Bangli, Sejumlah bekas (eks) bangunan kantor Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di kabupaten Bangli tampak dalam kondisi tidak terawat bahkan dirasa terbengkalai sehingga menimbulkan kesan mubasir.
Padahal bangunan yang ada berada di jalur strategis dan memiliki nilai ekonomi jika dirawat dan dimanfaatkan. Kondisi tersebut memantik sorotan kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bangli.
Baca Juga : Ketua DPRD Bangli Apresiasi Pelaksanaan Lomba Burung Berkicau Bulan Bung Karno
Ketua DPRD Bangli, I Ketut Susatika mengatakan ada sejumlah bekas kantor OPD saat ini dalam kondisi memprihatinkan bahkan kumuh karena terbengkalai. Salah satu dicontohkannya kondisi bekas kantor Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Bangli.
Lanjut diakui Suastika, karena saking lama tidak difungsikan rumput dan tanaman liar menghiasi kantor yang berlokasi di sebelah selatan alun-alun Bangli. Begitu juga halnya bangunan kantor tampak mulai rusak. “Padahal di sisi sebelah selatan bangunanya termasuk baru, karena tidak terawat kini kondisi bangunan mulai rusak,” ucap Ketut Suastika, Rabu 25 Juni 2025.
Menurut Suastika bekas gedung itu merupakan aset milik daerah dan harus segera dimanfaatkan, karena bagaimanapun aset yang ada semestinya memilki nilai guna dan menghasilkan sebagai seumber pendapatan.
Kalau tidak dimanfaatkan lebih baik dikontrakan atau disewakan saja pada pihak ketiga sehingga aset tersebut akan menjadi sumber PAD ( Pendapatan Asli Daerah. “Ya mau tidak mau jalan keluarnya harus seperti itu, agar tak mubasir”, ungkap politisi asal Desa Peninjoan, Kecamatan Tembuku ini.
Baca Juga : Ketua DPRD Bangli Harap Program MBG Mampu Bangkitkan Ekonomi Petani Lokal
Pihaknya mendesak BKPAD melalui bagian aset untuk melakukan pendataan terhadap aset yang sementara ini tidak dimanfaatkan dengan tujuan aset tersebut bisa dimanfaatkan atau menghasilkan “Wajib hukumnya semua aset daerah harus dimanfaatkan entah itu bagaimana caranya, justru kalau dibiarkan selain tidak menghasilkan justru bangunanan akan semakin cepat rusak,” tegas Ketut Suastika.
Selain masalah aset yang terbengkalai, Ketut Suastika juga menyinggung kelanjutan pembangunan Sasana Budaya Giri Kusuma. Pihaknya berharap agar pembangunan bisa dilanjutkan. Pasalnya jika dibiarkan atau tidak dilanjutkan akan bisa membawa aura negatif.
“Kalau secara nyata aset tersebut harus bergerak dan bisa dimanfaatkan, walaupun belum rampung Pemerintah Daerah wajib memelihara dan jangan sampai terbengkalai”, tegasnya. (IGS)
