tetap kita bantu sesuai urutan,” ujarnya.
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Babel juga menyampaikan program pengembangan desa wisata, pelestarian adat dan budaya, pemberdayaan pemuda serta wirausaha muda dan pengembangan sarana olahraga.
Sementara itu, perwakilan BSI Cabang Babel, Firman, memperkenalkan layanan pembiayaan dan perbankan syariah bagi masyarakat, khususnya pelaku usaha.
“BSI hadir di Bangka Belitung bukan sekadar berbisnis saja, tapi ingin memberikan kontribusi nyata lewat kolaborasi dan sinergitas,” kata Firman.
Selain persoalan sosial dan ekonomi, Dody menyoroti kondisi kekeringan yang terjadi di sejumlah wilayah, termasuk Pangkalpinang. Ia meminta pemerintah mengambil langkah cepat karena penanganan melalui APBD membutuhkan waktu.
“Kekeringan saat ini harus diambil kebijakan oleh kepala daerah. Kalau menggunakan APBD pasti butuh waktu. Maka ambillah kebijakan itu,” ujarnya.
Dody mendorong kepala daerah menggalang dukungan perusahaan yang beroperasi di Bangka Belitung, untuk membantu masyarakat terdampak kekeringan.
Ia juga meminta Pemprov Babel aktif menjemput bantuan pemerintah pusat, termasuk program penyediaan sumur bor.
“Kami berharap Pak Gubernur dan jajarannya jemput bola ke pemerintah pusat, untuk mengambil anggaran itu dan meletakkan pos pengadaannya nanti ada di Bangka Belitung,” kata Dody.
Dody berharap seluruh aspirasi yang dihimpun dalam reses dapat menjadi bahan perjuangan DPRD, dalam penyusunan kebijakan dan penganggaran pemerintah sesuai kewenangan dan kemampuan daerah. (B2N)
